MiWi Menyoroti Perpres No. 47 Tahun 2021 Tentang Posisi Wakil Menteri

MiWi Menyoroti Perpres No. 47 Tahun 2021 Tentang Posisi Wakil Menteri

CAKRA101, Jakarta.- Beberapa hari yang lalu presiden Jokowi menandatangani Peraturan Presiden ( Perpres ) No.47 Tahun 2021 Tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau biasa di sebut ( Kemen PAN RB ) Salah satu dari poin baru dalam aturan itu adalah penempatan jabatan wakil menteri yang berbunyi dalam memimpin Kementerian PAN RB menteri dapat di bantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukkan Presiden itu bunyi pasal 2 ayat 1 Perpres No 47 Tahun 2021 jadi otomatis menggugurkan Perpres atau mencabut Perpres No 47 Tahun 2015 Tentang Kemen PAN RB dalam Perpres 47 Tahun 2015 Kemen PAN RB di pimpin oleh seorang Menteri tanpa jabatan Wakil, “Ujar Ketua Dewan Pembina MiWi Dr. B. Aryant. SE.MM.

“Jadi Polemik ini itu semua adalah terkatit Hak Prerogatif Presiden. Merujuk pada bulan Oktober 2020 lalu, Presiden Jokowi pun juga mengeluarkan Perpres Nomor 95 dan 96. Perpres Nomor 95 itu adalah aturan mengenai posisi wakil menteri tenaga kerja Kemenaker dan yang Perpres Nomor 96 Tahun 2020 adalah tentang mengenai posisi wakil menteri koperasi usaha kecil dan menengah. Saya mengungkapkan ini agar janganlah hal ini menjadi suatu polemik.  Perpres tahun 2020 pada bulan Oktober lalu pun belum diisi oleh Pejabat.”

Kita harus melihat bahwa untuk menentukan suatu jabatan, presiden memiliki pandangan yang luas, maka dibuatlah payung hukum, Kenapa? Supaya di saat negara membutuhkan, negara ini bisa membantu menteri menteri. Memang ada satu polemik yang pertanyaan adalah, apakah kabinet ini terlalu gemuk atau tidak? Kalau menurut pandangan saya pribadi, adalah bahwa gemuk atau tidaknya suatu kabinet bukan di ukur jumlah orangnya tetapi dari jumlah kepentingan-kepentingan untuk bangsa dan negara ini yang urgent atau tidak. Kita harus kembali lagi pada Hak Prerogatif Presiden. Sudah beberapa Kementerian yang ada Wakil Menteri-nya, sehingga yang lain tinggal menunggu.

“Apakah sudah tepat untuk menempati atau menambah jabatan Wamen dalam kementerian-kementerian yang sudah dikeluarkan Perpres? Satu langkah yang bagus adalah dengan dibuatnya payung hukum supaya tidak terus terjadi polemik di saat negara ini membutuhkan. Apalagi dalam posisi Pandemi Covid-19, kinerja orang-orang capable (berkemampuan), orang yang memiliki skill tinggi, orang yang mau bekerja keras untuk menyelesaikan, untuk memulihkan ekonomi, politik, bahkan kesehatan sangat dibutuhkan. Jadi menurut saya memang sangat urgent agar para Wamen yang ada di kementerian-kementerian ini secara betul bekerja untuk kepentingan rakyat.” Tutup Dr. B. Aryant SE.MM atau yang biasa disapa Mas Aryo.

MC101 – W002

loading...