Pangdam XVIII/Kasuari dalam Efek Implementasi Dana Otsus, Menindak KKB, Beserta Aturan-Aturan Terkait   

Pangdam XVIII/Kasuari dalam Efek Implementasi Dana Otsus, Menindak KKB, Beserta Aturan-Aturan Terkait   

CAKRA, Manokwari.- “Hasil dari Kunjungan Pansus dari Jakarta beberapa waktu lalu dan sidang Pansus Otsus di Provinsi Papua Barat yang dihadiri Forkominda dan stakeholder lainnya di pimpin Gubernur Papua Barat menghasilkan kesimpulan program Otsus di Papua Barat tetap dilanjutkan dengan catatan beberapa revisi seperti evaluasi program Otsus setiap tiga tahun sehingga semakin sempurna dan bermanfaat”

Keterangan tersebut disampaikan Pangdam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa, S.E., M.Tr.(Han), saat menjadi salah satu narasumber Focus Group Discussion (FGD) kajian jangka panjang tentang mencari solusi komprehensif bagi penyelesaian masalah Papua yang digelar secara virtual, dari ruang Puskodalopsdam XVIII/Kasuari, Trikora, Arfai 1, Manokwari, Papua Barat, Selasa (29/6/2021).

Peserta FGD juga menyampaikan bahwa Implementasi Dana Otsus juga dirasakan masyarakat Papua seperti program 1000 Bintara Otsus yg dibuat Kodam XVIII/Ksr khusus orang asli Papua sehingga kuota untuk menjadi TNI semakin banyak karena selama ini mereka masih kalah bersaing.

Terkait permasalahan mengatasi KKB tanpa menimbulkan pelanggaran HAM, Pangdam menjelaskan terdapat tiga pola operasi TNI di wilayah Papua Barat yakni melalui operasi teritorial, operasi intelijen dan juga operasi tempur yang dilaksanakan secara prosperity approach dan security approach.

“TNI sejak Reformasi sudah membekali para prajuritnya dengan materi pelajaran Hukum HAM dan Humaniter dari mulai awal di Lembaga pendidikan kurikulum tentang pelajaran HAM dan Humaniter dimasukkan dan juga dalam melaksanakan Tugas Operasi, jadi salah klu ada yg masih meragukan tentang pelaksanaan Tugas TNI”tegasnya.

Sehubungan dengan adanya pelabelan KKB menjadi teroris oleh Menko polhukam maka TNI melakukan perbantuan kepada Polri dalam mengatasi KKB ia menjelaskan aturan-aturan yang terkait. Pertama dijelaskan dalam pasal 7 point b UU RI no 34 tentang TNI yaitu  melaksanakan tugas-tugas mengatasi aksi-aksi terorisme yang dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik Negara.

Kedua dalam UU RI No. 5 Th 2018 tentang Perubahan atas UU no. 15 th 2003 ttg Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU no. 1 th 2002 tentang pemberantasan  Tindak Pidana Terorisme menjadi UU yang nantinya diatur dalam Perpres (Peraturan Presiden) yang saat ini masih digodok.

“Ketiga saat ini dilapangan TNI-Polri selalu bersinergi dalam melaksanakan tugas seperti Satgas Tinombala di Poso dan Satgas Nemangkawi di Papua” ujar Pangdam.

MC101 – Pendam XVIII/Kasuari