Pangdam XVIII/Kasuari : Papua Tetap Dalam Satu Bingkai NKRI, Negara Sudah Hadir dan Dirasakan Masyarakat Papua

Pangdam XVIII/Kasuari : Papua Tetap Dalam Satu Bingkai NKRI, Negara Sudah Hadir dan Dirasakan Masyarakat Papua

Cakra101, Manokwari.– Papua tetap dalam satu bingkai NKRI, Negara sudah hadir dan dirasakan oleh masyarakat Papua dan Papua Barat salah satunya hadirnya TNI dan Polri di Tanah Papua. Penyelesaian masalah Papua selama ini tidak cukup hanya dialog atau berkomunikasi saja tapi kita harus bersinergi dan berkolaborasi semua komponen bangsa, Kementerian dan lembaga sesuai dengan bidang masing-masing.

Penegasan tersebut disampaikan Pangdam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa, S.E., M.Tr.(Han), saat menjadi salah satu narasumber Focus Group Discussion (FGD) kajian jangka panjang tentang mencari solusi komprehensif bagi penyelesaian masalah Papua yang digelar secara virtual, dari ruang Puskodalopsdam XVIII/Kasuari, Trikora, Arfai 1, Mankwari, Papua Barat, Selasa (29/6/2021).

FGD dipimpin Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, M.P selaku Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas RI yang juga diikuti oleh 2 narasumber lainnya yakni Kolonel Arh Wibisono mewakili Kabinda Papua Barat dan Yanto Eluay tokoh adat Papua.

Pada kesempatan tersebut Pangdam menyampaikan bahwa Papua adalah warisan para leluhur pendiri bangsa dan juga para pejuang yang sudah gugur mengorbankan jiwa dan raganya sebagai kusuma bangsa di tanah Papua sehingga ia mengajak untuk selamatkan dan jaga Papua dan Papua Barat.

“Banyak orang Papua yang gugur berjuang dalam membebaskan Irian Barat dari cengkraman penjajahan Belanda, tetapi kemudian ada oknum anak cucunya justru melakukan pemberontakan melawan Pemerintah. Hal tersebut sangat disayangkan sehingga ia mengajak untuk merawat Papua, karena merawat Papua sama dengan merawat Indonesia”ujarnya.

Topik bahasan yang tak kalah penting yakni terkait dengan bagaimana solusi komprehensif bagi penyelesaian masalah Papua ditinjau dari aspek Hankam. Salah satu yang menjadi perhatian adalah upaya kehadiran negara agar dirasakan oleh masyarakat Papua dan Papua Barat.

Menurutnya, kehadiran dan perhatian negara di Tanah Papua dan Papua Barat saat ini sangat luar biasa terbukti sudah diatur dlm Undang-Undang diantaranya Pertama melalui Inpres No. 9 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat, sebagai terobosan terpadu, fokus bersinergi antara Kementrian/Lembaga dan Pemda untuk wujudkan Papua dan Papua Barat maju, damai, sejahtera dan bermartabat.

“Aturan khusus TNI tertuang dalam pasal 33 ayat a dan b berbunyi agar TNI memberi dukungan pengamanan dalam percepatan pembangunan dan juga dukungan kepada Pemda dalam kesediaan Pendidikan, Kesehatan  di daerah terpencil, di pedalaman dan perbatasan”ungkapnya.

Kedua adanya UU RI Nomor 34 tahun 2004 tentang tugas pokok TNI membantu Pemda khususnya terkait pemekaran wilayah Kabupaten/Kecamatan/ Distrik. Dalam hal ini Kodam XVIII/Kasuari segera membangun Kodim dan Koramil persiapan untuk membantu Pemda.

Ketiga adanya UU RI Nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus Negara selama kurun waktu 20 tahun. Otsus berjalan mulai tahun 2002 sampai 2021, Negara sudah menggelontorkan dana hampir 94,4 Triliun untuk program Otsus sehingga percepatan pembangunan segera tercapai baik pembangunan SDM maupun Infrastruktur.

MC101 – Pendam XVIII/Kasuari