CAKRA101, Solo.- Menurut kebiasaan Jokowi untuk melakukan hal-hal besar baik untuk peresmian ataupun pelantikan pejabat negara, selalu menggunakan hari-hari baik, yaitu Rabu Pon, Rabu Pahing, dan Jum’at Legi.
Dampak dari perihal tersebut, beberapa kali tersiarnya isu di kalangan awak media bahwa akan terjadi reshuffle kabinet sejak Oktober hingga saat ini. Namun ternyata, reshuffle tidak direalisasi, sebab Kabinet Indonesia Maju solid dan fokus menghadapi ancaman pandemi yang melanda dunia. Bahkan, terakhir ini negara kita dihadapkan dengan permasalahan bencana alam. Presiden dan kabinetnya merespon dengan kunjungan ke situs bencana terkait, seperti di Lumajang, mengenai erupsi Gunung Semeru, serta di Sintang, Kalimantan Barat untuk mengunjungi titik-banjir dan mengecek kerusakan infrastruktur sekaligus meresmikan Bandara Tabelian.
Menurut Sekretaris Jenderal Mitra Jokowi (Sekjen MiWi) Julius A Ebu Imu atau yang biasa disapa Bang Jul, saat diwawancarai di Solo, Selasa (14/12/21) mengatakan bahwa, “Reshuffle kabinet sekarang ini tidaklah tepat. Saat-saat dimana bangsa kita sedang menghadapi musibah pandemi Covid-19, bencana banjir, bencana erupsi Semeru di Lumajang, serta gempa di Jember 13 Desember lalu, dan gempa di NTT hari ini.”
“Perlu diketahui bahwa perihal proses penggantian pemegang jabatan menteri bukanlah hal yang sulit bagi Presiden apabila dinilai penting, oleh karena wewenang dan hak prerogatif Presiden, demi kelancaran kinerja negara. Tetapi dibalik itu semua, masyarakat juga perlu memahami bahwa ada resiko dan biaya tinggi yang harus dihadapi secara matang sebelum mengganti personil inti sistem kerja negara. Belum lagi harus mempertimbangkan perancangan rencana kerja baru, pengkoordinasian staf khusus dan staf ahli menteri baru, fasilitas kenyamanan bekerja, serta perihal lainnya yang sangat memakan biaya, waktu, tenaga, dan pemikiran yang besar,” pungkasnya.
“Semua komponen Anak Bangsa saat ini sedang fokus berjuang bahu- membahu untuk membantu saudara-saudara kita yang memerlukan bantuan,” tambahnya.
Bang Jul kemudian mengingatkan bahwa persoalan reshuffle kabinet itu adalah wewenang dan hak prerogatif Presiden, dan hanya presiden yang tahu kualitas dan kondisi dari tiap-tiap menterinya. Jika pergantianpun terjadi, diperlukan adaptasi yang memakan waktu yang tidak sedikit, minimal 3 bulan. Setelah itu diperlukan waktu lagi untuk evaluasi kembali kinerja pejabat yang baru dan kemudian menetapkan jadwal bekerja, sehingga akan banyak membuang waktu dan sumber daya negara, serta mengganggu ritme kinerja negara yang sudah ditetapkan dan sedang berjalan.
“Masyarakat memang mendambakan keadilan, tetapi perlu diingat bahwa keadilan itu tidak harus sama rata, namun lebih kepada sama rasa,” tuturnya.
“Pemerintah saat ini sedang fokus terhadap persoalan-persoalan yang sangat mendesak dan dibutuhkan oleh masyarakat banyak. Masyarakat sekali lagi dihimbau untuk mempertimbangkan seluruh kemungkinan dengan wawasan yang relevan dan faktual dalam menyikapi suatu isu,” tutupnya.
MC101-W009
