KUR Perumahan Tembus Rp30,14 Triliun, Menteri PKP: “Rakyat Harus Bebas Rentenir”

Lihat Gambar

Lihat Pos Thumbnail secara penuh

KUR Perumahan Tembus Rp30,14 Triliun, Menteri PKP: “Rakyat Harus Bebas Rentenir”

Editor Cakra101.com: "Sekarang Media Cakra101 tidak memerlukan tombol untuk memperbesar foto! Tinggal klik saja fotonya langsung besar!"

SERANG, Cakra101.com – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus mendorong perluasan akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat dan pelaku usaha melalui kolaborasi Kredit Program Perumahan (KPP) atau Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan serta Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

“Pemerintah melalui Kementerian PKP harus memastikan, mengawal serta memastikan langsung kebijakan-kebijakan yang dibuat Presiden Prabowo agar dapat langsung dirasakan oleh masyarakat, baik dalam kecepatan, kemudahan, dan anti korupsi dalam prosesnya,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait.

Pernyataan tersebut disampaikan Maruarar dalam kegiatan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Bank Rakyat Indonesia (BRI) serta Sosialisasi Rumah Subsidi oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) di Kantor Bupati Serang, Kabupaten Serang, Banten, Kamis (19/11/2026).

Menteri PKP menegaskan bahwa kolaborasi KPP/KUR Perumahan dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) FLPP merupakan langkah konkret pemerintah untuk menghubungkan kebutuhan pembiayaan usaha dengan penyediaan hunian layak bagi masyarakat.

Dengan dukungan rantai pasok lokal yang kuat, mulai dari toko bahan bangunan, kontraktor, hingga pengembang, sektor perumahan diharapkan mampu menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, Menteri PKP didampingi Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho serta sejumlah pemangku kepentingan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, dan sektor perumahan.

Kegiatan ini bertujuan mempercepat penyaluran pembiayaan dari sisi penyediaan (supply side) maupun permintaan (demand side), sekaligus memperkuat ekosistem perumahan daerah dengan melibatkan pengembang, kontraktor, toko bahan bangunan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta masyarakat calon penerima manfaat rumah subsidi.

KUR Perumahan Jadi Solusi agar Rakyat Terbebas dari Rentenir

Menurut Maruarar, program KUR Perumahan merupakan salah satu terobosan pemerintah untuk memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha yang bergerak dalam ekosistem perumahan.

“KUR Perumahan dibuat oleh Presiden Prabowo supaya rakyat tidak terjerat rentenir. Negara sebesar Indonesia harus bisa membebaskan rakyatnya dari rentenir dengan proses yang mudah, murah, dan cepat,” imbuhnya.

Menteri PKP juga menyampaikan apresiasi kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI atas komitmen dan kerja kerasnya dalam mendukung pelaksanaan KUR Perumahan.

Ia berharap sinergi antara pemerintah, perbankan, dan pelaku usaha terus diperkuat sehingga masyarakat memperoleh akses pembiayaan tanpa terbebani prosedur yang berbelit-belit.

Pada kesempatan itu, Menteri PKP menekankan pentingnya regulasi yang memberikan kemudahan serta menghadirkan solusi secara cepat. Menurutnya, aturan yang dibuat pemerintah harus menjadi instrumen untuk membantu masyarakat, bukan justru menjadi hambatan dalam memperoleh manfaat program.

Menteri PKP juga berdialog langsung dengan sejumlah nasabah dan calon penerima manfaat dari kalangan UMKM, pengembang, kontraktor, serta pemilik toko bahan bangunan.

Dialog tersebut dilakukan untuk memastikan proses pengajuan KUR Perumahan berjalan mudah, cepat, dan memiliki persyaratan yang jelas sesuai kebutuhan pelaku usaha.

Kegiatan ini diikuti 300 peserta undangan secara langsung, terdiri atas 100 peserta dari sisi penyediaan dan 200 peserta dari sisi permintaan serta UMKM.

Peserta dari sisi penyediaan meliputi pengembang, pemilik toko bahan bangunan, dan kontraktor perumahan. Sementara itu, peserta dari sisi permintaan terdiri atas pelaku UMKM dan calon penerima manfaat KPR Sejahtera FLPP.

Keterlibatan berbagai pelaku usaha tersebut diharapkan dapat memperkuat rantai pasok sektor perumahan sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat di Kabupaten Serang dan sekitarnya.

Rencana Penyaluran KPP di Serang Capai Rp400 Miliar

Melalui sinergi antara Kementerian PKP, BP Tapera, perbankan, dan pemerintah daerah, kegiatan di Serang ini mencatatkan rencana closing (penyelesaian kesepakatan) Kredit Program Perumahan (KPP) senilai Rp400 miliar dari total 844 debitur potensial.

Hingga 17 November 2026, Kementerian PKP mencatat realisasi penyaluran Kredit Program Perumahan secara nasional mencapai Rp30,14 triliun. Pembiayaan tersebut telah dimanfaatkan oleh 123.209 debitur di seluruh Indonesia.

Penyaluran pembiayaan dari sisi permintaan (demand side) mendominasi dengan kontribusi sebesar 65,70 persen atau Rp19,80 triliun kepada 118.942 debitur.

Pemanfaatan terbesar berasal dari kebutuhan renovasi rumah senilai Rp14,47 triliun bagi 96.649 debitur. Selanjutnya, pembelian rumah mencapai Rp3,27 triliun dan pembangunan rumah untuk mendukung kegiatan usaha sebesar Rp2,07 triliun.

Sementara itu, realisasi dari sisi penyediaan (supply side) mencapai 34,30 persen atau Rp10,34 triliun yang disalurkan kepada 4.267 pelaku usaha.

Sektor pengembang perumahan menyerap pembiayaan terbesar, yakni Rp5,92 triliun kepada 1.528 debitur. Pedagang bahan bangunan mencatat jumlah penerima terbanyak sebanyak 2.277 debitur dengan nilai pembiayaan Rp3,21 triliun.

Adapun penyedia jasa konstruksi memperoleh pembiayaan sebesar Rp1,22 triliun kepada 462 debitur.

BRI Catat Penyaluran KUR Perumahan Tertinggi Rp13,73 Triliun

Dari sisi penyalur, BRI menjadi bank dengan realisasi Kredit Program Perumahan tertinggi di antara 30 bank dan lembaga penyalur pada periode 1 Januari hingga 17 November 2026.

Total realisasi penyaluran BRI mencapai Rp13,73 triliun.

Dengan sisa kuota plafon sekitar Rp5,54 triliun, BRI terus mengoptimalkan jaringan layanan perbankannya hingga ke berbagai wilayah untuk memperluas akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat dan pelaku usaha menjelang akhir 2026.

Penyaluran KPP di Banten Tembus Rp1 Triliun

Capaian penyaluran Kredit Program Perumahan juga menunjukkan perkembangan positif di Provinsi Banten.

Hingga 17 November 2026, realisasi KPP di Banten mencapai Rp1,008 triliun untuk 2.716 debitur.

Penyaluran tersebut ditopang oleh sisi permintaan sebesar Rp569,52 miliar kepada 2.562 debitur dan sisi penyediaan sebesar Rp439,39 miliar kepada 154 debitur.

Adapun khusus Kota Serang, realisasi penyaluran KPP mencapai Rp61,71 miliar atau tepatnya Rp61.710.886.343 kepada 133 debitur.

Capaian tersebut menjadi dorongan bagi pemerintah untuk terus memperluas jangkauan pembiayaan perumahan, khususnya bagi masyarakat dan pelaku usaha yang selama ini membutuhkan akses permodalan untuk mengembangkan kegiatan ekonominya.

Selain sosialisasi KPP, BP Tapera juga memberikan penjelasan mengenai informasi, tata cara pengajuan, dan berbagai kemudahan dalam memperoleh KPR Sejahtera FLPP, baik untuk rumah tapak maupun rumah susun.

Program ini ditujukan untuk memperluas kesempatan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam memiliki hunian yang layak, terjangkau, dan berkualitas.

Menteri Desa Apresiasi Program KUR Perumahan

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menyampaikan bahwa program KUR Perumahan menjadi terobosan yang sangat membantu masyarakat, khususnya masyarakat desa, dalam meningkatkan kegiatan ekonomi keluarga.

“Kami dengan program KUR Perumahan, masyarakat desa sangat terbantu dengan terobosan yang ada dan dalam hal ini Menteri PKP turun langsung mengenai permasalahan dan memberikan solusinya dalam meningkatkan perekonomian keluarga,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PKP atas dukungan dan kolaborasi dalam penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) di wilayah Kabupaten Serang.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Serang, apresiasi setinggi-tingginya beserta seluruh jajaran atas kegiatan siang hari ini. Berdasarkan data yang kami dapatkan, ada sebanyak 7.112 unit RTLH yang harus ditangani dan kami mendapatkan dari Kementerian PKP 1.788. Terima kasih banyak. Ini membuktikan bahwa kita saling bersinergi untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan pemberian KUR Perumahan secara simbolis kepada enam nasabah KUR Perumahan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah, Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah, Regional CEO 8 Jakarta 3 BRI Suratin, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten Harison Mocodompis, Kasubdit Perumahan dan Kawasan Permukiman Vony Febriana, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Appernas Jaya Andriliwan Muhamad, Direktur Utama PT Kawah Anugrah Properti Muhammad Ridwan, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Serang, asosiasi pengembang perumahan, jajaran Kementerian PKP, serta para peserta sosialisasi Kredit Program Perumahan.


@ Media Cakra101 (MC101)

Sumber: Biro Komunikasi Publik Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

Diterbitkan pada: 21 November 2026

(MC101 – Biro Komunikasi Publik Kementerian PKP)


Ringkasan Berita:

  • Menteri PKP Maruarar Sirait mendorong KUR Perumahan sebagai solusi pembiayaan yang mudah, murah, dan cepat agar masyarakat serta pelaku usaha tidak terjerat rentenir.
  • Realisasi KPP nasional hingga 17 November 2026 mencapai Rp30,14 triliun dengan 123.209 debitur.
  • BRI mencatat realisasi penyaluran KPP tertinggi di antara 30 bank dan lembaga penyalur, yakni Rp13,73 triliun.
  • Realisasi KPP di Provinsi Banten mencapai Rp1,008 triliun untuk 2.716 debitur, sedangkan Kota Serang mencatat Rp61,71 miliar untuk 133 debitur.
  • Kegiatan sosialisasi di Kabupaten Serang mencatat rencana closing KPP Rp400 miliar dari 844 debitur potensial serta pemberian KUR Perumahan secara simbolis kepada enam nasabah.

Trivia:

  • Kredit Program Perumahan (KPP): Program pembiayaan pemerintah yang mendukung kebutuhan sektor perumahan, baik dari sisi masyarakat yang membutuhkan rumah maupun pelaku usaha dalam ekosistem perumahan.
  • Kredit Usaha Rakyat (KUR): Fasilitas pembiayaan untuk membantu pelaku usaha memperoleh akses permodalan dengan dukungan kebijakan pemerintah.
  • FLPP: Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan merupakan dukungan pembiayaan pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh rumah melalui skema KPR Sejahtera.
  • Supply Side dan Demand Side: Supply side berarti sisi penyediaan, mencakup pengembang, kontraktor, dan pedagang bahan bangunan. Sementara demand side berarti sisi permintaan, yaitu masyarakat atau pelaku usaha yang membutuhkan pembiayaan perumahan.
  • Rumah Tidak Layak Huni (RTLH): Rumah yang kondisi fisik bangunan, keselamatan, kesehatan, atau kecukupan ruangnya belum memenuhi standar kelayakan untuk ditempati.

 

DISCLAIMER

Informasi dalam artikel ini disusun berdasarkan data dan keterangan yang tersedia saat publikasi untuk tujuan informasi publik, bukan sebagai saran profesional, hukum, maupun finansial. Redaksi tidak bertanggung jawab atas tindakan yang diambil pembaca berdasarkan isi artikel ini.

ZONA DISTRAKSI

Media Sosial

Now Playing