JAKARTA, Cakra101.com – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), perbankan, asosiasi pengembang, asosiasi konsumen, dan seluruh ekosistem perumahan memperkuat koordinasi untuk mempercepat realisasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2026.
Evaluasi dan pembahasan strategi percepatan tersebut dilakukan di Graha Mandiri, Jakarta, Senin (28/9/2026).
Rapat dipimpin Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati dan dihadiri Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho beserta jajaran, perwakilan perbankan termasuk Bank Pembangunan Daerah (BPD), asosiasi pengembang, asosiasi konsumen rumah susun dan rumah subsidi, serta pelaku ekosistem perumahan lainnya.
Memasuki akhir triwulan III 2026, realisasi FLPP tercatat sebanyak 160.070 unit atau 45,73 persen dari target 350.000 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 17 unit merupakan hunian vertikal, sementara sebagian besar lainnya merupakan rumah tapak.
Kondisi tersebut menjadi perhatian bersama karena masih terdapat waktu sekitar tiga bulan hingga akhir tahun untuk mengejar target penyaluran. BP Tapera mencatat masih terdapat potensi sekitar 48.679 unit dari sisi permintaan yang dapat didorong dalam waktu dekat. Sementara dari sisi suplai, terdapat potensi sekitar 28.165 unit yang dapat mendukung percepatan penyaluran FLPP.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan koordinasi tersebut dilakukan untuk mempertajam langkah percepatan agar dalam tiga bulan terakhir tidak hanya dilakukan sosialisasi, tetapi langsung diarahkan pada proses pemasaran hingga closing dan akad.
“Waktu kita tinggal sedikit. Karena itu, kita mengundang seluruh stakeholder untuk bersama-sama melakukan akselerasi FLPP 2026. Kita ingin aksi yang dilakukan lebih konkret dalam tiga bulan ini, bukan hanya sosialisasi, tetapi bagaimana potensi yang ada bisa kita dorong sampai closing dan akad,” ujar Heru.
BP Tapera juga telah menyusun sejumlah strategi bersama bank penyalur untuk mengejar target hingga akhir tahun. Strategi tersebut antara lain memanfaatkan kuota FLPP di setiap provinsi dengan melakukan sosialisasi yang lebih terarah berdasarkan target market dari perbankan dan pengembang, menjalankan skema KPR alih pemilikan, serta mendorong pembiayaan kepemilikan rumah dengan membangun di atas lahan sendiri dan kredit renovasi.
Selain itu, BP Tapera akan melakukan roadshow mini property expo atau rangkaian pameran properti mini di sejumlah daerah untuk mempertemukan potensi konsumen dengan proyek rumah subsidi yang tersedia.
Dari sisi pengembangan dana, BP Tapera juga melihat adanya potensi sekitar 60.000 unit melalui skema KPR alih pemilikan. Potensi tersebut akan dipetakan lebih lanjut agar dapat mendukung percepatan penyaluran.
Upaya percepatan juga diarahkan pada sisi suplai. BP Tapera mendorong pengembang di daerah yang masih memiliki kesenjangan antara target dan readystock atau stok rumah siap jual untuk menyesuaikan ketersediaan proyek sehingga rumah yang telah siap dapat segera dipasarkan kepada calon konsumen.
Dari sisi sistem dan sumber daya manusia, BP Tapera juga melakukan penguatan internal untuk mendukung pencapaian target. Langkah tersebut meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), pengembangan sistem teknologi informasi, serta integrasi sistem BP Tapera dengan sistem perbankan untuk mendukung proses penyaluran.
Sri Haryati menekankan bahwa waktu yang tersisa harus dimanfaatkan untuk melakukan langkah yang lebih konkret dan membagi tugas secara jelas di setiap daerah.
“Sekarang bukan lagi waktunya hanya melakukan sosialisasi. Kita harus masuk pada aksi yang lebih konkret dan membagi tugas dengan jelas di setiap provinsi, siapa melakukan apa, potensi yang mana yang harus didorong, dan apa yang menjadi kendalanya. Ini yang harus kita kejar bersama dalam tiga bulan terakhir,” kata Sri.
Masukan juga datang dari para pengembang. Sejumlah pengembang menyampaikan bahwa tantangan percepatan FLPP tidak hanya berada pada sisi suplai, tetapi juga pada sisi permintaan. Ketersediaan calon konsumen yang memenuhi persyaratan pembiayaan menjadi salah satu persoalan yang perlu dicarikan solusi.
Selain itu, pengembang masih menghadapi sejumlah kendala terkait perizinan dan ketersediaan serta status lahan. Persoalan tersebut perlu segera dimitigasi karena dapat memengaruhi kesiapan proyek FLPP, baik pada tahun berjalan maupun tahun berikutnya.
Pengembang juga mengusulkan sejumlah alternatif untuk memperluas akses masyarakat terhadap rumah subsidi, termasuk kemungkinan relaksasi harga jual dan perluasan cakupan FLPP kepada masyarakat berpenghasilan tanggung. Penguatan skema pembiayaan juga dinilai perlu dilakukan agar masyarakat yang memiliki kemampuan membayar tetapi belum sepenuhnya memenuhi kriteria bankable atau memenuhi persyaratan perbankan dapat memperoleh akses pembiayaan.
Dari sisi konsumen, percepatan penyediaan hunian vertikal dinilai menjadi salah satu pilihan untuk menjawab keterbatasan lahan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di kawasan perkotaan. Hunian vertikal bersubsidi dinilai perlu dibangun di lokasi yang memiliki akses terhadap transportasi dan fasilitas pendukung.
Namun, diperlukan strategi agar masyarakat tertarik dan nyaman menghuni rumah susun subsidi. Selain itu, persoalan perizinan serta biaya layanan dasar, termasuk air perpipaan, juga menjadi perhatian yang perlu diperhitungkan dalam pengembangan hunian vertikal.
Sri mengatakan berbagai masukan tersebut akan menjadi bahan dalam penyusunan langkah percepatan bersama BP Tapera dan seluruh stakeholder atau pemangku kepentingan. Termasuk terkait skema KPR recycle atau daur ulang, diperlukan pemetaan terlebih dahulu terhadap potensi rumah tapak maupun rusun serta penyesuaian regulasi agar pelaksanaannya tetap melindungi kepentingan konsumen.
“Untuk recycle ini kita perlu melihat dan memetakan dulu, baik untuk rumah tapak maupun rusun. Kita juga perlu menyesuaikan regulasinya. Jadi jangan sampai kita hanya mengejar angka, tetapi kemudian menimbulkan persoalan baru. Semua harus kita lihat bersama dan dibahas dengan berbagai pihak,” ujar Sri.
Melalui evaluasi ini, Kementerian PKP berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi bersama BP Tapera, perbankan, pengembang, serta seluruh ekosistem perumahan guna mempercepat realisasi FLPP 2026.
Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong penyaluran pembiayaan perumahan secara optimal hingga akhir tahun, sehingga semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah dapat memperoleh akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.
@ Media Cakra101 (MC101)
Sumber: Biro Komunikasi Publik Kementerian Perumahan Kawasan dan Pemukiman
Diterbitkan pada: 28 September 2026
(MC101 – Biro Komunikasi Publik PKP)
…………………………………………….
Ringkasan Berita
- Kementerian PKP bersama BP Tapera dan seluruh ekosistem perumahan memperkuat koordinasi untuk mempercepat realisasi FLPP 2026 di Jakarta, Senin (28/9/2026).
- Hingga akhir triwulan III 2026, realisasi FLPP mencapai 160.070 unit atau 45,73 persen dari target 350.000 unit.
- BP Tapera mencatat potensi sekitar 48.679 unit dari sisi permintaan dan 28.165 unit dari sisi suplai yang dapat didorong untuk mempercepat penyaluran.
- Strategi percepatan mencakup pemanfaatan kuota FLPP, KPR alih pemilikan, pembiayaan rumah di atas lahan sendiri, kredit renovasi, serta roadshow mini property expo di sejumlah daerah.
- Dalam tiga bulan terakhir 2026, pemerintah, perbankan, pengembang, asosiasi konsumen, dan seluruh ekosistem perumahan didorong melakukan langkah konkret agar semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh hunian yang layak dan terjangkau.
Foto: Dok Biro Komunikasi Publik PKP
