Cakra101, Jayapura.- Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk secara resmi melepas distribusi logistik Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua hasil tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), di Ex Terminal Entrop, Kota Jayapura, Papua, Senin (4/8/2025).
Dalam sambutannya, Ribka menegaskan bahwa pelaksanaan PSU ini merupakan bagian dari mekanisme konstitusional yang harus dijalankan dengan penuh integritas, tanggung jawab, dan komitmen bersama. Pelaksanaan PSU di Papua dipandang memiliki arti strategis sebagai barometer demokrasi di wilayah timur Indonesia.
“Mari kita jaga proses ini dengan sebaik-baiknya. Dengan semangat gotong royong, koordinasi lintas sektor, serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, kita dapat menjadikan PSU ini bukan sekadar pengulangan, tetapi sebuah pembuktian bahwa Papua mampu menjadi teladan dalam menjaga martabat demokrasi,” ujar Ribka.
Ribka mengapresiasi semua pihak yang terlibat aktif dalam mempersiapkan dan mendukung pelaksanaan PSU, mulai dari KPU, Bawaslu, pemerintah daerah, TNI, Polri, hingga masyarakat. Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan PSU yang damai, jujur, dan demokratis.
Di sisi lain, ia berpesan agar KPU dan Bawaslu melaksanakan tugas dengan penuh integritas, profesional, dan keberanian moral. Jangan sampai ada ruang bagi kesalahan, pelanggaran, manipulasi, maupun intimidasi selama pelaksanaan PSU. Ia juga menekankan pentingnya netralitas ASN sebagai fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik.
Pada kesempatan itu, Ribka mengajak seluruh masyarakat di Provinsi Papua, terutama di Kota Jayapura, untuk berpartisipasi aktif dalam gelaran tersebut.
“Mari kita datang ke TPS, gunakan hak pilih dengan bijak, dan tunjukkan bahwa masyarakat Provinsi Papua adalah masyarakat yang cerdas, cinta damai, dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat,” ujarnya.
Ribka menyadari pelaksanaan PSU bukanlah kondisi ideal, karena memerlukan anggaran, tenaga, dan waktu yang besar. Namun, ia mengingatkan bahwa setiap realisasi anggaran dalam tahapan PSU merupakan tanggung jawab moral semua pihak.
“Setiap rupiah yang dikeluarkan untuk PSU seharusnya bisa digunakan untuk membangun jalan, menyediakan air bersih, memperbaiki sekolah, dan meningkatkan pelayanan kesehatan. Ini soal tanggung jawab moral kita kepada masyarakat yang berharap banyak dari negara,” ungkapnya.
Ribka menegaskan, pelaksanaan PSU ini membawa harapan, doa, dan keyakinan masyarakat Papua akan masa depan demokrasi yang lebih baik. Ia berpesan agar semangat tersebut jangan dinodai dengan kecurangan, pembiaran, atau kelalaian.
Di akhir sambutannya, Ribka kembali menekankan, demokrasi bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana menjaga kehormatan setiap suara rakyat yang diberikan dengan sepenuh hati.
“Mari kita jaga proses ini sebagai bentuk penghormatan tertinggi kepada rakyat. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memantau setiap langkah kita agar PSU ini berjalan lancar, damai, dan membawa kesejahteraan bagi Tanah Papua yang kita cintai,” tutup Ribka.
Untuk diketahui, turut hadir dalam acara tersebut Penjabat Gubernur Papua Agus Fatoni, anggota KPU RI Koordinator Wilayah Papua Iffa Rosita, Ketua KPU Provinsi Papua Diana Dorthea Simbiak, Wali Kota Jayapura Abisai Rollo, serta jajaran Forkopimda Provinsi Papua. Kehadiran para pemangku kepentingan ini mencerminkan semangat kolaboratif yang kuat untuk menyukseskan proses PSU secara damai dan demokratis.
MC101 – Puspen Kemendagri (Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri)
