JAKARTA, Cakra101.com – Di tengah ketidakpastian global, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan pertumbuhan positif. Pada semester I-2026, ekonomi tumbuh 5,45% (c-to-c), sementara inflasi pada Agustus 2026 tercatat 3,19% (year on year/yoy atau dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya).
Pemerintah terus menjaga momentum pertumbuhan melalui penguatan daya beli masyarakat, peningkatan produktivitas, serta penguatan pasokan pangan. Sejalan dengan arah pembangunan nasional, pengembangan Ekonomi Hijau juga menjadi salah satu fokus Presiden Prabowo Subianto sebagaimana tertuang dalam Asta Cita 2, yang mencakup upaya mewujudkan swasembada pangan, energi, dan air, serta pengembangan ekonomi kreatif, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.
Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada 2027, investasi perlu tumbuh sekitar 8–9% dengan kebutuhan penanaman modal mencapai Rp2.218–2.258 triliun. Keandalan dan keterjangkauan energi menjadi prasyarat penting untuk mendukung investasi bernilai tambah tinggi, di tengah kebutuhan listrik yang diproyeksikan mencapai 700–800 terawatt-jam pada 2030.
Sejalan dengan itu, Presiden Prabowo Subianto mendorong peningkatan kapasitas pembangkit hingga 100 gigawatt peak dalam beberapa tahun ke depan.
“Tentu kalau listrik berbasis pada solar panel dan baterai storage system, tentunya emisinya kan nol. Jadi kita menurunkan target daripada angka emisi mendekati nol di 2060, ini bisa maju 10-15 tahun. Ini yang tentu menjadi PR bagi kita semua,” tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Seminar Nasional Investortrust dengan tema “Green Economy 2045: Menjadikan Ekonomi Hijau sebagai Mesin Pertumbuhan Baru Menuju Indonesia Emas yang Inklusif, Berdaya Saing, Berkelanjutan” di Jakarta, Selasa (29/09).
Selain kapasitas pembangkit, penguatan infrastruktur kelistrikan menjadi bagian penting dalam mendukung transisi energi. Pemerintah merencanakan pembangunan jaringan transmisi sekitar 47.758 kilometer-sirkuit untuk memastikan pasokan listrik yang andal sekaligus memberikan fleksibilitas bagi industri dalam memilih sumber energi yang dibutuhkan.
Ketersediaan energi hijau juga menjadi fondasi bagi pengembangan ekonomi digital, termasuk industri data center (pusat data) yang diproyeksikan terus berkembang dalam beberapa tahun ke depan. Pemerintah juga menghadirkan program Listrik Desa, di mana pada 2025 telah diselesaikan 1.505 lokasi dan pada 2026 ditargetkan menjangkau 4.390 lokasi.
“Kalau ini semua jalan, elektrifikasinya kita mendekati di atas 99 persen dan indeks ketahanan energinya juga meningkat menjadi 7,13. Energi masih penyumbang emisi terbesar, oleh karena itu Bapak Presiden mendorong program 100 gigawatt tersebut,” ujar Menko Airlangga.
Peluang pengembangan Ekonomi Hijau turut didukung oleh kekayaan sumber daya mineral strategis Indonesia, seperti nikel, timah, bauksit, tembaga, emas, dan batu bara. Hilirisasi yang ditopang energi bersih, andal, dan terjangkau akan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
Pengembangan ekosistem kendaraan listrik juga menjadi salah satu sektor yang memiliki potensi nilai tambah sebesar 67 kali lipat dengan permintaan sebesar USD5,91 triliun pada 2045.
Menko Airlangga menambahkan bahwa ekosistem tersebut menempatkan Indonesia sebagai pemain strategis dalam transisi energi global. Hal ini tercermin dari minat berbagai negara seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Kanada untuk bekerja sama dengan Indonesia di bidang mineral kritis.
Indonesia dinilai memiliki peluang besar untuk menjadi bagian penting dalam diversifikasi rantai pasok mineral kritis global.
“Jadi inilah the golden moment sebetulnya buat Indonesia untuk bisa dikembangkan. Dan di lain itu juga kita memiliki pasir silika yang jumlahnya besar, dan ini bisa mendorong untuk kita mempunyai tuan rumah untuk solar panel,” tambah Menko Airlangga.
Dari sisi pembiayaan, Pemerintah mendorong pemanfaatan berbagai skema pembiayaan hijau, termasuk green bonds (obligasi hijau), blended finance (pembiayaan campuran), serta dukungan melalui Just Energy Transition Partnership (JETP) dan Asia Zero Emission Community (AZEC).
Berbagai sumber pembiayaan tersebut perlu dioptimalkan untuk mempercepat realisasi proyek energi bersih dan memperkuat ekosistem investasi hijau di Indonesia.
Pemerintah juga mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan Program Magang Lulusan Perguruan Tinggi dan Program Vokasi untuk job creation (penciptaan lapangan kerja) guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor ekonomi hijau.
“Jadi ini twin engine antara green energy dan digital development, dan ini menjadi peluang bagi Indonesia untuk menjadi tuan rumah energi di negeri sendiri,” pungkas Menko Airlangga.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut di antaranya CEO Investortrust Primus Dorimulu, Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Sekretaris Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rudy Salahuddin, serta Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kemenko Perekonomian Elen Setiadi.
@ Media Cakra101 (MC101)
Sumber: Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Diterbitkan pada: 29 September 2026
(MC101 – Biro KLIP Kemenko Perekonomian)
Ringkasan Berita
- Menko Airlangga menyebut green energy dan digital development sebagai twin engine pertumbuhan ekonomi Indonesia.
- Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 6% pada 2027 dengan investasi sekitar 8–9% dan kebutuhan penanaman modal Rp2.218–2.258 triliun.
- Penguatan energi mencakup peningkatan kapasitas pembangkit hingga 100 gigawatt peak serta pembangunan jaringan transmisi sekitar 47.758 kilometer-sirkuit.
- Indonesia memiliki peluang pengembangan hilirisasi mineral strategis dan ekosistem kendaraan listrik dalam mendukung transisi energi global.
- Pemerintah mendorong pembiayaan hijau, pengembangan sumber daya manusia, serta penciptaan lapangan kerja untuk memperkuat ekonomi hijau.
Foto: Dok KLIP Kemenko Ekon
