SUBANG, Cakra101.com – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus memperkuat akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat dan pelaku usaha perumahan guna mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Menteri PKP Maruarar Sirait menghadiri kegiatan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Bank Rakyat Indonesia (BRI) serta Sosialisasi Rumah Subsidi oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) di Pendopo Bupati Subang, Jawa Barat, Senin (5/10/2026).
Menteri PKP menegaskan pemerintah terus mendorong agar program pembiayaan perumahan memberikan kemudahan nyata bagi masyarakat, baik dalam memperoleh rumah maupun mengembangkan usaha yang berkaitan dengan sektor perumahan.
“Kita harus memastikan kecepatan dan kemudahan dalam melayani rakyat. Jangan sampai regulasi dan aturan yang ada justru menyulitkan rakyat untuk mendapatkan manfaat,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait.
Menteri PKP menyampaikan, target plafon Kredit Program Perumahan (KPP) tahun 2026 mengalami peningkatan. Dari sebelumnya sebesar Rp36 triliun, plafon tersebut telah diusulkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk ditingkatkan hingga Rp50 triliun.
Hingga 3 Oktober 2026, total dana KPP yang telah terealisasi mencapai Rp26,78 triliun dan disalurkan kepada 112.713 debitur. Capaian tersebut telah mencapai 69,62 persen dari target rumah tangga penerima (RTP).
Dari sisi penyaluran, pembiayaan pada sisi permintaan (demand) tercatat sebesar Rp17,59 triliun atau 84,45 persen, sedangkan sisi penyediaan (supply) mencapai Rp9,19 triliun atau 52,11 persen.
Pada sisi demand, pemanfaatan pembiayaan paling banyak digunakan untuk renovasi rumah yang telah menjangkau 89.433 debitur. Sementara pada sisi supply, pembiayaan paling banyak diserap oleh pengembang perumahan dengan nilai mencapai Rp5,34 triliun.
Program KPP tersebut didukung oleh 29 bank yang terdiri atas Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Bank Pembangunan Daerah (BPD), dan bank swasta.
BRI menjadi salah satu penyalur dengan realisasi terbesar. Hingga awal Oktober 2026, realisasi pembiayaan melalui BRI mencapai Rp12,55 triliun atau sekitar 46,87 persen dari total capaian nasional.
“Dari semua bank penyalur dalam menyalurkan KUR Perumahan, yang terbaik adalah BRI. Sistem ekonomi di BRI sudah baik sekali,” kata Maruarar.
Sementara itu, berdasarkan wilayah, Provinsi Jawa Barat mencatat realisasi KPP sebesar Rp4,19 triliun atau sekitar 64,88 persen. Hal tersebut menunjukkan besarnya potensi Jawa Barat dalam mendukung percepatan pembiayaan perumahan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Khusus KPP Kabupaten Subang, realisasinya sudah mencapai sekitar Rp301 miliar dengan sekitar 1.080 debitur.
Dalam kegiatan tersebut, Menteri PKP juga berdialog langsung dengan sejumlah penerima manfaat dan pelaku usaha yang terdiri atas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pengembang, kontraktor, toko bangunan, serta nasabah rumah subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Dari dialog tersebut, para penerima manfaat menyampaikan apresiasi terhadap proses pengajuan KUR Perumahan di BRI yang dinilai berjalan dengan baik, cepat, dan lancar.
Menteri PKP menegaskan bahwa pemerintah harus turun langsung memastikan proses pembiayaan perumahan berjalan sesuai dengan tujuan Presiden Prabowo, yakni memberikan akses pembiayaan yang mudah, cepat, dan terjangkau bagi masyarakat.
“KUR Perumahan dibuat oleh Presiden Prabowo supaya rakyat tidak terjerat rentenir. Negara sebesar Indonesia harus bisa membebaskan rakyatnya dari rentenir dengan proses yang mudah, murah, dan cepat,” tegasnya.
Menurutnya, pengawasan di lapangan penting dilakukan untuk memastikan tidak ada pungutan liar maupun hambatan yang dapat mengurangi manfaat program bagi masyarakat.
“Kami ingin memastikan proses pengajuan berjalan cepat dan lancar serta tidak ada pungutan-pungutan liar. Pemerintah harus mengecek langsung agar pelaksanaannya sesuai dengan yang diinginkan Presiden,” ujar Maruarar.
Selain pembiayaan perumahan, pemerintah juga terus mendorong keterlibatan UMKM dalam ekosistem pembangunan rumah rakyat. Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP menyampaikan terobosan pemanfaatan 2,4 juta genteng produksi UMKM yang telah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).
Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat penggunaan produk dalam negeri sekaligus membuka peluang ekonomi bagi pelaku UMKM di sektor bahan bangunan.
Menteri PKP juga menyampaikan rencana mengundang Presiden Prabowo Subianto dalam acara peluncuran program gentengisasi yang akan dilaksanakan di Majalengka.
Selain itu, pemerintah terus mendorong kemudahan sertifikasi rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Presiden Prabowo telah meluncurkan terobosan sertifikasi rumah gratis bagi MBR sebagai bagian dari upaya memberikan kepastian hukum dan meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian yang layak.
“Kami ingin regulasi dan solusi yang diberikan pemerintah benar-benar memudahkan rakyat. Jangan sampai aturan yang ada justru menjadi penghambat masyarakat untuk mendapatkan manfaat,” kata Maruarar.
Dalam kegiatan yang dihadiri sekitar 330 peserta tersebut, BP Tapera turut memberikan sosialisasi mengenai informasi, tata cara, serta berbagai kemudahan dalam memperoleh Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi melalui FLPP.
BRI sendiri sudah menyalurkan pembiayaan perumahan sebanyak 28.137 unit rumah per 5 Oktober 2026.
“Saya sudah mengundang Presiden Prabowo untuk hadir dalam acara Akad Massal 71.000 rumah pada Desember 2026 nanti,” imbuh Menteri Ara.
Sosialisasi mencakup informasi rumah subsidi, baik rumah tapak maupun rumah susun, sehingga masyarakat, khususnya MBR, dapat memahami persyaratan dan mekanisme pengajuan KPR subsidi secara lebih mudah.
Kegiatan tersebut diikuti oleh berbagai unsur ekosistem perumahan, mulai dari kontraktor, pengembang, toko bangunan, UMKM, hingga masyarakat penerima manfaat rumah subsidi FLPP.
Menteri PKP juga menyampaikan apresiasi kepada BRI atas kerja keras dan dedikasinya dalam mendukung pelaksanaan program pembiayaan perumahan.
“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada BRI atas kerja keras dan dedikasinya dalam mendukung program KUR Perumahan. Kami berharap kolaborasi ini terus diperkuat sehingga semakin banyak rakyat yang mendapatkan akses pembiayaan perumahan,” ujar Maruarar.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Subang juga menyampaikan terima kasih atas penyelenggaraan program ini.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian PKP atas program yang diselenggarakan hari ini dan dapat tersampaikan secara luas dan manfaat untuk seluruh masyarakat Subang,” imbuh Bupati Subang.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Staf Ahli Menteri PKP Riady, Staf Khusus Menteri Kiki Sidabutar, dan Bupati Subang Reynaldy Putra Andita Budi Raemi.
Dalam kesempatan tersebut juga dilaksanakan prosesi penyerahan mockup KPP terhadap para nasabah dari semua segmen pelaku usaha.
Suasana kegiatan semakin semarak ketika seluruh peserta bersama-sama menyanyikan lagu “Bongkar” karya Iwan Fals. Momen tersebut menjadi simbol semangat kebersamaan antara pemerintah, perbankan, pelaku usaha, dan masyarakat dalam memperkuat ekosistem pembiayaan perumahan dan mewujudkan hunian layak bagi rakyat.
@ Media Cakra101 (MC101)
Sumber: Biro Komunikasi Publik Kementerian Perumahan Kawasan dan Pemukiman
Diterbitkan pada: 6 Oktober 2026
(MC101 – Biro Komunikasi Publik PKP)
Ringkasan Berita
- Menteri PKP Maruarar Sirait mengapresiasi kinerja BRI dalam mendukung program KUR Perumahan dan pembiayaan perumahan.
- Hingga 3 Oktober 2026, realisasi KPP mencapai Rp26,78 triliun untuk 112.713 debitur atau 69,62 persen dari target RTP.
- Realisasi pembiayaan KPP melalui BRI mencapai Rp12,55 triliun, sekitar 46,87 persen dari total capaian nasional.
- KPP Kabupaten Subang mencapai sekitar Rp301 miliar dengan sekitar 1.080 debitur, sementara Jawa Barat mencapai Rp4,19 triliun.
- Pemerintah mendorong pembiayaan perumahan yang mudah, cepat, dan terjangkau, sekaligus memperkuat keterlibatan UMKM dalam ekosistem pembangunan rumah rakyat.
