JAKARTA, Cakra101.com – Pemerintah Indonesia tengah mengikuti proses bidding untuk lahan yang berlokasi di kawasan Western Hindawiyah dengan jarak sekitar 2,5 kilometer (km) dari Masjidil Haram. Hal tersebut diungkapkan Menteri Investasi/Kepala BKPM yang juga Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani usai melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait rencana pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah, Rabu (17/12/2025).
“Yang kedua adalah yang proses bidding. Yang nomor enam namanya di Western Hindawiyyah. Itu jaraknya hampir sama 2,5 km dari Masjidil Haram,” ujar Rosan dalam keterangan persnya kepada awak media di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
Rosan menjelaskan bahwa proses bidding tersebut saat ini telah memasuki tahap akhir. Dari sekitar 90 bidang lahan yang ditawarkan, Indonesia berhasil masuk dalam dua besar kandidat.
Rosan juga menegaskan bahwa mekanisme bidding di Arab Saudi tidak didasarkan pada penawaran harga, melainkan pada penilaian rencana pembangunan, desain, serta kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku. Rosan menyampaikan bahwa hasil proses bidding tersebut diperkirakan akan diumumkan dalam waktu dekat.
“Rencananya mungkin akhir bulan ini atau Januari,” ungkap Rosan.
Lebih lanjut, Rosan menuturkan bahwa seluruh perkembangan tersebut telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo. Apabila Indonesia berhasil memperoleh lahan dimaksud, pemerintah optimistis pelayanan kepada jemaah haji Indonesia dapat dilakukan secara lebih optimal.
“Kalau kita mendapatkan lahan itu insyaallah seluruh jemaah haji kita bisa terlayani, mempunyai tempat yang sangat baik, yang sangat layak, sangat dekat dibandingkan dengan keadaan sekarang, dan tentunya ini akan menambah insyaallah kekhusyukan mereka pada saat melakukan umrah dan haji,” ucap Rosan.
Rosan menjelaskan bahwa pengembangan Kampung Haji Indonesia dirancang berada di dua lokasi berbeda untuk mengatur arus lalu lintas serta logistik jemaah secara lebih efektif. Rosan juga menegaskan bahwa lahan yang telah dibeli tersebut berstatus hak milik yang akan mulai berlaku pada Januari mendatang.
“Karena memang baru akan sah pada bulan Januari sesuai dengan undang-undang yang baru diizinkan sehingga institusi asing boleh memiliki. Jadi ini adalah hak milik, tanah di Makkah dan Madinah jadi hak milik,” tutur Rosan.
Rosan pun menegaskan bahwa lahan tersebut menjadi yang pertama di Makkah yang dimiliki oleh institusi di luar Arab Saudi. Rosan menyebut bahwa pemerintah Arab Saudi kini menilai Indonesia sebagai mitra yang serius dan berkomitmen penuh untuk berperan aktif dalam pembangunan, khususnya di Makkah dan ke depan juga di Madinah.
“Mereka menyampaikan sekarang mereka menganggap kita sangat serius dan berkomitmen penuh untuk membangun dan menjadi bagian dari pembangunan terutama di Makkah dan insyaallah di Madinah,” pungkasnya.
MC101 – BPMI Setpres
