Cakra101, Lombok Tengah.- Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengingatkan bahwa penggunaan modal usaha Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih harus tepat sasaran. Modal pinjaman yang diberikan pemerintah melalui perbankan perlu dimanfaatkan sesuai dengan potensi desa, sehingga dapat meningkatkan produktivitas usaha.
Penjelasan tersebut disampaikan Bima saat berkunjung ke Koperasi Desa Merah Putih Syariah di Desa Bilelando, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (2/8/2025). Dalam kunjungan itu, Bima Arya berbincang dengan para petani, nelayan, dan pihak terkait lainnya mengenai pengelolaan koperasi di daerah tersebut.
Dalam perbincangan itu, Bima menegaskan bahwa bantuan pinjaman modal usaha yang diberikan kepada Kopdeskel dapat mencapai Rp2 hingga Rp3 miliar, tergantung pada prospek unit usaha yang dikelola. Ia mengingatkan, modal tersebut harus digunakan secara bijak untuk pembelian alat produksi seperti cold storage(tempat pendingin), alat pengering gabah, maupun gudang penyimpanan.
“Jadi nanti kalau ada uang, tolong saya menitip, dipastikan ini Ketua Koperasi, pengurusnya, diawasi oleh Pak Kades sebagai pengawas, supaya betul-betul uangnya itu digunakan untuk modal alat-alat yang dibutuhkan oleh nelayan, petani, dan semuanya,” tegas Bima.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya penguatan kapasitas pengurus koperasi, yang sebagian besar masih berusia muda. Bima menyebut pemerintah telah menyiapkan berbagai pelatihan untuk memperkuat kemampuan manajerial mereka.
“Jadi nanti Pak, kita sudah siapkan pelatihan-pelatihannya dari Kementerian Koperasi, Kementerian Dalam Negeri, supaya lebih pintar lagi, supaya lebih punya konsep lagi,” imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga menegaskan, program Kopdeskel Merah Putih merupakan kebijakan strategis Presiden yang harus dikawal bersama. Ia pun menitipkan pesan kepada para kepala desa untuk membimbing dan menjaga kekompakan warganya agar koperasi desa dapat berjalan secara berkelanjutan.
MC101 – Puspen Kemendagri (Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri)
