JAKARTA, Cakra101.com – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menegaskan kondisi perekonomian dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap resilien di tengah dinamika perekonomian global. Ketahanan tersebut terus diperkuat melalui sinergi kebijakan antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta Danantara.
Hal tersebut disampaikan Wamenkeu Suahasil dalam Mandiri Sekuritas Investor Meeting yang dihadiri para pelaku pasar dan investor pada Selasa (1/9/2026) di Jakarta.
Wamenkeu menyampaikan bahwa kondisi global masih diliputi kondisi ketidakpastian yang tinggi. Namun, APBN telah dirancang dengan ruang yang cukup untuk menyerap berbagai risiko dan guncangan.
“Mindset kita di sini, di Kementerian Keuangan adalah terus melihat situasi dunia ini masih terus volatile. Namun pada saat yang bersamaan kita juga cukup confident yang namanya APBN kita dari sejak awal didesain memiliki ruang-ruang yang bisa menjadi absorption,” ujar Wamenkeu.
Menurut Wamenkeu Suahasil, ketahanan APBN sejalan dengan resiliensi perekonomian Indonesia yang tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang tetap baik, inflasi yang terkendali, serta mulai masuknya kembali aliran modal.
“APBN, perekonomian Indonesia cukup resilien. Pertumbuhan menunjukkan angka yang cukup baik dan ini membuat, memastikan, meyakinkan kita bahwa yang namanya ekonomi Indonesia itu resiliensinya tinggi,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Wamenkeu Suahasil Nazara menjelaskan RAPBN tahun 2027 dirancang dengan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen, inflasi 2,5 persen, nilai tukar Rp17.500 per dolar Amerika Serikat, serta defisit sebesar 2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Menurut Wamenkeu, penurunan defisit fiskal menjadi bagian dari upaya menjaga kredibilitas pengelolaan fiskal sekaligus memberikan ruang yang memadai bagi Pemerintah untuk merespons berbagai kemungkinan guncangan.
“Tahun depan kita ingin turunkan ke 2,4 dan menurunkan ke 2,4 ini, ini kita ingin memberikan signal kepada market bahwa pengelolaan APBN-nya kredibel,” jelas Wamenkeu.
Wamenkeu menambahkan, dengan desain defisit fiskal sebesar 2,4 persen terhadap PDB, Pemerintah masih memiliki ruang untuk menjaga defisit tetap berada di bawah batas 3 persen terhadap PDB apabila terjadi guncangan dalam perekonomian global.
“Kalau sampai ada apa-apa dengan perekonomian dunia, sampai ada shock yang berlebihan yang kita harus tangkap dan kita harus absorb, defisit kita 2,4. Kita banyak ruang untuk tetap di bawah 3 persen itu,” tegasnya.
Selain menjaga kredibilitas APBN, Wamenkeu juga menekankan pentingnya sinergi antarlembaga dalam mengelola perekonomian nasional. Pengelolaan makroekonomi Indonesia terus beradaptasi dengan mengombinasikan berbagai instrumen kebijakan.
Kebijakan fiskal dan moneter terus disinergikan, sementara peran BUMN juga dikonsolidasikan melalui Danantara.
“Ada fiscal policy, ada monetary policy, ada Danantara yang merupakan konsolidasi dari seluruh state-owned enterprise. Jadi, macroeconomic management Indonesia itu ya bisa saya bilang beradaptasi. Dan ini yang kita kalibrasi terus dari waktu ke waktu,” jelasnya.
Ke depan, penguatan sinergi antara Kementerian Keuangan, BI, OJK, dan LPS dalam kerangka Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), serta Danantara, diharapkan dapat berdampak positif dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
“Dengan sinergi yang lebih baik dengan BI, OJK, LPS dan di KSSK juga sekarang ada Danantara itu akan membuat menjaga Republik Indonesia jadi lebih baik ke depannya,” pungkas Wamenkeu Suahasil.
(MC101 – Biro KLI Kemenkeu)
Ringkasan Berita:
- Wamenkeu Suahasil Nazara menegaskan APBN dan perekonomian Indonesia tetap resilien di tengah ketidakpastian global.
- RAPBN 2027 dirancang dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 6 persen, inflasi 2,5 persen, nilai tukar Rp17.500 per dolar AS, dan defisit 2,4 persen terhadap PDB.
- Defisit 2,4 persen memberikan ruang bagi Pemerintah untuk merespons guncangan sekaligus menjaga defisit tetap di bawah batas 3 persen terhadap PDB.
- Sinergi kebijakan fiskal, moneter, serta konsolidasi BUMN melalui Danantara terus dikalibrasi untuk memperkuat pengelolaan makroekonomi.
- Penguatan sinergi Kementerian Keuangan, BI, OJK, LPS dalam kerangka KSSK, serta Danantara diharapkan semakin memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
