SUBANG, Cakra101.com – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus mendorong percepatan akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat sekaligus memperkuat pemberdayaan ekonomi rakyat melalui Kredit Program Perumahan (KPP).
Pemerintah menargetkan penyaluran pembiayaan perumahan dapat semakin luas, cepat, mudah, murah, transparan, dan tepat sasaran untuk mendukung Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan pemerintah perlu memastikan secara langsung proses penyaluran KUR Perumahan berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri Kegiatan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Bank BJB serta Sosialisasi Rumah Subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Aula Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, Jawa Barat, Senin (5/10/2026).
“Kita harus mengecek langsung proses KUR Perumahan ini kepada nasabah dan harus memastikan prosesnya cepat, murah dan mudah serta tidak ada pungli,” ujar Menteri Ara.
Menteri Ara mengatakan, percepatan layanan pembiayaan perumahan harus menjadi perhatian bersama antara pemerintah, perbankan, pengembang, kontraktor, toko bangunan, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menurutnya, kolaborasi tersebut penting agar manfaat program pembiayaan perumahan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Jangan kita jadi pemerintah yang sabar, karena rakyat tidak sabar, kita harus bekerja lebih cepat dan lebih keras lagi,” tegasnya.
Menteri Ara menjelaskan, pemerintah terus meningkatkan kapasitas pembiayaan perumahan melalui KPP. Target plafon KPP tahun 2026 yang sebelumnya sebesar Rp36 triliun saat ini diusulkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk ditingkatkan hingga Rp50 triliun.
Hingga 3 Oktober 2026, realisasi KPP telah mencapai Rp26,78 triliun yang disalurkan kepada 112.713 debitur. Capaian tersebut setara dengan 69,62 persen dari target Rencana Teknis Perbankan (RTP).
Program KPP saat ini didukung oleh 29 bank yang terdiri atas Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Bank Pembangunan Daerah (BPD), dan bank swasta.
Untuk wilayah Jawa Barat, realisasi KPP tercatat mencapai Rp4,19 triliun atau sekitar 64,88 persen dari target. Sementara itu, Bank BJB menjadi salah satu penyalur KPP dengan target penyaluran sebesar Rp500 miliar.
Hingga awal Oktober 2026, Bank BJB telah merealisasikan penyaluran KPP sebesar Rp90,7 miliar kepada 179 debitur. Berdasarkan target tahun 2026, Bank BJB menargetkan ekspansi pembiayaan kepada 1.286 debitur dengan alokasi dana sebesar Rp500 miliar.
Menteri Ara mendorong Bank BJB untuk terus meningkatkan kinerja penyalurannya agar semakin banyak masyarakat dan pelaku usaha memperoleh manfaat dari program pembiayaan perumahan.
“Saya doakan Bank Jabar kembali ke peringkat 1, tentunya dengan semangat, kerja keras dan lebih cepat karena program KUR Perumahan ini sangat bermanfaat dan menyentuh langsung rakyat,” kata Menteri Ara.
Menteri Ara juga berdiskusi langsung dengan sejumlah nasabah dan pelaku usaha yang hadir dalam kegiatan tersebut. Mereka berasal dari unsur UMKM, pengembang, kontraktor, dan toko bangunan.
Dalam dialog tersebut, Menteri Ara menggali pengalaman para pelaku usaha mengenai proses pengajuan KUR Perumahan, termasuk kemudahan, kecepatan, persyaratan, serta berbagai kendala yang masih dihadapi masyarakat dalam mengakses pembiayaan.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh hanya melihat capaian penyaluran dari sisi angka, tetapi juga harus memastikan proses di lapangan berjalan efektif dan memberikan kemudahan bagi masyarakat.
“Pemerintah harus turut mengecek langsung proses dan pelaksanaan KUR Perumahan. Kita harus memastikan prosesnya sesuai dengan yang diinginkan Presiden Prabowo, yaitu memberikan manfaat nyata bagi rakyat,” ujarnya.
Menteri Ara menekankan pentingnya regulasi yang memberikan solusi, bukan justru menjadi hambatan bagi masyarakat. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan diminta terus melakukan evaluasi dan perbaikan agar aturan serta mekanisme pembiayaan dapat semakin sederhana dan mudah diakses.
“Kita harus memberikan regulasi dan solusi yang baik dan cepat. Jangan sampai aturan-aturan yang ada malah menyulitkan rakyat untuk mendapatkan manfaat,” jelasnya.
Dalam kegiatan yang dihadiri sekitar 140 peserta dari unsur kontraktor, pengembang, toko bangunan, dan UMKM tersebut, BP Tapera turut memberikan sosialisasi mengenai program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi melalui FLPP.
Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan prosesi penyerahan mockup KPP kepada nasabah yang disaksikan langsung oleh Menteri PKP.
Sosialisasi mencakup informasi mengenai tata cara pengajuan, persyaratan, serta berbagai kemudahan dalam memperoleh KPR FLPP, baik untuk rumah tapak maupun rumah susun.
Program tersebut diharapkan dapat semakin memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap hunian layak dan terjangkau sekaligus mendukung percepatan pencapaian target Program 3 Juta Rumah.
Kementerian PKP terus memperkuat sinergi dengan BP Tapera, perbankan, pemerintah daerah, pengembang, kontraktor, pelaku UMKM, serta seluruh ekosistem perumahan untuk memastikan pembiayaan perumahan dapat tersalurkan secara tepat sasaran.
Kementerian PKP menilai keberhasilan Program 3 Juta Rumah tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan hunian, tetapi juga oleh kemudahan akses pembiayaan, dukungan ekosistem usaha, serta kecepatan pelayanan kepada masyarakat.
Dengan penguatan kolaborasi tersebut, pemerintah optimistis akses masyarakat terhadap hunian layak sekaligus dukungan pembiayaan bagi pelaku usaha perumahan dapat terus diperluas dan dipercepat di berbagai daerah.
@ Media Cakra101 (MC101)
Sumber: Biro Komunikasi Publik Kementerian Perumahan Kawasan dan Pemukiman
Diterbitkan pada: 6 Oktober 2026
(MC101 – Biro Komunikasi Publik PKP)
Ringkasan Berita
- Kementerian PKP mendorong percepatan KUR Perumahan agar pembiayaan semakin luas, cepat, mudah, murah, transparan, dan tepat sasaran.
- Hingga 3 Oktober 2026, realisasi KPP mencapai Rp26,78 triliun untuk 112.713 debitur, atau 69,62 persen dari target RTP.
- Realisasi KPP di Jawa Barat mencapai Rp4,19 triliun, sedangkan Bank BJB telah menyalurkan Rp90,7 miliar kepada 179 debitur.
- Bank BJB menargetkan ekspansi pembiayaan kepada 1.286 debitur dengan alokasi dana Rp500 miliar pada 2026.
- Pemerintah memperkuat kolaborasi dengan BP Tapera, perbankan, pemerintah daerah, pengembang, kontraktor, UMKM, dan seluruh ekosistem perumahan untuk memperluas akses hunian layak dan terjangkau.
