BALI, Cakra101.com – Penyaluran Kredit Program Pemerintah berhasil mencapai Rp294,6 triliun kepada 4,24 juta debitur hingga 27 Oktober 2026. Capaian tersebut telah melampaui total penyaluran sepanjang 2025 yang sebesar Rp275,8 triliun, padahal tahun 2026 masih menyisakan lebih dari dua bulan.
Capaian tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan pidato kunci (keynote speech) dalam International Fora for “Kredit Program Pemerintah” 2026 (Forum Internasional Kredit Program Pemerintah 2026) di Nusa Dua, Bali, Kamis (29 Oktober 2026).
Airlangga menegaskan, keberhasilan kredit program tidak cukup hanya dilihat dari besarnya nilai pembiayaan yang disalurkan. Lebih dari itu, program tersebut harus mampu mendorong pertumbuhan usaha, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kredit program bukan sekadar kredit bersubsidi, tetapi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan produktivitas nasional. Keberhasilannya kita ukur dari usaha yang tumbuh, lapangan kerja yang tercipta, dan kesejahteraan keluarga yang meningkat,” ujar Menko Airlangga.
Di tengah perlambatan ekonomi global, perekonomian Indonesia tetap mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,45% pada Semester I 2026. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu penggerak penting pertumbuhan tersebut, dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) berperan besar dalam memperluas akses pembiayaan.
Porsi KUR terhadap total kredit UMKM kini mencapai 30,6%, meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan 2019 yang sebesar 14,7%.
Sepanjang 2026, KUR telah menjangkau 4,12 juta debitur dengan total penyaluran Rp265,9 triliun, atau mencapai 90,1% dari target tahun ini.
Perjalanan kredit program juga menunjukkan penguatan kebijakan yang berkelanjutan. Program ini bermula sebagai skema penjaminan KUR pada 2007, kemudian bertransformasi menjadi skema subsidi bunga pada 2015. Perubahan tersebut membuat suku bunga KUR turun dari 12% menjadi 6%.
Sejak 2015, akumulasi penyaluran kredit program telah mencapai Rp2.440 triliun melalui 58,1 juta akad kredit.
Saat ini, pemerintah mengembangkan lima skema pembiayaan yang selaras dengan Asta Cita, yaitu KUR, Kredit Usaha Alsintan (Kredit Alsintan), Kredit Industri Padat Karya (KIPK), Kredit Program Perumahan (KPP), dan Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS).
Kelima skema tersebut mendukung berbagai agenda pemerintah, mulai dari swasembada pangan, penguatan industri padat karya, Program 3 Juta Rumah, hingga pemberdayaan perempuan prasejahtera.
Dari sisi kualitas penyaluran, pemerintah juga terus menjaga agar pembiayaan tepat sasaran. Tercatat 68% pembiayaan mengalir ke sektor produksi, dengan rasio kredit bermasalah sebesar 2,14%.
Komitmen memperluas akses pembiayaan tersebut diwujudkan melalui penyerahan kredit program secara simbolis oleh Menko Airlangga bersama Menteri UMKM Maman Abdurrahman dan Gubernur Bali I Wayan Koster.
Penyerahan diberikan kepada tujuh debitur dengan nilai akad Rp1,95 miliar, serta dua calon debitur dengan nilai komitmen sebesar Rp3,08 miliar.
Para penerima berasal dari beragam kegiatan ekonomi, mulai dari perajin aksesori, pedagang makanan, calon pekerja migran, pengolah gabah, produsen cokelat, hingga pengembang perumahan.
Keberagaman penerima tersebut mencerminkan peran kredit program dalam membuka kesempatan usaha sekaligus memperluas akses pembiayaan bagi berbagai kelompok masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Airlangga juga menjelaskan arah pengembangan kredit program ke depan. Pemerintah akan memprioritaskan pembiayaan produktif, peningkatan kelas UMKM, serta integrasi data.
Ia turut menyinggung peluncuran Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, kebijakan tersebut diarahkan agar masyarakat tidak hanya memperoleh akses layanan keuangan, tetapi juga memahami dan mampu mencapai kesejahteraan keuangan.
“Arah kredit program ke depan yaitu pembiayaan produktif, graduasi UMKM, serta integrasi data. Bapak Presiden Prabowo Subianto juga kemarin baru me-launch yang namanya Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan dimana Bapak Presiden mau untuk keuangan tidak hanya bicara mengenai inklusif karena dari segi inklusif kita sudah mencapai 93% dari segi literasi juga sekitar 63% tetapi Pak Presiden ingin agar masyarakat mengerti financial welfare ataupun kesejahteraan keuangan, melalui financial wellness (kesehatan keuangan), financial resilience (ketahanan keuangan) dan financial security (keamanan keuangan). Ini yang menjadi tujuan daripada perubahan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan,” ujar Menko Airlangga.
Untuk memperkuat pembiayaan produktif, pemerintah juga menargetkan Kredit Program Perumahan mencapai hingga Rp50 triliun.
Sementara itu, KPPS menawarkan pembiayaan hingga Rp15 juta dengan bunga tetap 8%, tanpa persyaratan agunan tambahan dan disertai pendampingan.
Langkah tersebut sejalan dengan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 22 Oktober 2026, dengan menempatkan kesejahteraan keuangan keluarga sebagai fokus utama.
Airlangga menegaskan bahwa Indonesia juga siap berbagi pengalaman sekaligus mempelajari praktik terbaik dari berbagai negara dalam membangun ekosistem kredit program.
“Indonesia siap berbagi pengalaman dalam membangun ekosistem kredit program. Kita tidak datang untuk sekadar menyalin model negara lain, tetapi untuk belajar dan memilih praktik terbaik yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia. Melalui kerja sama Pemerintah, lembaga keuangan, BUMN, sektor swasta, dan mitra pembangunan, kredit program akan semakin kuat dalam mendorong pertumbuhan yang inklusif,” pungkas Menko Airlangga.
Perluasan Akses Pembiayaan dan Literasi Keuangan untuk Formalisasi Usaha
Dalam sesi Ministerial Discussions (diskusi tingkat menteri), Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menambahkan bahwa perluasan akses pembiayaan perlu diimbangi dengan peningkatan literasi keuangan.
Menurutnya, kedua aspek tersebut penting untuk mendorong transformasi pelaku usaha dari sektor informal menuju sektor formal. Wamenko Dradjad juga mendorong penguatan sinergi antarlembaga keuangan agar jangkauan pembiayaan semakin luas, khususnya bagi kelompok usaha yang masih membutuhkan dukungan.
Ia menjelaskan bahwa inklusi keuangan yang didukung literasi memadai dapat membantu pelaku usaha beralih ke sektor formal, sekaligus memperoleh kondisi kerja yang lebih baik.
“Karena dengan adanya financial inclusion (inklusi keuangan) yang ditopang literasi yang tinggi, itu kita bisa mentransformasikan dari ekonomi informal ke ekonomi formal. Karena kalau ekonomi informal itu risikonya gede, kalau formal itu working condition-nya (kondisi kerjanya) akan lebih bagus. Jadi memang sangat krusial untuk itu. Kemudian, kredit program ini bukan sekadar semacam tangan di atas. Kredit program ini sudah kita jadikan instrumen kebijakan. Jadi untuk meningkatkan pemberdayaan,” ujar Wamenko Dradjad.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan II Irwan Meilano, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Ferry Irawan, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Ali Murtopo Simbolon, serta Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Haryo Limanseto.
Hadir pula para pejabat kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Dari kalangan mitra internasional, kegiatan ini diikuti perwakilan World Bank (Bank Dunia), Women’s World Banking, dan KfW.
Selain itu, turut hadir jajaran direksi lembaga penyalur dan penjamin/asuransi kredit program, para ketua dan perwakilan asosiasi, serta pelaku UMKM.
Kolaborasi lintas pemangku kepentingan juga menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan forum tersebut. Pemerintah menyampaikan apresiasi kepada mitra strategis yang telah mendukung kegiatan, yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Bali, PT Jaminan Kredit Indonesia, PT Asuransi Kredit Indonesia, PT Pegadaian, PT Permodalan Nasional Madani, BPJS Ketenagakerjaan, serta PT Bank Central Asia Tbk.
Dukungan berbagai mitra tersebut turut memperkuat ekosistem pembiayaan bagi pelaku usaha di seluruh Indonesia.
@ Media Cakra101 (MC101)
Sumber: Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Diterbitkan pada: 1 November 2026
(MC101 – Biro KLIP Kemenko Ekon)
RINGKASAN BERITA
- Penyaluran Kredit Program Pemerintah mencapai Rp294,6 triliun kepada 4,24 juta debitur hingga 27 Oktober 2026, melampaui total penyaluran sepanjang 2025 sebesar Rp275,8 triliun.
- Menko Airlangga Hartarto menegaskan keberhasilan kredit program harus terlihat dari pertumbuhan usaha, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
- Sepanjang 2026, KUR telah menjangkau 4,12 juta debitur dengan penyaluran Rp265,9 triliun, atau 90,1% dari target tahun ini.
- Pemerintah memperkuat lima skema kredit program untuk mendukung swasembada pangan, industri padat karya, Program 3 Juta Rumah, dan pemberdayaan perempuan prasejahtera.
- Pemerintah menargetkan penguatan pembiayaan produktif, peningkatan kelas UMKM, integrasi data, serta kesejahteraan keuangan keluarga melalui Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan.
Foto: Dok KLIP Kemenko Ekon
