Indonesia Perkuat Pembiayaan UMKM, Penyaluran Kredit Program Tembus Rp2.440 Triliun

BALI, Cakra101.com – Indonesia membagikan pengalaman dan praktik baik pengembangan kredit program, khususnya Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah dikembangkan sejak 2007, dalam seminar internasional bertema Global Trends in Inclusive Finance and MSME Development (Tren Global dalam Keuangan Inklusif dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) di Nusa Dua, Bali, Kamis (29/10/2026).

Sebagai sesi pembuka International Fora for “Kredit Program Pemerintah” 2026 (Forum Internasional Kredit Program Pemerintah 2026), kegiatan tersebut mempertemukan Pemerintah Indonesia, Bank Dunia, Women’s World Banking (organisasi internasional yang berfokus pada akses keuangan bagi perempuan), dan KfW Development Bank (Bank Pembangunan KfW). Forum ini menjadi wadah pertukaran pengalaman mengenai perluasan pembiayaan UMKM yang inklusif, tepat sasaran, dan memberikan dampak.

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan, menyampaikan bahwa UMKM mempunyai peran penting dalam menggerakkan perekonomian nasional.

Saat ini, Indonesia memiliki 56,7 juta UMKM, dengan 96,7% di antaranya merupakan usaha mikro yang memiliki penjualan tahunan hingga Rp2 miliar.

Untuk memperluas akses pembiayaan, pemerintah mengintegrasikan lima instrumen ke dalam satu kerangka kebijakan. Kelima instrumen tersebut meliputi Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Usaha Alsintan (Kredit Alsintan), Kredit Industri Padat Karya (KIPK), Kredit Program Perumahan (KPP), dan Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS) yang kini memasuki tahap peluncuran.

Hingga 27 Oktober 2026, penyaluran Kredit Program Pemerintah sejak 2015 secara kumulatif telah mencapai Rp2.440 triliun melalui 58,1 juta akad kredit.

Deputi Ferry menegaskan bahwa keberhasilan pembiayaan UMKM tidak hanya diukur berdasarkan besarnya nilai penyaluran, tetapi juga ketepatan sasaran dan manfaatnya bagi perkembangan usaha.

“Bagi kami, pembiayaan UMKM bukan sekadar menambah volume penyaluran. Yang terpenting adalah menjangkau debitur yang tepat, menyediakan pembiayaan yang sesuai, dan membantu usaha mereka tumbuh,” ujar Deputi Ferry.

Pengalaman pelaksanaan KUR memperlihatkan bahwa perluasan akses pembiayaan dapat berjalan beriringan dengan tata kelola serta kualitas kredit yang tetap terjaga.

Pelaksanaan program tersebut didukung pembagian peran antarlembaga yang jelas, Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), serta jalur graduasi yang memungkinkan debitur berkembang secara bertahap. Perkembangan tersebut dimulai dari KUR super mikro, kemudian KUR mikro, KUR kecil, hingga kredit komersial.

Sementara itu, rasio kredit bermasalah Kredit Program Pemerintah tercatat sebesar 2,13% per 30 September 2026.

Pemerintah juga terus mendorong pembiayaan yang terjangkau dan berorientasi pada kegiatan produktif. Dalam skema KUR, suku bunga untuk KUR super mikro ditetapkan sebesar 3%, sedangkan KUR mikro untuk sektor produksi sebesar 6%.

Selain itu, KUR dengan plafon hingga Rp100 juta tidak mensyaratkan agunan tambahan.

Upaya tersebut turut diikuti peningkatan porsi penyaluran KUR ke sektor produksi. Dari sebelumnya 60,7% pada 2025, porsinya meningkat menjadi 66% pada 2026.

Hingga 30 September 2026, KUR telah menjangkau 1,87 juta debitur baru, sementara sekitar 900 ribu debitur tercatat berhasil naik kelas.

Dampak pembiayaan tersebut juga terlihat dari perjalanan usaha Ratih Paramitasari, pemilik Maha Gema Indonesia di Gunungkidul, D.I. Yogyakarta.

Setelah pertama kali mengakses KUR pada 2017, Ratih memperoleh pinjaman lanjutan sebesar Rp300 juta dengan bunga 6%. Dana tersebut digunakan untuk membangun gudang baru guna mendukung perkembangan usahanya.

Kini, Maha Gema Indonesia telah mempekerjakan 28 warga setempat dan memasarkan tas stik biliar ke pasar domestik maupun internasional, termasuk Amerika Serikat.

Dalam forum tersebut, mitra internasional juga memberikan kontribusi melalui pertukaran pengalaman dan pembelajaran terkait pembiayaan UMKM.

Studi Bank Dunia terhadap lebih dari 8 juta debitur KUR menunjukkan bahwa 61% debitur belum pernah menerima pinjaman sebelum mengakses KUR.

Bank Dunia turut membagikan pembelajaran dari survei terhadap 108 lembaga penjaminan kredit di 74 negara. Sementara itu, KfW memaparkan pengalaman European Fund for Southeast Europe (EFSE), sebuah dana pembiayaan untuk kawasan Eropa Tenggara yang menggabungkan dukungan pembiayaan dengan bantuan teknis dan pelatihan.

Berdasarkan Laporan Dampak EFSE 2025, skema tersebut telah memungkinkan penyaluran sub-pinjaman sebesar EUR12,6 miliar kepada UMKM dan rumah tangga, sekaligus mendukung 2,9 juta lapangan kerja tidak langsung.

Ke depan, pemerintah melihat peluang untuk terus memperkuat pembiayaan UMKM melalui pemanfaatan data yang lebih terhubung serta pengukuran dampak yang lebih baik.

Hingga akhir 2025, Basis Data Tunggal UMKM telah mencatat 30,2 juta UMKM. Pembelajaran dari forum internasional ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi kredit program sehingga semakin banyak pelaku usaha memperoleh kesempatan untuk tumbuh.

Seminar tersebut merupakan bagian dari International Fora for “Kredit Program Pemerintah” 2026. Penyelenggaraannya didukung oleh sejumlah mitra strategis, yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Bank Syariah Indonesia Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Bali, PT Jaminan Kredit Indonesia, PT Asuransi Kredit Indonesia, PT Pegadaian, PT Permodalan Nasional Madani, BPJS Ketenagakerjaan, serta PT Bank Central Asia.

@ Media Cakra101 (MC101)

Sumber: Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Diterbitkan pada: 1 November 2026

(MC101 – Biro KLIP Kemenko Ekon)

RINGKASAN BERITA

1. Indonesia membagikan praktik baik pengembangan KUR dalam seminar internasional di Nusa Dua, Bali, sebagai upaya memperluas pembiayaan UMKM yang inklusif dan tepat sasaran.
2. Penyaluran Kredit Program Pemerintah sejak 2015 mencapai Rp2.440 triliun melalui 58,1 juta akad kredit hingga 27 Oktober 2026.
3. Pemerintah mengintegrasikan lima instrumen pembiayaan, termasuk KUR, Kredit Alsintan, KIPK, KPP, dan KPPS.
4. Hingga 30 September 2026, KUR menjangkau 1,87 juta debitur baru dan sekitar 900 ribu debitur naik kelas.
5. Basis Data Tunggal UMKM telah mencatat 30,2 juta UMKM hingga akhir 2025, sebagai salah satu landasan penguatan pembiayaan UMKM ke depan.