JAKARTA, Cakra101.com – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) menyiapkan proyek percontohan (pilot project) penataan perumahan dan kawasan permukiman terpadu di lima kota di Indonesia.
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas hunian, mempercepat penanganan kawasan kumuh, memperbaiki sanitasi, serta memperkuat sistem pengelolaan sampah perkotaan secara terintegrasi dan berkelanjutan.
Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan bahwa pengelolaan sampah menjadi salah satu isu strategis yang harus mendapat perhatian selain penyediaan hunian layak. Hal tersebut disampaikannya saat bertemu jajaran ADEKSI di Kantor Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, Gedung Pertamina PKP, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
“Selain penyediaan hunian layak, pengelolaan sampah menjadi salah satu isu strategis. Peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas masyarakat perkotaan menuntut sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif, mulai dari pengurangan timbulan sampah, pemilahan dari sumbernya, hingga pengolahan dan pemanfaatan kembali,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait.
Pertemuan tersebut juga membahas sinkronisasi regulasi, penguatan peran pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta pengembangan model penataan kawasan permukiman yang dapat diterapkan kembali di berbagai kota.
Maruarar Sirait menegaskan, keberhasilan program perumahan dan kawasan permukiman membutuhkan perencanaan matang, regulasi yang jelas, serta pelaksanaan yang transparan dan akuntabel. Setiap program juga harus memiliki konsep terukur, penerima manfaat yang tepat, serta dukungan teknis dan pembiayaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Melalui sinergi Kementerian PKP dan ADEKSI, penataan kawasan permukiman diharapkan tidak hanya menghasilkan hunian yang lebih layak, tetapi juga menciptakan lingkungan perkotaan yang sehat, tertata, dan berkelanjutan.
Menteri PKP turut menegaskan bahwa keterlibatan aktif pemerintah daerah dan DPRD menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan Program 3 Juta Rumah, salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Dukungan tersebut dapat diwujudkan melalui penyelarasan kebijakan, penguatan regulasi daerah, dukungan penganggaran, penyediaan infrastruktur dasar, serta kolaborasi dengan dunia usaha dan masyarakat.
“Aspek penting yang prinsipil dari program yang akan kita lakukan di antaranya konsep, regulasi, penerima manfaat, dan semua aspek teknis termasuk keuangan. Kami siap bekerja sama selama tujuannya baik dan tidak melanggar aturan,” ujar Menteri yang akrab disapa Ara tersebut.
Ara menekankan, sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan DPRD menjadi faktor penting untuk memastikan program perumahan dan kawasan permukiman berjalan efektif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pengelolaan Sampah Jadi Fokus Penataan Permukiman
Ketua Umum ADEKSI, Danve Ishak Palit, menilai persoalan persampahan di perkotaan tidak hanya disebabkan tingginya volume sampah, tetapi juga keterbatasan fasilitas penampungan dan pengolahan.
“Masalah yang terjadi di kota terkait sampah ini adalah jumlahnya pasti banyak, tetapi wadah pembuangannya terbatas. Maka dari itu harus dilakukan upaya-upaya strategis dalam mengurangi jumlahnya,” ujar Danve.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kementerian PKP bersama ADEKSI membahas berbagai kendala regulasi yang menghambat optimalisasi pengelolaan sampah di daerah.
Pembahasan mencakup harmonisasi kebijakan pusat dan daerah, penguatan fungsi legislasi dan pengawasan DPRD, serta dukungan regulasi terhadap investasi teknologi pengolahan sampah modern, termasuk pemanfaatan sampah menjadi energi (waste-to-energy atau pengolahan sampah menjadi energi).
Kementerian PKP juga mendorong integrasi pengelolaan sampah dalam perencanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman melalui dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP).
Pengelolaan sampah diharapkan menjadi bagian dari perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU), sekaligus mendukung peningkatan kualitas lingkungan dan penanganan kawasan permukiman kumuh.
Pendekatan tersebut mendorong perubahan pola pengelolaan sampah yang selama ini hanya berorientasi pada kumpul, angkut, dan buang menjadi sistem yang mengutamakan pengurangan sampah dari sumbernya, pemilahan berdasarkan jenis, serta pengolahan sampah organik dan anorganik secara berkelanjutan.
Depok dan Magelang Bagikan Praktik Pengelolaan Sampah
Dalam pertemuan tersebut, ADEKSI turut berbagi praktik pengelolaan sampah yang telah dikembangkan sejumlah pemerintah daerah.
Kota Depok, misalnya, menerapkan pemilahan sampah organik dari rumah tangga menggunakan ember khusus. Sampah tersebut kemudian diolah melalui komposter maupun budidaya maggot (larva lalat tentara hitam).
“Hasil pengolahan dapat dimanfaatkan kembali, sedangkan residunya dikelola lebih lanjut. Pendekatan ini juga dikaitkan dengan insentif bagi masyarakat melalui pengurangan beban retribusi persampahan,” katanya.
Sementara itu, Kota Magelang mengembangkan pengelolaan sampah berbasis pemberdayaan masyarakat melalui kampung tematik.
Program ini melibatkan masyarakat hingga tingkat kelurahan dalam edukasi dan pengolahan sampah organik, termasuk menghubungkannya dengan kegiatan pangan sebagai salah satu sumber timbulan sampah organik.
Untuk sampah anorganik, pemerintah daerah menjalin kerja sama dengan pihak swasta melalui dukungan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) guna mendorong kegiatan daur ulang.
ADEKSI juga menyampaikan kesiapan untuk mendorong pengembangan skema penyerapan hasil pengolahan sampah (offtaker atau pihak penyerap hasil pengolahan) melalui koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup, khususnya untuk pemanfaatan kompos hasil pengolahan sampah organik.
Berbagai praktik tersebut diharapkan menjadi referensi dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang tidak hanya mengurangi beban lingkungan, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi dan membuka ruang partisipasi masyarakat.
Penataan Kawasan Kumuh Jadi Bagian Program Terpadu
Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati memaparkan contoh penataan kawasan permukiman yang telah dilakukan Kementerian PKP di Menteng Tenggulun, Jakarta.
Melalui tayangan video, dipaparkan upaya peningkatan kualitas hunian melalui dukungan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari pihak swasta, penataan kawasan kumuh, serta perbaikan sanitasi lingkungan.
“Pengalaman tersebut menjadi salah satu contoh pendekatan kolaboratif yang dapat dikembangkan bersama pemerintah daerah. Penanganan kawasan permukiman tidak cukup dilakukan dengan memperbaiki bangunan rumah, tetapi juga perlu memperhatikan kualitas lingkungan, ketersediaan infrastruktur dasar, sanitasi, dan keberlanjutan pengelolaan kawasan. Upaya tersebut sejalan dengan arah kebijakan penanganan kawasan permukiman kumuh yang mendorong keterpaduan program, kolaborasi lintas sektor, dan keberlanjutan hasil pembangunan,” harapnya.
Pertemuan tersebut juga menjadi bagian dari penguatan agenda Sesi III Rapat Kerja Teknis (Rakernis) III ADEKSI Tahun 2026. Kedua pihak membahas enam fokus utama kerja sama, yaitu:
- Percepatan penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat.
- Penguatan sinergi program Kementerian PKP dan pemerintah daerah dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
- Optimalisasi fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran DPRD kota untuk mendukung program perumahan dan penataan permukiman.
- Penyusunan rekomendasi kebijakan lintas sektor, termasuk harmonisasi regulasi pengelolaan sampah dan penataan kawasan.
- Penguatan rencana tindak lanjut kerja sama kelembagaan antara Kementerian PKP dan ADEKSI.
- Penyiapan proyek percontohan di lima kota untuk mengintegrasikan penataan perumahan, peningkatan kualitas kawasan permukiman, penyediaan PSU, sanitasi, dan pengelolaan sampah.
Penentuan lima kota lokasi percontohan akan mempertimbangkan karakteristik, kebutuhan, potensi, serta kesiapan masing-masing daerah.
Dengan demikian, model yang dikembangkan diharapkan sesuai dengan persoalan di lapangan, memiliki indikator keberhasilan yang terukur, dan dapat diterapkan kembali di kota-kota lainnya.
Melalui proyek percontohan ini, Kementerian PKP dan ADEKSI mendorong keterpaduan program pemerintah pusat dan daerah agar penanganan persoalan perumahan dan permukiman tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan menjadi satu kesatuan pembangunan kawasan yang lebih baik.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho, Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel, Plt. Inspektur Jenderal Fris Nalle, Zet Tadung Allo, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati, Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Roberia, Staf Khusus Menteri Bidang Internal dan Penjadwalan Novelin Silalahi, serta jajaran pejabat eselon II dan III Kementerian PKP.
Dari ADEKSI hadir Ketua Umum Dance Ishak Palit, Ketua DPRD Magelang Evan Septa H. Kamil, Ketua DPRD Depok Ade Supriyatna, Ketua DPRD Mojokerto Ery Purwanti, serta Wakil Direktur Eksekutif Sekretariat Nasional ADEKSI Faisal.
@ Media Cakra101 (MC101)
Sumber: Biro Komunikasi Publik Kementerian Perumahan Kawasan dan Pemukiman
Diterbitkan pada: 11 November 2026
(MC101 – Biro Komunikasi Publik Kementerian PKP)
Ringkasan Berita
- Kementerian PKP dan ADEKSI menyiapkan proyek percontohan penataan perumahan dan kawasan permukiman terpadu di lima kota di Indonesia.
- Program mencakup peningkatan kualitas hunian, penanganan kawasan kumuh, perbaikan sanitasi, penyediaan PSU, dan pengelolaan sampah berkelanjutan.
- Kota Depok mengembangkan pemilahan sampah organik rumah tangga melalui komposter dan budidaya maggot, sedangkan Kota Magelang menerapkan pengelolaan sampah berbasis kampung tematik.
- Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dan DPRD dalam mendukung Program 3 Juta Rumah.
- Penyiapan lima kota percontohan menjadi salah satu dari enam fokus kerja sama Kementerian PKP dan ADEKSI dalam memperkuat pembangunan kawasan permukiman terpadu.
