JAKARTA, Cakra101.com – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus mempercepat pelaksanaan program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman menjelang akhir Tahun Anggaran 2026. Hingga 10 November 2026 pukul 12.00 WIB, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan (DJPKT) mencatatkan realisasi anggaran sebesar 80,05 persen, setara dengan Rp2,33 triliun dari total pagu Rp2,91 triliun.
Capaian tersebut melampaui rata-rata realisasi anggaran Kementerian PKP yang berada di angka 74,25 persen. Berdasarkan proyeksi kinerja hingga penghujung tahun, DJPKT optimistis mampu mencapai realisasi anggaran sebesar 97,85 persen pada 31 Desember 2026.
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan, percepatan penyerapan anggaran harus berjalan beriringan dengan penyelesaian pekerjaan fisik dan pencapaian manfaat program bagi masyarakat. Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan anggaran tidak hanya diukur dari besarnya dana yang terealisasi, tetapi juga dari kualitas pembangunan serta dampak yang dirasakan penerima manfaat.
“Penyerapan anggaran bukan sekadar mengejar angka realisasi, tetapi harus dipastikan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Setiap program harus dilaksanakan secara tepat sasaran, tepat mutu, tepat waktu, dan akuntabel. Tetap semangat untuk para pejabat dan pegawai Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan dalam mengejar target hingga akhir tahun,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait.
Maruarar juga meminta seluruh jajaran memperkuat koordinasi, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan program. Langkah tersebut diperlukan agar target akhir tahun dapat tercapai tanpa mengesampingkan kualitas pembangunan maupun ketentuan yang berlaku.
Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati menjelaskan, capaian realisasi anggaran DJPKT ditopang pelaksanaan sejumlah program strategis. Program tersebut meliputi pembangunan rumah susun (rusun), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah, penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU), penanganan kawasan kumuh, hingga pembangunan infrastruktur sanitasi masyarakat.
“Capaian realisasi anggaran ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran, mulai dari tingkat pusat, balai, hingga satuan kerja provinsi. Kami terus melakukan pengendalian dan evaluasi agar setiap program dapat diselesaikan sesuai target, dengan tetap memperhatikan kualitas pembangunan dan manfaat yang diterima masyarakat,” ujar Sri Haryati.
Berdasarkan data kinerja satuan kerja, realisasi anggaran tertinggi dicatatkan oleh Satker PKP Provinsi dengan capaian 80,11 persen. Sementara itu, Satker DJPKT Pusat membukukan realisasi sebesar 75,18 persen dan satker balai atau Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) mencapai 68,99 persen.
Capaian tersebut menjadi landasan bagi DJPKT untuk terus mempercepat pelaksanaan program di seluruh wilayah. Di saat yang sama, proses administrasi dan penyelesaian pekerjaan juga dipastikan berjalan sesuai jadwal.
Progres Pembangunan Rusun dan Program Bedah Rumah
Pada sektor pembangunan rumah susun perkotaan, DJPKT melaksanakan pembangunan sebanyak 629 unit yang tersebar dalam 13 tower. Hingga 10 November 2026, realisasi keuangan program tersebut mencapai 82,93 persen atau Rp233,78 miliar dari total pagu Rp281,89 miliar.
Salah satu proyek strategis yang terus mendapat pengawalan adalah pembangunan rumah susun di Ibu Kota Nusantara (IKN) Tahun Anggaran 2024–2026. Proyek tersebut telah mencatatkan progres fisik sebesar 99,09 persen.
Pembangunan rusun merupakan bagian dari upaya pemerintah menyediakan hunian layak sekaligus mendukung kebutuhan tempat tinggal di kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan baru.
Sementara itu, melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah, pemerintah menargetkan peningkatan kualitas 113.632 unit rumah tidak layak huni yang tersebar di 38 provinsi.
Hingga 10 November 2026, realisasi keuangan program tersebut mencapai 80,80 persen atau setara dengan pembiayaan untuk 97.409 unit rumah. Adapun pekerjaan fisik telah diselesaikan sepenuhnya pada 13.176 unit rumah, dengan capaian Laporan Pemanfaatan Dana (LPD) sebesar 7,38 persen.
Program BSPS menjadi salah satu upaya pemerintah meningkatkan kualitas hunian masyarakat melalui dukungan perbaikan rumah agar lebih layak, aman, dan nyaman ditempati.
Untuk mengoptimalkan manfaat program tersebut, Kementerian PKP terus mendorong percepatan pelaksanaan melalui penguatan pemantauan lapangan, penyelesaian pekerjaan, serta pelaporan pemanfaatan bantuan.
Percepatan PSU, Penanganan Kawasan Kumuh, dan Sanitasi
Selain pembangunan rusun dan Bedah Rumah, DJPKT turut mempercepat penyediaan infrastruktur dasar guna mendukung peningkatan kualitas lingkungan permukiman.
Pada program prasarana, sarana, dan utilitas (PSU), progres fisik pembangunan telah mencapai 94,20 persen. Sementara itu, realisasi keuangan tercatat sebesar 56,42 persen atau Rp2,55 miliar dari total pagu Rp4,52 miliar.
Program tersebut diarahkan untuk mendukung penyediaan infrastruktur dasar bagi 600 unit hunian yang tersebar di empat provinsi.
Adapun program penanganan kawasan kumuh dengan target penataan seluas 75 hektare telah mencatatkan realisasi keuangan sebesar 29,97 persen atau Rp11,73 miliar.
Untuk program bantuan infrastruktur sanitasi masyarakat, yang menargetkan 1.000 unit di lima provinsi, realisasi anggaran telah mencapai 33,18 persen atau Rp3,57 miliar. Progres fisik program tersebut tercatat sebesar 34,46 persen.
Capaian berbagai program tersebut menjadi perhatian dalam evaluasi menjelang penutupan tahun anggaran. Percepatan pekerjaan fisik dan penyelesaian administrasi perlu dilakukan secara terukur agar seluruh kegiatan dapat diselesaikan sesuai target tanpa mengurangi kualitas hasil pembangunan.
Peningkatan kualitas PSU, penanganan kawasan kumuh, serta penyediaan sanitasi juga menjadi bagian penting dalam upaya menciptakan lingkungan permukiman yang sehat, tertata, dan berkelanjutan.
Kementerian PKP Kawal Target Anggaran hingga Akhir 2026
Menjelang penutupan Tahun Anggaran 2026, Menteri PKP Maruarar Sirait meminta seluruh jajaran DJPKT meningkatkan koordinasi, memperkuat pengawasan, serta memastikan setiap tahapan pelaksanaan program berjalan sesuai rencana.
Percepatan penyelesaian administrasi harus diimbangi dengan kemajuan pekerjaan fisik di lapangan. Dengan demikian, peningkatan realisasi anggaran tetap mencerminkan pelaksanaan program yang berkualitas, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kementerian PKP berkomitmen mengawal seluruh program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman melalui evaluasi berkala, penguatan tata kelola, serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Komitmen tersebut sejalan dengan dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah, salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau.
Dengan target realisasi anggaran DJPKT sebesar 97,85 persen pada akhir 2026, Kementerian PKP terus mendorong agar setiap anggaran yang dialokasikan pemerintah menghasilkan pembangunan berkualitas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
@ Media Cakra101 (MC101)
Sumber: Biro Komunikasi Publik Kementerian Perumahan Kawasan dan Pemukiman
Diterbitkan pada: 11 November 2026
(MC101 – Biro Komunikasi Publik Kementerian PKP)
Ringkasan Berita
- Realisasi anggaran DJPKT hingga 10 November 2026 pukul 12.00 WIB mencapai 80,05 persen atau Rp2,33 triliun dari total pagu Rp2,91 triliun.
- DJPKT optimistis realisasi anggaran dapat mencapai 97,85 persen pada 31 Desember 2026, melampaui rata-rata realisasi Kementerian PKP sebesar 74,25 persen.
- Pembangunan 629 unit rusun yang tersebar dalam 13 tower mencatatkan realisasi keuangan 82,93 persen, sedangkan progres fisik rusun di Ibu Kota Nusantara mencapai 99,09 persen.
- Program BSPS menargetkan peningkatan kualitas 113.632 unit rumah tidak layak huni di 38 provinsi. Hingga 10 November 2026, realisasi keuangannya mencapai 80,80 persen.
- DJPKT juga mempercepat program PSU, penanganan kawasan kumuh, dan infrastruktur sanitasi masyarakat sebagai bagian dari dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah.
Foto: Dok Biro Komunikasi Publik PKP
