JAKARTA, Cakra101.com – Bank Indonesia memberikan 32,5 ton bantuan kemanusiaan untuk korban dan masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), termasuk masyarakat di Pulau Palue, Kabupaten Sikka, Kabupaten Ende, dan Kabupaten Nagekeo. Bantuan disalurkan melalui jalur udara dengan bersinergi bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU).
Penyaluran bantuan dilakukan dalam tiga tahap, dengan tahap ketiga diserahkan dan diberangkatkan dari Museum Bank Indonesia pada Senin (31/8/2026).
Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia Ricky Perdana Gozali yang diwakili oleh Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso kepada Pemerintah Provinsi NTT, yang diwakili oleh Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi NTT di Jakarta Florida Taty Setyawati.
Seremoni tersebut disaksikan oleh Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB dan Wakil Koordinator Pos Dukungan Logistik Nasional di Halim Perdanakusumah, Dr Raditya Jati S.Si, MSi, serta Paban IV Komsos Staf Teritorial Angkatan Udara, Kolonel Pasukan Deni Ramdani.
Bantuan tahap ketiga yang dikirimkan hari ini sebanyak 14,3 ton, berupa tenda, velbed, genset, tambahan obat-obatan, dan makanan siap saji.
Bantuan disalurkan secara bertahap mengikuti dinamika kebutuhan pada setiap fase kedaruratan. Tahap pertama dikirimkan pada 24 Agustus 2026 sebanyak 8,5 ton, berfokus pada kebutuhan mendesak pascakejadian berupa obat-obatan, air mineral, makanan siap saji, dan perlengkapan higienitas.
Sementara bantuan tahap kedua dikirimkan pada 27 Agustus 2026 sebanyak 9,7 ton berupa bahan pangan pokok dan air mineral.
Dukungan Berlanjut hingga Pemulihan Pascabencana
Kepedulian Bank Indonesia tidak berhenti pada tahap tanggap darurat. Ke depan, Bank Indonesia akan melanjutkan dukungan melalui program pemulihan pascabencana dan pemberdayaan masyarakat.
Dukungan berkelanjutan ini sejalan dengan mandat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang mengamanatkan Bank Indonesia menjalankan edukasi serta pemberdayaan masyarakat dan lingkungan untuk mendukung pelaksanaan tugas.
Langkah ini diharapkan berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan menciptakan iklim kondusif terhadap penciptaan lapangan kerja, termasuk di wilayah terdampak bencana.
Dari sisi ketersediaan uang Rupiah, Bank Indonesia melalui Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT memastikan kebutuhan likuiditas perbankan di wilayah terdampak tetap terpenuhi secara optimal, termasuk melalui optimalisasi kas titipan di perbankan.
Bank Indonesia turut bersinergi dengan TNI Angkatan Laut melalui program Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) untuk menjangkau penyediaan uang layak edar di wilayah yang sulit diakses, yaitu Kupang, Pulau Riung, Pulau Palue, Pulau Pamana, Pulau Waiwerang, dan Pulau Lamalera.
Guna memitigasi risiko lonjakan inflasi pascabencana, Bank Indonesia terus berkoordinasi intensif dengan Pemerintah Daerah. Strategi pengendalian inflasi difokuskan pada upaya menjaga ketahanan pasokan komoditas pangan strategis dan stabilitas harga sesuai perkembangan di lapangan.
Pada kesempatan tersebut, Bank Indonesia juga menyampaikan apresiasi kepada BNPB, TNI AU, Pemerintah Provinsi NTT, dan seluruh mitra penyedia logistik yang bergerak bersama di lapangan.
Semoga semangat kebersamaan, gotong royong, dan sinergi yang terjalin dapat terus dijaga untuk mendukung masyarakat NTT agar segera bangkit dan pulih pascabencana.
(MC101 – Departemen Komunikasi Bank Indonesia)
Ringkasan Berita:
- Bank Indonesia memberikan 32,5 ton bantuan kemanusiaan bagi korban dan masyarakat terdampak gempa di NTT.
- Bantuan disalurkan dalam tiga tahap, dengan tahap ketiga sebanyak 14,3 ton diberangkatkan pada 31 Agustus 2026.
- Bantuan mencakup tenda, velbed, genset, obat-obatan, makanan siap saji, bahan pangan pokok, air mineral, dan perlengkapan higienitas.
- Bank Indonesia akan melanjutkan dukungan melalui pemulihan pascabencana dan pemberdayaan masyarakat.
- BI juga memastikan ketersediaan uang Rupiah dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memitigasi risiko lonjakan inflasi pascabencana.
