JAKARTA, Cakra101.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mempercepat pelaksanaan program perumahan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun non-APBN.
Koordinasi dilakukan secara daring bersama para Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) se-Indonesia serta Gubernur Sulawesi Tengah, Papua, Jambi, dan Sulawesi Utara di Wisma Mandiri 2, Jakarta, Rabu (23/9/2026).
Dalam koordinasi tersebut, Maruarar menekankan pentingnya kesamaan data antara pemerintah pusat, balai, dan pemerintah daerah. Kesamaan data dinilai penting agar setiap program dapat diukur secara jelas serta berbagai kendala di lapangan dapat segera dicarikan solusi bersama.
“Bekerja basisnya data dan fakta. Antara kepala balai, pusat, dan pemda harus punya ukuran dan data yang sama,” ujar Maruarar.
Alokasi Bedah Rumah Meningkat Signifikan
Salah satu fokus evaluasi adalah percepatan Program Bedah Rumah yang mendapatkan peningkatan alokasi cukup besar di empat provinsi.
Pada 2026, alokasi Program Bedah Rumah mencapai 8.750 unit di Sulawesi Tengah, 5.133 unit di Papua, 5.071 unit di Jambi, dan 10.800 unit di Sulawesi Utara.
Jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan alokasi tahun sebelumnya yang masing-masing sebesar 81 unit di Sulawesi Tengah, 851 unit di Papua, 1.524 unit di Jambi, dan 747 unit di Sulawesi Utara.
Peningkatan alokasi tersebut sekaligus menjadi tantangan untuk memastikan seluruh program dapat terlaksana dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Hingga September 2026, penyelesaian 100 persen tercatat 116 unit di Sulawesi Tengah, 48 unit di Papua, 431 unit di Jambi, dan 224 unit di Sulawesi Utara.
Maruarar mengingatkan agar besarnya alokasi tidak berhenti pada angka, tetapi benar-benar dapat diselesaikan sesuai target. Hal itu penting mengingat kebutuhan rumah layak huni di daerah masih sangat besar.
“Jangan sampai sudah dialokasikan Program Bedah Rumah dengan angka yang besar seperti di Papua tapi tidak terserap, dengan berbagai alasan. Makanya kita cari solusi bersama-sama,” tegas Maruarar.
Berdasarkan evaluasi lapangan, sejumlah kendala berkaitan dengan kondisi geografis, akses transportasi, serta distribusi material dan tenaga kerja. Di wilayah kepulauan dan daerah dengan medan ekstrem, distribusi material membutuhkan dukungan pemerintah daerah.
Di Sulawesi Utara, kelangkaan BBM solar selama sekitar tiga bulan turut mengganggu distribusi material. Sementara itu, keterbatasan tenaga terampil menjadi tantangan di sejumlah wilayah kepulauan.
Gubernur Siap Dukung Percepatan
Para gubernur menyatakan kesiapan untuk mengambil peran dalam membantu percepatan program.
Gubernur Sulawesi Tengah akan mengoordinasikan dukungan para bupati untuk distribusi material dan telah berkomunikasi dengan Bank Sulteng untuk mempercepat proses penyaluran.
Gubernur Papua akan mendampingi balai serta berkoordinasi dengan bupati dan wali kota untuk memfasilitasi persoalan di lapangan.
Sementara itu, Gubernur Jambi menyiapkan tim pendamping Bedah Rumah sekaligus memperkuat koordinasi dengan balai, pengembang, dan perbankan. Gubernur Sulawesi Utara akan membantu mengoordinasikan distribusi BBM dan material di titik-titik yang membutuhkan.
Menurut Maruarar, percepatan program perumahan juga memberikan dampak langsung terhadap perekonomian daerah karena pembangunan dan perbaikan rumah melibatkan banyak tenaga kerja serta menggerakkan rantai usaha di daerah.
“Program perumahan ini dapat membuka lapangan pekerjaan dan menggerakkan ekonomi daerah,” katanya.
Evaluasi Rumah Subsidi dan Program KPP
Selain Bedah Rumah, pertemuan juga mengevaluasi penyaluran rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan KPP/KUR Perumahan.
Realisasi FLPP tercatat 2.902 unit dari target 3.309 unit di Sulawesi Tengah, 975 unit dari target 1.362 unit di Papua, 4.833 unit dari target 5.544 unit di Jambi, serta 1.757 unit di Sulawesi Utara.
“Program rumah subsidi ini sangat bagus untuk mengatasi permasalahan kepemilikan rumah di daerah. Tolong juga dipastikan BPHTB dan PBG-nya digratiskan,” ujar Menteri PKP.
Sementara itu, realisasi KPP mencapai Rp237 miliar dari target Rp399 miliar di Sulawesi Tengah, Rp153 miliar dari target Rp268 miliar di Papua, dan Rp378 miliar dari target Rp513 miliar di Jambi.
Kementerian PKP juga mendorong penguatan peran bank pembangunan daerah sebagai penyalur KPP agar akses pembiayaan perumahan semakin luas.
Program lain yang turut dievaluasi meliputi pembangunan rumah susun, penanganan kawasan kumuh, dan sanitasi.
Di antaranya, pembangunan Rusun Mahkamah Agung di Jambi telah mencapai progres fisik 95 persen dan ditargetkan selesai 7 Oktober 2026. Sementara itu, Rusun di Manado sebanyak 44 unit telah memasuki tahap kontrak, disertai penanganan kawasan kumuh dan pembangunan sanitasi di sejumlah lokasi.
Maruarar menegaskan bahwa seluruh program tersebut membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk dalam penyelesaian persoalan data, akses lokasi, distribusi material, perizinan, pembiayaan, hingga kesiapan tenaga kerja.
Dengan penguatan koordinasi dan dukungan pemerintah daerah, Kementerian PKP terus mendorong agar program perumahan yang telah dialokasikan dapat terlaksana secara optimal, tepat sasaran, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, sekaligus menggerakkan perekonomian daerah.
(MC101 – Biro Komunikasi Publik Kementerian Perumahan Kawasan Pemukiman [BKP PKP)
Ringkasan Berita:
- Menteri PKP Maruarar Sirait memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mempercepat program perumahan di Sulawesi Tengah, Papua, Jambi, dan Sulawesi Utara.
- Alokasi Program Bedah Rumah 2026 mencapai 8.750 unit di Sulawesi Tengah, 5.133 unit di Papua, 5.071 unit di Jambi, dan 10.800 unit di Sulawesi Utara.
- Kendala pelaksanaan meliputi kondisi geografis, akses transportasi, distribusi material, kelangkaan BBM solar, dan keterbatasan tenaga terampil.
- Evaluasi juga mencakup realisasi FLPP, KPP/KUR Perumahan, pembangunan rumah susun, penanganan kawasan kumuh, dan sanitasi.
- Kementerian PKP mendorong kolaborasi pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan program perumahan terlaksana optimal dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Foto: Dok Biro Komunikasi Publik PKP
