JAKARTA, Cakra101.com – Pemerintah telah menyalurkan bantuan pangan secara masif ke daerah-daerah terdampak bencana. Dalam laporannya kepada Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025), Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa sampai hari ini pihaknya telah mengirimkan sekitar 44 ribu ton beras ke wilayah terdampak bencana.
“Cadangan kami siapkan tiga kali lipat dari kebutuhan, 120 ribu ton di lapangan. Jadi pangan tidak ada masalah Bapak Presiden. Tiga kali lipat dari kebutuhan,” ujar Andi Amran.
Selain bantuan pangan, Mentan juga melaporkan adanya bantuan pemerintah dengan total nilai mencapai Rp1 triliun. Tidak hanya itu, dukungan tambahan juga datang dari kementerian lain dan para mitra dengan nilai sekitar Rp75 miliar.
“Dua kapal kami sudah berangkatkan. Terima kasih Pak Panglima. Besok kami berangkatkan lagi satu kapal. Jadi totalnya tiga kapal kami berangkatkan,” tambahnya.
Terkait dampak bencana terhadap sektor pertanian, Mentan menyampaikan bahwa terdapat sekitar 70 ribu hektare lahan sawah yang mengalami kerusakan.
Dalam laporannya, Andi Amran juga menyampaikan capaian kesejahteraan petani yang menunjukkan tren positif. Nilai tukar petani (NTP) tercatat mencapai 124,36, melampaui target 110 yang ditetapkan Menteri Keuangan.
“Ini tertinggi dalam sejarah. Total kenaikan untuk padi saja pendapatan petani 120 triliun,” ujarnya.
Mentan turut melaporkan peningkatan produksi beras nasional yang mencapai 4,17 juta ton sesuai data dari Badan Pusat Statistik (BPS).
“Insyaallah dua minggu kemudian kita bisa umumkan Indonesia swasembada pangan, dan tercepat mencapai swasembada pangan di tanggal 1 Januari,” lanjutnya.
Dari sisi stok, Menteri Pertanian menyebutkan bahwa cadangan beras nasional diproyeksikan mencapai 3,7 juta ton pada akhir tahun. Sementara untuk pupuk, keberhasilan kebijakan pupuk meningkatkan volume hingga 700 ribu ton dengan penurunan harga sekitar 20 persen tanpa menambah beban anggaran negara.
“Alhamdulillah sekarang sudah berjalan, sudah berjalan dua bulan. Ini tidak menambah anggaran membebani Menteri Keuangan. Ini hanya mengubah regulasi yang ada perpres, peraturan Menteri Keuangan, dan peraturan Menteri Pertanian,” tandasnya.
MC101 – BPMI Setpres
