Cakra101, Sumedang.- Wakil Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menilai pelaksanaan Retret Kepala Daerah Gelombang II di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, mampu memperkuat kesepahaman persepsi antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini dinilai penting untuk mendukung suksesnya pelaksanaan program prioritas yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto.
“Misalnya dalam pelaksanaan sekolah rakyat, itu diperlukan penyediaan tanah yang bisa disediakan oleh kepala daerah untuk sekolah permanen,” ujarnya kepada awak media usai menjadi pembicara pada forum tersebut di Balairung Rudini, Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Kamis (26/6/2025).
Selain itu, program lainnya yang dapat dioptimalkan kepala daerah yakni dukungan terhadap program Cek Kesehatan Gratis (CKG), Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, serta program strategis lainnya. Qodari menekankan, persamaan persepsi tersebut penting untuk mendukung semangat persatuan bangsa.
Ia menyebutkan, Presiden RI Prabowo Subianto memiliki perhatian besar kepada rakyat. Hal ini dibuktikan dengan digagasnya program-program yang memiliki semangat kepedulian terhadap rakyat kecil, seperti penyediaan tiga juta rumah hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Semuanya itu berpihak kepada rakyat dan peran-peran kepala daerah itu sangat penting dalam menyukseskan semua program-program ini,” kata dia.
Senada dengan itu, pada forum ini juga dihadirkan narasumber dari Kantor Komunikasi Kepresidenan/Presidential Communication Office (PCO). Dalam kesempatan ini, kepala daerah dibekali cara mengomunikasikan kebijakan secara efektif dan efisien.
“Jadi sebuah kebijakan tetap harus dilaksanakan, tapi sebuah bagaimana mengomunikasikan kebijakan tersebut itu juga merupakan hal yang harus diperhatikan oleh setiap kepala daerah,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Informasi dan Evaluasi PCO Fritz Edward Siregar.
Ia menambahkan, kepala daerah juga perlu mencermati setiap perkembangan pemberitaan yang muncul, baik berupa kritik maupun yang bernuansa disinformasi. Melalui upaya monitoring tersebut, kepala daerah dapat melakukan mitigasi krisis komunikasi, termasuk salah satunya dengan menyampaikan klarifikasi. Fritz menekankan, kepala daerah harus mampu tampil kepada publik untuk menyampaikan informasi kebijakan yang andal.
“Kami juga menyampaikan kepada kepala daerah bahwa Kantor Komunikasi Kepresidenan juga memiliki agenda setting dan yang dapat dikomunikasikan, sehingga kebijakan yang ada terjadi itu juga bisa disampaikan kepada teman-teman yang ada di daerah,” imbuhnya.
Ia percaya, pelaksanaan Retret Gelombang II ini mampu mempererat interaksi antarkepala daerah. Hal ini dinilai penting dan menjadi modal besar untuk menjalankan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Kami bisa melihat ada interaksi di antara para kepala daerah. Dan saya percaya itu merupakan hal yang baik untuk mereka untuk dapat memimpin daerah mereka masing-masing,” tandasnya.
MC101 – Puspen Kemendagri
