JAKARTA, Cakra101.com – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan percepatan normalisasi sungai sebagai salah satu prioritas utama penanganan pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Arahan tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 9 November 2026, menyusul masih terjadinya banjir susulan di sejumlah wilayah terdampak.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, selaku Ketua Pelaksana Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra, menjelaskan bahwa sejak April hingga Oktober 2026 tercatat sedikitnya 41 kejadian banjir susulan di tiga provinsi tersebut.
Kondisi ini menyebabkan sejumlah infrastruktur yang sebelumnya telah diperbaiki kembali terdampak. Infrastruktur tersebut meliputi jalan, jembatan, hingga kawasan yang sebelumnya telah dibersihkan dari lumpur.
“Oleh karena itulah bahwa Presiden memberikan perintah untuk segera menormalisasi sungai, itu perintah paling utama. Sungai ini, jumlahnya ada 137, yang terdampak,” ujar Mendagri dalam keterangannya usai rapat.
Dari total 137 sungai terdampak, sebanyak 31 sungai berada di Aceh, 48 di Sumatra Utara, dan 58 di Sumatra Barat. Selain itu, pemerintah juga menangani 38 muara di ketiga provinsi tersebut.
Dari jumlah itu, tujuh muara telah selesai dinormalisasi, 11 masih dalam proses pengerjaan, sedangkan 20 lainnya belum tertangani.
“Presiden tadi sudah menekankan khusus untuk normalisasi sungai ini prioritas. Karena ini kalau sedimennya tinggi, ada hujan, kemudian dia akan keluar dari tanggul, banjir lagi,” jelas Mendagri.
Percepatan penanganan normalisasi sungai akan melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum sebagai ujung tombak, dengan dukungan pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), serta pihak lainnya.
Pemerintah daerah juga didorong memanfaatkan anggaran yang telah diberikan untuk mempercepat normalisasi sungai sekaligus memperkuat tanggul di wilayah masing-masing.
Selain normalisasi sungai, pemerintah turut menyiapkan operasi modifikasi cuaca (OMC) untuk mengurangi potensi hujan ekstrem di kawasan yang masih menjalani proses pemulihan pascabencana.
Presiden juga menugaskan TNI dan Polri, terutama unsur Zeni, untuk membantu membersihkan sedimentasi sungai serta membangun tanggul guna mendukung upaya penanganan di wilayah terdampak.
Di sisi lain, Mendagri mempersilakan pemerintah daerah kembali menetapkan status tanggap darurat apabila terjadi bencana susulan yang berdampak luas. Kebijakan tersebut memungkinkan proses penggunaan anggaran dan penanganan darurat dilakukan lebih cepat demi memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak.
Mendagri juga menyampaikan bahwa Presiden memastikan dukungan anggaran tersedia. Dengan demikian, kementerian dan lembaga dapat melakukan persiapan serta lelang dini agar pekerjaan penanganan dapat segera dimulai pada awal tahun.
@ Media Cakra101 (MC101)
Sumber: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden
Diterbitkan pada: 10 November 2026
(MC101 – BPMI Setpres)
Ringkasan Berita:
- Presiden Prabowo memerintahkan percepatan normalisasi 137 sungai terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
- Sedikitnya 41 kejadian banjir susulan tercatat selama April hingga Oktober 2026 di tiga provinsi tersebut.
- Pemerintah menangani 38 muara, dengan tujuh selesai dinormalisasi, 11 dalam pengerjaan, dan 20 belum tertangani.
- TNI, Polri, pemerintah daerah, dan Kementerian Pekerjaan Umum dilibatkan dalam percepatan normalisasi sungai serta pembangunan tanggul.
- Pemerintah menyiapkan operasi modifikasi cuaca dan memastikan dukungan anggaran agar pekerjaan pemulihan dapat segera berjalan pada awal tahun.
