SERANG, Cakra101.com — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) kembali menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan menggelar akad massal 50.030 unit rumah subsidi. Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid di Perumahan Pondok Banten Indah, Kota Serang, Banten, Sabtu (20/12/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri PKP Maruarar Sirait melakukan video conference dengan para debitur rumah subsidi dan serah terima kunci rumah dilakukan secara simbolis kepada 10 MBR dari beragam latar belakang profesi, mulai dari guru, tuna netra, tukang pijat, pedagang kopi keliling, pengemudi ojek daring, penjual seblak, prajurit TNI, buruh, dai, tukang cukur, hingga nelayan.
Salah satu penerima program rumah subsidi, Sri Wulandari dari Kalimantan Barat mengucapkan terima kasih atas program rumah subsidi. “Saya bekerja membuka warung sehari-hari. Terima kasih prosesnya cepat dan tidak ada pungli, sehingga mudah untuk dapat rumah subsidi,” ujarnya.
Presiden Prabowo dalam pidatonya menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak sehingga dapat memberikan sesuatu untuk kualitas hidup yaitu rumah yang layak. “Saya ucapkan terima kasih kepada Maruarar Sirait,” ujarnya.
Presiden menyebutkan akad massal program rumah subsidi ini merupakan prestasi luar biasa. “Program ini dimulai dari Presiden SBY ke Pak Jokowi dan saya teruskan saya tingkatkan. Ke depannya Pak Ara tolong pikirkan, para pengembang untuk terus perbaiki kualitas rumah,” kata Presiden.
Menteri Ara menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo atas berbagai kebijakan yang telah mendukung sektor perumahan, termasuk untuk penambahan kuota rumah subsidi pada tahun 2025 dari 220 ribu menjadi 350 ribu, yang merupakan terbesar sepanjang sejarah.
“Sebelumnya janji ke Bapak Presiden akad massal 50.000 unit rumah subsidi, tetapi meleset menjadi 50.030 unit. Selanjutnya ditargetkan pada bulan Juli 2026 akan digelar akad massal sebanyak 62.000 unit rumah subsidi yang akan berlokasi di Jawa Tengah,” kata Menteri Ara.
Menteri Ara menyampaikan, Kementerian PKP bersama PMN dan SMF juga berupaya memberdayakan rakyat kecil yang tinggal di rumah subsidi dengan program kredit mikro. “Dengan kebijakan Bapak Presiden Prabowo juga baru pertama kali dalam sejarah ada KUR Perumahan yang mendorong UMKM sektor perumahan untuk naik kelas,” ujarnya.
Akad massal ini menjadi salah satu tonggak penting percepatan program perumahan nasional. Sebanyak 300 akad dilakukan secara langsung di lokasi acara dan diikuti oleh 11 bank penyalur, sementara 49.730 akad lainnya dilaksanakan secara daring dengan melibatkan 39 bank penyalur yang tersebar di 33 provinsi pada 110 titik kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Skema hybrid ini menegaskan upaya Kementerian PKP memastikan pemerataan akses pembiayaan perumahan dari Sabang hingga Merauke.
Kementerian PKP mencatat, hingga 19 Desember 2025, penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah mencapai 263.017 unit rumah subsidi dengan nilai Rp32,67 triliun. Penyaluran tersebut melibatkan 39 bank penyalur, 22 asosiasi pengembang perumahan, serta didukung oleh 7.998 pengembang. Rumah subsidi ini tersebar di 12.981 kawasan perumahan pada 33 provinsi dan 401 kabupaten/kota di Indonesia.
MC101 – Biro Komunikasi Publik PKP
