JAKARTA, Cakra101.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Upaya tersebut dilakukan melalui efisiensi penyelenggaraan serta diplomasi yang kuat dengan Pemerintah Arab Saudi.
Kepala Negara menyampaikan bahwa Indonesia kini telah membentuk Kementerian Haji. Langkah ini merupakan bentuk penyesuaian dengan struktur birokrasi Pemerintah Arab Saudi yang memiliki Menteri Haji khusus.
“Kita mendirikan Kementerian Haji atas permintaan pemerintah Arab Saudi karena dia bilang, kami urusan haji adalah menteri haji. Jadi kami harus minta urusannya sama pejabat. Oke ini Kepala Badan, enggak dia maunya menteri,” ujar Presiden Prabowo pada saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 20 Oktober 2025.
Kepala Negara menjelaskan bahwa pembentukan kementerian baru ini telah diiringi dengan hasil nyata berupa penurunan biaya haji. Presiden Prabowo menegaskan agar biaya haji terus ditekan melalui efisiensi dan pelaksanaan yang bersih.
“Alhamdulillah kita sudah bisa turunkan biaya haji dan saya minta terus menteri haji, dia tidak hadir karena dia berada sekarang di Arab Saudi berurusan sama mereka. Saya minta biaya haji harus terus turun bisa dengan efisiensi, bisa dengan efisiensi dan pelaksanaan yang bersih,” imbuh Kepala Negara.
Selain itu, Presiden Prabowo juga mengungkapkan keberhasilan pemerintah dalam mempercepat masa tunggu keberangkatan jemaah haji. Kepala Negara menjelaskan bahwa waktu tunggu yang sebelumnya mencapai 40 tahun kini sudah dapat dipangkas menjadi sekitar 26 tahun. Selain itu, Presiden menyampaikan capaian diplomatik penting antara Indonesia dan Arab Saudi, yakni persetujuan pembangunan Kampung Indonesia di Kota Makkah.
“Tapi Alhamdulillah pemerintah Arab Saudi untuk pertama kali dalam sejarah setuju pembangunan kampung Indonesia di Kota Makkah. Jadi pemerintah Arab Saudi akhirnya saya datangi beberapa kali, saya lobi terus mungkin beliau kasihan sama kita. Untuk pertama kali dalam sejarah diizinkan negara asing memiliki lahan, memiliki tanah di Kota Suci, diubah undang-undangnya khusus untuk kita. Kita negara pertama,” ungkap Kepala Negara.
Presiden Prabowo juga menjelaskan bahwa lahan yang ditawarkan berada di lokasi strategis, bahkan ada yang berdekatan langsung dengan Masjidil Haram. Kepala Negara menekankan bahwa dengan adanya Kampung Indonesia di Makkah, seluruh kebutuhan jemaah akan dikelola langsung oleh pemerintah Indonesia. Langkah ini diharapkan dapat menghindari kekurangan dan kekecewaan yang selama ini masih dirasakan sebagian jemaah.
“Berarti nanti fasilitasnya kita atur sendiri. Makan semuanya kita atur supaya tidak ada lagi kekurangan atau penyimpangan atau kekecewaan daripada jemah haji kita. Ini saya kira terobosan luar biasa,” tegas Presiden Prabowo.
(MC101 – BPMI Setpres RI)
