JAKARTA, Cakra101.com – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (6/11/2025). Dalam rapat tersebut, Kepala Negara menekankan pentingnya percepatan program hilirisasi di berbagai sektor strategis, mulai dari perikanan, pertanian, hingga energi dan sumber daya mineral, sebagai langkah konkret memperkuat kemandirian ekonomi nasional.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa rapat tersebut menindaklanjuti arahan Presiden usai kunjungan kerja ke Cilegon dan hasil koordinasi dengan Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia. Pemerintah menargetkan penyelesaian 18 proyek hilirisasi yang memiliki nilai investasi hampir mencapai Rp600 triliun.
“Percepatan hilirisasi baik di sektor perikanan, kemudian di sektor pertanian, dan di sektor energi dan mineral batu bara. Tadi kami sudah membicarakan setelah pulang dari Cilegon, arahan Bapak Presiden dari 18 proyek yang sudah selesai pra-FS (feasibility study), dan sudah dibicarakan dengan Danantara, tadi Pak Rosan juga, kita akan selesaikan di tahun ini untuk semuanya,” ujar Bahlil dalam keterangannya kepada awak media usai rapat.
Menurut Bahlil, seluruh proyek hilirisasi tersebut diharapkan mulai memasuki kegiatan lapangan pada 2026 mendatang. Dengan begitu, proyek-proyek tersebut akan memberikan dampak nyata terhadap perekonomian nasional.
“Dengan kita melakukan percepatan 18 proyek yang nilai investasinya hampir Rp600 triliun, maka ini akan menciptakan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan produk-produknya itu menjadikan sebagai substitusi impor,” ungkap Bahlil.
Selain membahas proyek-proyek besar tersebut, rapat juga menyoroti kebutuhan energi nasional, khususnya terkait produksi dimethyl ether (DME) sebagai substitusi LPG impor. Bahlil mengungkapkan bahwa saat ini konsumsi LPG Indonesia mencapai sekitar 1,2 juta ton per tahun dan diperkirakan meningkat hingga 10 juta ton pada 2026. Oleh karena itu, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya mempercepat pembangunan industri energi dalam negeri.
“Kita tahu bahwa tadi kita baru habis resmikan Cilegon, itu kita membutuhkan LPG kurang lebih sekitar 1,2 juta ton per tahun. Maka konsumsi kita nanti ke depan, di 2026, itu sudah mencapai hampir 10 juta ton LPG. Tidak bisa kita lama, kita harus segera membangun industri-industri dalam negeri,” ucap Bahlil.
Lebih lanjut, Bahlil juga menyampaikan bahwa pemerintah akan mempercepat pembangunan kilang minyak nasional guna mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar. Salah satu proyek kilang direncanakan akan diresmikan pada 10 November 2025.
“Selain itu kita akan membangun kilang minyak kita. Kita tahu bahwa 10 November besok kita akan resmikan, tapi sisanya yang lain akan berjalan,” pungkasnya.
MC101 – BPMI Setpres RI
