JAKARTA, Cakra101.com – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 31 Oktober 2026 tetap solid di tengah dinamika perekonomian global. Kondisi tersebut tercermin dari realisasi pendapatan negara yang tumbuh signifikan, belanja negara yang masih sesuai rencana (on track), serta keseimbangan primer yang tetap positif dengan defisit terkendali.
Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menyampaikan bahwa capaian tersebut menunjukkan pelaksanaan APBN selama 10 bulan berjalan dengan baik.
“Ini adalah hasil yang baik kalau dilihat, baik pendapatan negara maupun belanja negara on track untuk pelaksanaan 10 bulan APBN,” ujar Menteri Keuangan Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KiTa yang digelar di Jakarta pada Jumat (13/11/2026).
Dari sisi penerimaan, Menkeu menyebut pendapatan negara telah terkumpul sebesar Rp2.618 triliun, atau mencapai 83 persen dari target APBN. Jumlah tersebut mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 23,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Kinerja penerimaan yang positif ditopang sejumlah komponen. Penerimaan pajak terealisasi sebesar Rp1.796,8 triliun atau 76,2 persen dari target APBN. Secara tahunan (year-on-year), angka tersebut tumbuh 23,2 persen seiring meningkatnya aktivitas ekonomi domestik dan perbaikan sistem administrasi Coretax.
Sementara itu, penerimaan dari Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp267,2 triliun atau 79,5 persen dari target APBN. Capaian tersebut tumbuh 7,2 persen, didorong lonjakan bea keluar sebesar 43,4 persen akibat kenaikan harga komoditas dan hilirisasi.
Adapun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melampaui target awal dengan realisasi sebesar Rp551,8 triliun. Angka tersebut setara dengan 120 persen dari target atau tumbuh 37 persen. Kontribusi PNBP antara lain berasal dari penerimaan sumber daya alam, surplus Bank Indonesia, serta penertiban kawasan hutan.
Dari sisi pengeluaran, realisasi belanja negara hingga 31 Oktober 2026 mencapai Rp2.997,2 triliun, setara dengan 78 persen dari pagu APBN. Nilai tersebut tumbuh 15,6 persen dibandingkan tahun lalu.
Belanja negara tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.343,6 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp653,6 triliun. Menkeu menjelaskan, percepatan belanja biasanya terjadi pada penghujung tahun.
“Kalau belanja memang biasanya nanti November dan Desember biasanya ada percepatan. Nanti akan kita lihat percepatan belanja seperti apa,” ujar sang Bendahara Negara.
Berdasarkan realisasi pendapatan dan belanja tersebut, defisit APBN tercatat sebesar Rp379,3 triliun atau 1,47 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pada saat yang sama, keseimbangan primer masih berada dalam posisi positif.
“Defisit APBN 1,47% dari PDB dan ini adalah juga on track menuju defisit sebesar 2,85% dari PDB,” jelasnya.
Pada kesempatan tersebut, Menkeu Suahasil kembali menegaskan bahwa desain defisit dalam APBN merupakan instrumen ekspansif untuk membiayai kebutuhan masyarakat. Menurutnya, konsep APBN tidak berkaitan dengan perhitungan untung dan rugi.
“APBN itu gak ada urusan dengan untung dan rugi. APBN itu adalah belanja untuk masyarakat, untuk seluruh rakyat. Jadi, APBN memang didesain defisit, bukan didesain tekor dalam arti rugi,” tegasnya.
@ Media Cakra101 (MC101)
Sumber: Biro Komunikasi Layanan dan Informasi Kementerian Keuangan
Diterbitkan pada: 15 November 2026
(MC101 – Biro KLI Kemenkeu)
Ringkasan Berita
- Kinerja APBN hingga 31 Oktober 2026 tetap solid, dengan pendapatan negara mencapai Rp2.618 triliun atau tumbuh 23,9 persen.
- Penerimaan pajak terealisasi Rp1.796,8 triliun, Kepabeanan dan Cukai Rp267,2 triliun, serta PNBP Rp551,8 triliun.
- Belanja negara mencapai Rp2.997,2 triliun atau 78 persen dari pagu APBN, tumbuh 15,6 persen dibandingkan tahun lalu.
- Defisit APBN tercatat Rp379,3 triliun atau 1,47 persen terhadap PDB, sementara keseimbangan primer tetap positif.
- Menkeu Suahasil Nazara menegaskan bahwa desain defisit APBN merupakan instrumen ekspansif untuk membiayai kebutuhan masyarakat.
