JAKARTA, Cakra101.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam tugasnya tidak hanya mengelola anggaran negara, tetapi juga sebagai arsitek kebijakan fiskal yang dapat menggerakkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mencapai tujuan ekonomi nasional. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara saat memberikan kuliah umum di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia pada Rabu (26/11/2025). Wamenkeu Suahasil menyoroti 3 (tiga) peran APBN yaitu: stabilisasi, alokasi, dan distribusi.
Salah satu peran utama APBN adalah untuk menstabilkan perekonomian Indonesia, khususnya dalam menghadapi guncangan ekonomi. Kebijakan fiskal yang responsif, yang diatur melalui pengelolaan APBN, menjadi instrumen penting dalam menanggulangi kemungkinan adanya dampak negatif dari siklus perekonomian yang berfluktuasi. Sebagai pengelola fiskal, Kemenkeu bekerja dengan prinsip countercyclical policy, yang memungkinkan kebijakan fiskal mengarah pada stabilitas ekonomi dan mencegah inflasi yang berlebihan atau resesi yang dalam.
“Tugas kita (Kemenkeu) adalah mengatur kebijakan fiskal. Apa itu? Ngumpulin duit negara, ngeluarin duit negara. Ngumpulin duitnya dari pajak, kepabeanan dan cukai, dan semua pembayaran dari masyarakat. Ngeluarin duitnya buat belanja negara, belanja ke daerah, transfer ke APBD, belanja buat Kementerian/Lembaga. Jadi APBN adalah komponen penting dalam ekonomi,” terang Wamenkeu Suahasil.
Selain itu, Wamenkeu Suahasil juga menggarisbawahi fungsi APBN dalam alokasi sumber daya untuk pembangunan. APBN tidak hanya berfungsi sebagai alat pengelola anggaran, tetapi juga sebagai agen pembangunan yang memfasilitasi transformasi ekonomi Indonesia. Melalui investasi pada infrastruktur dan sektor-sektor strategis, pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menciptakan peluang kerja bagi masyarakat.
Lebih lanjut, dalam kuliah umum tersebut, Wamenkeu Suahasil menjelaskan bahwa salah satu peran krusial APBN adalah untuk mendistribusikan kesejahteraan kepada seluruh rakyat Indonesia. Melalui program-program sosial, subsidi, dan transfer ke daerah, Kemenkeu berkomitmen untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memastikan bahwa hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok yang lebih rentan.
Wamenkeu Suahasil menekankan bahwa seluruh kebijakan fiskal ini tidak hanya berfokus pada jangka pendek, namun juga diarahkan untuk menjaga keseimbangan dan keberlanjutan jangka panjang. Dengan demikian, Kemenkeu berperan tidak hanya sebagai pengelola anggaran, tetapi juga sebagai perancang kebijakan yang dapat menciptakan fondasi ekonomi yang stabil dan inklusif bagi masa depan Indonesia.
MC101 – Biro KLI nug/al
