JAKARTA, Cakra101.com Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI memperkuat sinergi lintas kementerian bersama Kementerian Sosial RI dalam mendukung pelaksanaan Program Sekolah Rakyat dan Program 3 Juta Rumah melalui kolaborasi penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh suasana kekeluargaan tersebut digelar di Ruang Menteri Sosial, Lantai 1, Kementerian Sosial RI, Jalan Salemba Raya No. 28, Jakarta Pusat, Senin (11/05/2026).
Dalam pertemuan tersebut, kedua kementerian membahas berbagai langkah strategis untuk mengintegrasikan Program Sekolah Rakyat dengan Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa Program Sekolah Rakyat dirancang untuk menjangkau masyarakat miskin dan rentan di berbagai wilayah Indonesia dengan dukungan pemerintah daerah.
“Syarat program Sekolah Rakyat yaitu memiliki lahan 7-8 hektare yang dimiliki Pemerintah Kabupaten. Sesuai target Presiden Prabowo bahwa penyediaan satu Sekolah Rakyat di satu kabupaten di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh dari Kementerian PKP terhadap penyelenggaraan Program Sekolah Rakyat.
“Didukung oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Saya berterima kasih sekali dengan Pak Menteri PKP yang sejak awal memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penyelenggaraan Sekolah Rakyat,” lanjutnya.
Dalam diskusi tersebut turut dibahas kondisi backlog perumahan nasional yang saat ini mencapai sekitar 26,9 juta rumah. Pemerintah menilai penyediaan hunian layak menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan pendidikan serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Program Sekolah Rakyat sendiri tersebar di 166 titik di seluruh Indonesia dengan jumlah peserta didik eksisting mencapai sekitar 14.913 siswa serta jumlah orang tua sekitar 13.942 orang. Data tersebut menjadi dasar penting dalam menentukan sasaran intervensi program perumahan melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Menteri PKP menegaskan bahwa komunikasi dan integrasi data antar kementerian menjadi faktor utama dalam memastikan program berjalan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Komunikasi dan data dari Kemensos menjadi sangat penting dalam bersinergi dengan program perumahan misalnya dengan program bedah rumah yang salah satunya sudah kita lakukan,” ujar Menteri PKP.
Salah satu poin penting yang dibahas adalah dukungan renovasi rumah tidak layak huni bagi keluarga atau orang tua siswa Sekolah Rakyat. Program tersebut bertujuan membantu masyarakat yang telah memiliki rumah namun kondisinya belum memenuhi standar kelayakan huni.
Menindaklanjuti usulan Kementerian Sosial, Menteri PKP menyatakan dukungan penuh terhadap target renovasi 10.000 rumah pada tahun 2026 melalui program BSPS.
“Kami memutuskan mengalokasikan program BSPS sejumlah yang Kementerian Sosial minta yakni 10.000 unit. Gus Ipul kami setujui dan kami dukung 10.000 ini, semoga bisa bermanfaat dan programnya dapat berjalan sukses,” lanjut Menteri PKP.
Selain pembahasan teknis program, kedua kementerian juga mendiskusikan berbagai isu strategis terkait pelaksanaan Sekolah Rakyat dan Program 3 Juta Rumah, termasuk rencana kunjungan lapangan ke sejumlah lokasi guna memastikan kesiapan pelaksanaan program di daerah.
Pertemuan tersebut dihadiri Menteri Sosial beserta jajaran, sementara Menteri PKP didampingi Sekretaris Jenderal Didyk Choiroel, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Fitrah Nur, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati, Plt. Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Roberia, Plt. Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Rini, Staf Khusus Menteri Novelin, dan Sesditjen Musrifah.
Kolaborasi antara Kementerian PKP dan Kementerian Sosial diharapkan mampu mempercepat penanganan rumah tidak layak huni sekaligus memperkuat ekosistem pendidikan berbasis kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia yang lebih sejahtera dan berkeadilan.
(MC101 – Biro Komunikasi Publik PKP)
