JAKARTA, Cakra101.com – Presiden Prabowo Subianto menerima sejumlah tokoh ekonomi nasional di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/05/2026). Pertemuan tersebut membahas pengalaman penanganan krisis ekonomi pada periode sebelumnya serta langkah antisipatif pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sektor keuangan nasional di tengah dinamika global.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mendampingi Presiden bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa para tokoh yang hadir merupakan sosok yang pernah menjabat sebagai menteri maupun Gubernur Bank Indonesia.
Tokoh-tokoh tersebut di antaranya Burhanuddin Abdullah, Paskah Suzetta, dan Lukita Dinarsyah Tuwo.
“Tadi mendampingi Bapak Presiden menerima beberapa tokoh yang pernah menjadi menteri atau Gubernur Bank Indonesia. Dalam pertemuan tadi disampaikan beberapa hal yang menjadi pengalaman mereka saat menghadapi krisis di tahun 2008,” ujar Airlangga dalam keterangannya usai pertemuan.
Airlangga menjelaskan bahwa para tokoh tersebut menyampaikan sejumlah catatan penting terkait pengalaman menghadapi tekanan ekonomi global, mulai dari lonjakan harga minyak, tekanan inflasi, hingga perubahan nilai tukar rupiah.
Menurut Airlangga, Indonesia pernah menghadapi situasi harga minyak dunia yang melonjak hingga memberikan dampak besar terhadap inflasi nasional.
“Di tahun 2005 ada krisis minyak di mana harga minyak bisa naik sampai 140 dolar AS per barel,” jelasnya.
Meski demikian, Airlangga menilai kondisi makro ekonomi Indonesia saat ini relatif lebih baik dibandingkan sejumlah periode krisis sebelumnya.
“Kalau kita cek dengan konteks hari ini, relatif situasi makro kita lebih baik, fundamental lebih kuat. Dan depresiasi rupiah itu sekitar 5 persen, jadi jauh lebih rendah dari berbagai kasus sebelumnya,” ungkap Airlangga.
Dari hasil pertemuan tersebut, pemerintah mengambil sejumlah pembelajaran penting terkait langkah antisipatif dalam menghadapi berbagai kemungkinan tantangan ekonomi ke depan.
Presiden Prabowo juga meminta jajaran terkait, termasuk Menteri Keuangan, untuk terus memonitor berbagai regulasi yang dapat memperkuat stabilitas sektor keuangan nasional sekaligus menjaga prinsip prudensial perbankan.
“Bapak Presiden meminta kami, Menteri Keuangan, untuk memonitor bagaimana regulasi-regulasi untuk memperkuat situasi finansial dan juga menjaga prudensial dari perbankan kita,” ujar Airlangga.
Pemerintah juga menilai perlunya kajian terhadap penguatan permodalan perbankan nasional, mengingat jumlah institusi perbankan di Indonesia cukup besar. Langkah tersebut dinilai penting sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas sistem keuangan nasional agar tetap kuat menghadapi dinamika ekonomi global.
(MC101 – BPMI Setpres)
