JAKARTA, Cakra101.com — Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung menegaskan bahwa sinergi kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan di Balai Kartini, Jakarta, pada Senin (25/5/2026).
“Pertumbuhan tidak dimulai dari tabel dan angka, pertumbuhan dimulai ketika kebijakan pusat dan daerah bergerak bersama dan manfaatnya dirasakan sampai ke rumah tangga,” kata Wamenkeu.
Menurut Juda Agung, pertumbuhan ekonomi nasional sejatinya bertumpu pada aktivitas ekonomi di daerah, mulai dari pasar tradisional, sentra UMKM, kawasan industri, hingga sektor pertanian dan rumah tangga. Karena itu, penguatan ekonomi daerah dinilai harus dilakukan melalui sinergi lintas sektor dan kebijakan yang terintegrasi.
“Akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah melalui sinergi kebijakan lintas sektor menjadi tema yang penting karena tentu pertumbuhan ekonomi nasional tidak terjadi di dalam ruang kosong. Pertumbuhan ekonomi nasional terjadi karena adanya pertumbuhan di daerah,” ujar Wamenkeu.
Dalam konteks pengembangan ekonomi daerah, Wamenkeu menyoroti tiga tantangan utama yang masih dihadapi pemerintah daerah, yakni diversifikasi ekonomi daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, serta keterbatasan kapasitas fiskal daerah.
Ia menjelaskan, masih banyak daerah yang bergantung pada sektor komoditas primer dan transfer dari pemerintah pusat. Selain itu, belanja daerah dinilai belum sepenuhnya produktif karena masih didominasi oleh belanja pegawai dan barang.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Keuangan terus memperkuat dukungan kepada daerah melalui Transfer ke Daerah (TKD), pembiayaan kreatif, serta penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hingga April 2026, realisasi TKD tercatat telah mencapai Rp256 triliun atau sekitar 37 persen dari total pagu anggaran.
Selain itu, Kementerian Keuangan juga mendorong pembangunan daerah melalui skema pembiayaan inovatif yang dijalankan oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI). Hingga Maret 2026, komitmen pembiayaan daerah melalui PT SMI mencapai Rp37 triliun untuk mendukung pembangunan infrastruktur daerah seperti rumah sakit, jalan, jembatan, hingga kawasan pariwisata.
Menutup sambutannya, Wamenkeu menegaskan pentingnya orkestrasi kebijakan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor keuangan, dan dunia usaha guna memperkuat ekonomi nasional.
“Daerah yang kuat akan membuat ekonomi nasional kuat, tetapi daerah yang kuat bukan hanya daerah yang memiliki anggaran besar, daerah yang kuat adalah daerah yang mampu mengubah anggaran menjadi layanan, layanan menjadi produktivitas, dan produktivitas menjadi kesejahteraan,” tegas Wamenkeu.
(MC101 – Biro KLI Kemenkeu)
