JAKARTA, Cakra101.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau langsung lokasi usulan bedah rumah melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (28/6/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan pelaksanaan salah satu program prioritas nasional tersebut.
Pada tahun 2026, alokasi Program BSPS untuk Provinsi DKI Jakarta mengalami peningkatan yang sangat signifikan menjadi 10.000 unit, dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 158 unit. Dari total tersebut, 9.700 unit diperuntukkan bagi wilayah perkotaan, sedangkan 300 unit dialokasikan untuk wilayah pesisir.
Sebaran alokasi tersebut meliputi Jakarta Barat sebanyak 2.443 unit, Jakarta Utara 1.827 unit, Jakarta Pusat 1.810 unit, Jakarta Timur 1.810 unit, Jakarta Selatan 1.810 unit, serta Kepulauan Seribu sebanyak 300 unit. Khusus di Jakarta Pusat, hingga saat ini telah dilakukan inventarisasi dan verifikasi terhadap 614 unit yang tersebar di 8 kecamatan dan 35 kelurahan.
Sementara itu, di Kelurahan Kebon Sirih terdapat 10 Calon Penerima Bantuan (CPB), sedangkan di Kecamatan Menteng sebanyak 27 unit. Seluruh usulan tersebut diajukan oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat.
Meninjau langsung kesiapan program tersebut, Menteri PKP kembali menegaskan bahwa pelaksanaan Program BSPS harus berlangsung cepat, tepat sasaran, dan tanpa pungutan biaya kepada masyarakat.
“Ini perintah Presiden Prabowo, karena Jakarta istilahnya etalasenya Indonesia, jadi untuk Pak Wakil Wali Kota tolong dibantu ya Pak karena kita sudah mengalokasikan sekitar 10.000 unit untuk Jakarta,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Menteri PKP mengunjungi rumah dua calon penerima bantuan, yakni Supendi (64), seorang pedagang, serta Raffles (61), penjual sate Padang. Berdasarkan hasil verifikasi, kedua rumah tersebut mengalami kerusakan berat dan memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan BSPS. Pelaksanaan pekerjaan dijadwalkan berlangsung mulai 30 Juni hingga 30 Agustus 2026.
Menteri PKP juga menegaskan bahwa program bedah rumah menjadi salah satu bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat.
“Presiden Prabowo dan DPR RI sudah setuju dengan program bedah rumah sebanyak 400.000 unit di tahun ini dan tentunya kita harus bekerja dengan cepat dan tepat untuk merealisasikan program ini karena BSPS ini sangat menyentuh rakyat secara langsung,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait.
Lebih lanjut, Menteri PKP menekankan pentingnya legalitas lahan bagi calon penerima bantuan agar pelaksanaan Program BSPS berjalan sesuai ketentuan. Untuk itu, Kementerian PKP akan terus bersinergi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat guna mencari solusi terbaik terhadap berbagai persoalan legalitas lahan sehingga program dapat dilaksanakan secara cepat, tepat sasaran, dan akuntabel.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Eril Lumbun menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah DKI Jakarta akan melakukan kajian lebih lanjut mengenai status legalitas lahan yang akan digunakan dalam pelaksanaan Program BSPS di wilayah Jakarta.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Fitrah Nur, Staf Khusus Menteri Novelin Silalahi, Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Anggoro Putro, Sekretaris Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Musrifah, Kepala Pusat Pengembangan SDM Irianto Sirait, Kepala Balai P3KP Jawa I Elias Wijaya Panggabean, Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Eril Lumbun beserta jajaran, serta Lurah Kebon Sirih.
(MC101 – Biro Komunikasi Publik)
Ringkasan Berita:
- Program BSPS 2026 di DKI Jakarta meningkat menjadi 10.000 unit, jauh lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya.
- Jakarta Pusat memperoleh alokasi 1.810 unit, dengan 614 unit telah selesai diinventarisasi dan diverifikasi.
- Menteri PKP menegaskan pelaksanaan program harus cepat, tepat sasaran, dan bebas pungutan.
- Pemerintah menargetkan 400.000 unit bedah rumah dapat direalisasikan sepanjang 2026 sesuai arahan Presiden Prabowo.
- Kementerian PKP bersama Pemerintah Daerah akan menyelesaikan persoalan legalitas lahan guna mempercepat pelaksanaan Program BSPS.
