JAKARTA, Cakra101.com – Komitmen penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) kembali mendapat dukungan dari sektor swasta. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menghadiri Penandatanganan Komitmen Hibah Lahan PT Lippo Cikarang kepada Negara untuk mendukung Program 3 Juta Rumah di Ruang Sumatera Wisma Danantara, Jakarta, Senin (29/6/2026).
Penandatanganan komitmen hibah dilakukan oleh perwakilan PT Lippo Cikarang, yakni Agus Aris Munandar, Marshal Martinus, Ketut Budi Wijaya, dan Rusbianto Wijaya, bersama Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, serta Chief Executive Officer (CEO) BPI Danantara Rosan Roeslani.
Acara tersebut turut disaksikan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Kepala BP BUMN Dony Oskaria, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman, serta pendiri Lippo Group Mochtar Riady dan CEO Lippo Group James Riady.
Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan bahwa hibah lahan seluas 30 hektare di kawasan Meikarta merupakan langkah strategis dalam mendukung penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya di kawasan perkotaan yang menghadapi keterbatasan lahan.
Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan Susenas 2025, backlog kepemilikan rumah di Indonesia masih mencapai 9,64 juta unit, dengan tantangan terbesar berada di wilayah perkotaan. Karena itu, pemerintah terus mendorong pembangunan hunian vertikal sebagai salah satu solusi utama.
Menurut Menteri PKP, lahan hibah tersebut akan dimanfaatkan untuk pembangunan sekitar 141 ribu unit rumah susun subsidi dengan berbagai pilihan tipe, mulai dari satu kamar tidur hingga tiga kamar tidur, termasuk unit berukuran sekitar 45 meter persegi agar mampu memenuhi kebutuhan berbagai kelompok masyarakat.
“Tata kelola hibah lahan ini diawasi oleh Kejaksaan Agung dan BPKP serta telah dikonsultasikan dengan KPK. Hasilnya dinyatakan clear and clean, sehingga hari ini kita dapat melaksanakan penandatanganan komitmen hibah. Kami berharap ini menjadi terobosan besar bagi pembangunan rumah susun subsidi di Indonesia,” katanya.
Menteri PKP juga menyampaikan apresiasi kepada BPI Danantara yang akan mendukung pembangunan sekaligus pembiayaan proyek tersebut.
Menurutnya, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, BUMN, swasta, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah menjadi contoh nyata sinergi dalam mendukung Program 3 Juta Rumah.
“Ini merupakan kerja sama lintas sektor. Kami ingin memberikan kepastian kepada masyarakat sebagai calon penghuni, kepada pengembang dan kontraktor yang akan membangun, serta kepada pemerintah daerah dalam proses perizinan. Targetnya, pada akhir tahun ini masyarakat sudah dapat melakukan akad dan mulai memesan unit rumah susun,” ujarnya.
Menteri PKP juga mengungkapkan bahwa meskipun penyaluran rumah subsidi tapak pada tahun lalu mencapai rekor tertinggi sebanyak 278 ribu unit, pembangunan rumah susun subsidi masih menjadi pekerjaan rumah yang harus terus dipercepat.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung Program Asta Cita Presiden, khususnya kepada Lippo Group yang menyerahkan lahan seluas 30 hektare untuk pembangunan perumahan rakyat.
Ia menegaskan bahwa aset hibah tersebut nantinya akan dikelola oleh BPI Danantara dan seluruh proses hibah akan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan pengawasan Kejaksaan Agung dan BPKP.
Sementara itu, CEO BPI Danantara Rosan Roeslani menyatakan kesiapan Danantara menjalankan amanah pemerintah dalam mengelola aset sekaligus mendukung pembangunan rumah susun subsidi tersebut.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Lippo Group atas komitmennya. Hibah lahan ini akan memberikan manfaat yang sangat besar karena akan dimanfaatkan untuk pembangunan sekitar 141 ribu unit rumah susun subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Danantara siap menjalankan tugas ini sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Pendiri Lippo Group Mochtar Riady mengungkapkan bahwa keputusan menghibahkan lahan tersebut berawal dari diskusinya dengan CEO Lippo Group James Riady mengenai besarnya tantangan penyediaan perumahan di Indonesia, khususnya terkait keterbatasan lahan di kawasan perkotaan.
Menurutnya, setelah mengetahui bahwa salah satu kendala utama pemerintah dalam mempercepat pembangunan perumahan adalah ketersediaan lahan, Lippo Group berinisiatif memberikan kontribusi nyata melalui hibah lahan di kawasan Meikarta.
“Beberapa bulan yang lalu James menyampaikan bahwa bangsa kita masih menghadapi kekurangan perumahan dan salah satu tantangan utamanya adalah penyediaan lahan. Kami ingin memberikan sumbangsih kepada negara melalui sektor perumahan, sehingga lahirlah komitmen untuk menghibahkan lahan Meikarta seluas 30 hektare ini,” ujar Mochtar Riady.
Ia menambahkan bahwa pembangunan sektor perumahan memiliki dampak besar terhadap perekonomian nasional karena mampu menggerakkan berbagai sektor industri sekaligus membantu mengurangi kemiskinan.
“Saya meyakini pembangunan perumahan merupakan salah satu motor penggerak ekonomi. Banyak industri yang ikut bergerak ketika sektor perumahan berkembang. Karena itu saya sangat gembira Presiden memberikan perhatian besar pada sektor ini, dan kami berharap kontribusi ini dapat membantu pemerintah menyediakan lebih banyak rumah bagi masyarakat,” tutupnya.
Berbagai pihak yang terlibat dalam penandatanganan komitmen hibah lahan tersebut memiliki harapan yang sama, yakni agar langkah yang dilakukan Lippo Group menjadi tonggak baru dalam memperkuat keterlibatan sektor swasta guna mendukung penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Komitmen tersebut diharapkan menjadi contoh nyata sekaligus menginspirasi pihak swasta lainnya untuk berpartisipasi melalui penyediaan lahan, dukungan pembiayaan, maupun berbagai bentuk kolaborasi dalam mendukung Program 3 Juta Rumah.
(MC101 – Biro Komunikasi Publik PKP)
Ringkasan Berita:
- Lippo Group menghibahkan lahan seluas 30 hektare di kawasan Meikarta untuk mendukung Program 3 Juta Rumah.
- Lahan tersebut direncanakan untuk pembangunan sekitar 141 ribu unit rumah susun subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- Backlog kepemilikan rumah berdasarkan Susenas 2025 masih mencapai 9,64 juta unit, sehingga pembangunan hunian vertikal menjadi solusi strategis.
- Seluruh proses hibah dilakukan sesuai ketentuan dengan pengawasan Kejaksaan Agung, BPKP, serta telah dikonsultasikan dengan KPK.
- Pemerintah berharap kolaborasi ini menjadi contoh sinergi pemerintah dan sektor swasta dalam mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat.
