SUMEDANG, Cakra101.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau langsung progres pembangunan rumah penerima bantuan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kelurahan Kota Kulon, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Minggu (5/7/2026). Dalam kunjungan tersebut, Menteri Ara didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman dan Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir.
Salah satu rumah yang dikunjungi merupakan milik Rian Suristiawan, seorang tukang kebun dengan penghasilan sekitar Rp40 ribu hingga Rp50 ribu per hari. Bersama istri dan dua anaknya, Rian sebelumnya menempati rumah berukuran 4 x 6 meter yang kondisinya sudah tidak layak huni.
Melalui Program BSPS, rumah tersebut kini direnovasi dan diperluas menjadi sekitar 33 meter persegi. Pembangunan dimulai pada 20 Juni 2026 dan hingga saat ini progresnya telah mencapai sekitar 50 persen, dengan target penyelesaian pada akhir Agustus 2026.
“Kita ingin setiap rupiah uang negara dikelola secara profesional, transparan, dan tepat sasaran. Program ini harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kecil yang membutuhkan rumah layak huni,” ujar Menteri Ara.
Menurut Menteri Ara, Program BSPS merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat penanganan rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh Indonesia.
Pada tahun 2026, Jawa Barat menjadi provinsi dengan alokasi BSPS terbesar di Indonesia, yakni 42.508 unit, meningkat tajam dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, Kabupaten Sumedang juga mengalami peningkatan signifikan, dari 364 unit pada 2025 menjadi 2.060 unit pada 2026.
Selain meninjau pembangunan rumah, Menteri Ara turut menyaksikan pelaksanaan Pemilihan Toko Terbuka (PTT) atau tender rakyat yang menjadi inovasi Kementerian PKP dalam meningkatkan transparansi pelaksanaan Program BSPS.
Pada pelaksanaan PTT di Sumedang, dua toko penyedia bahan bangunan mengikuti proses penawaran secara terbuka di hadapan masyarakat penerima bantuan. Dari total pagu anggaran sebesar Rp280 juta, proses tersebut menghasilkan efisiensi sekitar Rp6,3 juta setelah dilakukan negosiasi terbuka antara masyarakat dan penyedia bahan bangunan.
“Kalau ada efisiensi, manfaatnya harus kembali kepada rakyat. Tambahan anggaran itu digunakan untuk menambah kualitas rumah sehingga masyarakat memperoleh manfaat yang lebih besar. Prioritaskan masyarakat yang lanjut usia, sakit, tidak bekerja, dan benar-benar membutuhkan,” katanya.
Lebih lanjut, Menteri Ara menegaskan bahwa Program BSPS tidak hanya berfokus pada pembangunan rumah layak huni, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.
“Mulai dari tukang, toko bangunan, pendamping, sampai sopir angkutan akan memperoleh manfaat dari program ini. Berdayakan masyarakat lokal sehingga uang berputar di daerah dan membuka lapangan pekerjaan. Saya juga meminta agar toko-toko bangunan yang dilibatkan diprioritaskan dari wilayah Sumedang Utara sehingga tercipta persaingan usaha yang sehat, transparan, dan adil,” tegas Menteri Ara.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengapresiasi peningkatan alokasi BSPS yang diberikan pemerintah kepada Jawa Barat.
“Tahun ini Jawa Barat memperoleh peningkatan sekitar 666 persen menjadi 42.508 unit. Program BSPS memiliki multiplier effect yang sangat besar. Jika satu rumah melibatkan tiga orang tukang, maka ada sekitar 127 ribu tenaga kerja yang terlibat. Belum termasuk toko bangunan, distributor material, transportasi, dan sektor usaha lainnya yang ikut bergerak,” ujarnya.
Ia juga menyatakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mulai mengadopsi mekanisme Pemilihan Toko Terbuka (PTT) karena dinilai mampu meningkatkan transparansi, efisiensi anggaran, serta memberikan ruang kompetisi yang sehat bagi pelaku usaha lokal.
Sementara itu, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Program BSPS sebagai salah satu strategi pengentasan kemiskinan di daerah.
“Program ini sangat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mengurangi kemiskinan. Selain Program BSPS, Pemerintah Kabupaten Sumedang juga menggerakkan dukungan CSR untuk membantu renovasi 100 rumah dengan nilai bantuan masing-masing Rp5 juta,” ujar Dony.
Melalui peningkatan alokasi BSPS, penerapan mekanisme Pemilihan Toko Terbuka (PTT), serta pemberdayaan pelaku usaha lokal, Kementerian PKP menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pembangunan perumahan yang transparan, berkualitas, dan tepat sasaran.
Program BSPS tidak hanya menghadirkan rumah yang lebih layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan usaha masyarakat, serta perputaran ekonomi di daerah.
(MC101 – Biro Komunikasi Publik Kementerian PKP)
Ringkasan Berita:
- Jawa Barat memperoleh kuota BSPS terbesar nasional pada 2026 sebanyak 42.508 unit.
- Menteri PKP Maruarar Sirait memastikan Program BSPS dilaksanakan secara transparan, profesional, dan tepat sasaran.
- Rumah penerima bantuan di Sumedang direnovasi dari ukuran 4 x 6 meter menjadi sekitar 33 meter persegi.
- Mekanisme Pemilihan Toko Terbuka (PTT) menghasilkan efisiensi anggaran sekitar Rp6,3 juta yang dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk tambahan material bangunan.
- Program BSPS tidak hanya menyediakan rumah layak huni, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, membuka lapangan kerja, dan memberdayakan pelaku usaha daerah.
