JAKARTA, Cakra101.com – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Wakil Menteri Pertahanan RI Donny Ermawan Taufanto, Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD), Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL), dan Wakil Kepala Staf Angkatan Udara (Wakasau) menghadiri Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi I DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Rapat kerja yang digelar secara tertutup tersebut membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Kementerian Pertahanan/TNI Tahun Anggaran 2025 sebagai bagian dari mekanisme pengawasan dan evaluasi pelaksanaan anggaran negara.
Forum tersebut menjadi wadah untuk memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola keuangan negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI.
Rapat kerja ini menjadi bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola keuangan negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI.
Kehadiran Panglima TNI bersama para Kepala Staf Angkatan dalam rapat tersebut mencerminkan komitmen TNI untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, sekaligus memperkuat sinergi dengan DPR RI dalam mewujudkan tata kelola pertahanan negara yang profesional, transparan, dan akuntabel.
Rapat kerja ini juga menjadi momentum penting dalam mempererat koordinasi antara pemerintah dan DPR RI guna memastikan pengelolaan anggaran pertahanan berjalan secara efektif, bertanggung jawab, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
(MC101 – Puspen TNI)
Ringkasan Berita:
- Panglima TNI bersama Wamenhan RI, KASAD, KASAL, dan Wakil Kepala Staf Angkatan Udara menghadiri Raker dengan Komisi I DPR RI di Jakarta.
- Rapat membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Kementerian Pertahanan/TNI Tahun Anggaran 2025.
- Forum tersebut menjadi sarana memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola keuangan negara.
- Kehadiran pimpinan TNI mencerminkan komitmen untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan akuntabel.
- Raker juga memperkuat sinergi antara TNI dan DPR RI dalam mewujudkan tata kelola pertahanan negara yang transparan dan bertanggung jawab.
