JAKARTA, Cakra101.com – Wakil Kepala Staf Angkatan Udara (Wakasau) Marsdya TNI Ir. Tedi Rizalihadi S., M.M., mewakili Kepala Staf Angkatan Udara (KASAU) Marsekal TNI M. Tonny Harjono, S.E., M.M., menghadiri Rapat Kerja Komisi I DPR RI bersama Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, dan TNI di Gedung Nusantara II, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Rapat kerja yang dipimpin Ketua Komisi I DPR RI Drs. Utut Adianto tersebut membahas permohonan persetujuan penerimaan hibah Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) TNI dari Pemerintah Republik Italia kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
Dalam rapat tersebut, Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Wamenhan RI) Marsekal TNI (Purn.) Donny Ermawan Taufanto, mewakili Menteri Pertahanan RI, menyampaikan bahwa penerimaan hibah Alpalhankam dilaksanakan melalui kajian secara menyeluruh dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan kesesuaian dengan kebutuhan pertahanan negara.
Komisi I DPR RI pada prinsipnya menyetujui rencana penerimaan hibah tersebut, dengan menekankan pentingnya penyiapan doktrin, dukungan anggaran yang terukur, serta keterlibatan industri pertahanan nasional dalam mendukung pengoperasian alutsista secara optimal.
Bagi TNI Angkatan Udara, penguatan Alpalhankam TNI diharapkan dapat semakin meningkatkan interoperabilitas antarmatra dalam pelaksanaan operasi gabungan guna menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Rapat kerja tersebut juga dihadiri Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan, Wakasal, Koorsahli Kasad, Asrenum Panglima TNI, Kabaharwat Kemhan, Dirjen Kuathan Kemhan, serta Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak Kementerian Keuangan.
(MC101 – Dispenau)
Ringkasan Berita:
- Wakasau Marsdya TNI Ir. Tedi Rizalihadi S., M.M. menghadiri Raker Komisi I DPR RI mewakili KASAU di Gedung Nusantara II, Jakarta, Senin (20/7/2026).
- Rapat membahas persetujuan penerimaan hibah Alpalhankam TNI dari Pemerintah Republik Italia kepada Kementerian Pertahanan RI.
- Wamenhan RI menegaskan proses penerimaan hibah dilakukan melalui kajian menyeluruh dengan mengedepankan kehati-hatian, akuntabilitas, dan kebutuhan pertahanan negara.
- Komisi I DPR RI pada prinsipnya menyetujui rencana hibah dengan penekanan pada penyiapan doktrin, dukungan anggaran, dan keterlibatan industri pertahanan nasional.
- Penguatan Alpalhankam TNI diharapkan meningkatkan interoperabilitas antarmatra dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI.
