JAKARTA, Cakra101.com – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan percepatan penanganan pemadaman listrik di sejumlah wilayah sekaligus memastikan stabilitas harga bahan bakar minyak (BBM), khususnya BBM bersubsidi, tetap terjaga. Arahan tersebut disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia usai memberikan keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 4 Agustus 2026.
Menurut Menteri Bahlil, Presiden meminta Kementerian ESDM bersama PT PLN (Persero) segera mengambil langkah-langkah yang terukur untuk mengatasi pemadaman listrik yang masih terjadi di beberapa wilayah, terutama di Kalimantan.
“Kami harus akui di beberapa wilayah, khususnya di Kalimantan, masih ada pemadaman-pemadaman beberapa titik. Dan karena itu Bapak Presiden memerintahkan kepada saya untuk segera melakukan langkah-langkah yang terukur dengan PLN agar bisa menyelesaikan dengan baik,” jelas Menteri Bahlil.
Bahlil menegaskan, pemadaman listrik tersebut bukan disebabkan oleh keterbatasan pasokan energi, melainkan berkaitan dengan proses pemeliharaan yang dilakukan oleh PLN. Karena itu, Kementerian ESDM bersama PLN memastikan penyelesaian gangguan akan segera dilakukan.
“Menurut informasi dari PLN, itu terkait dengan pemeliharaan. Bukan persoalan energinya, energinya nggak ada masalah,” tuturnya.
Selain percepatan penanganan listrik, Presiden Prabowo juga memberikan perhatian terhadap stabilitas harga BBM nasional. Menteri Bahlil mengatakan bahwa Presiden secara tegas mengarahkan agar harga BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan. Sementara itu, harga BBM nonsubsidi akan disesuaikan dengan perkembangan harga minyak mentah dunia (Indonesian Crude Price/ICP).
“Arahan Bapak Presiden memerintahkan agar menjaga harga BBM dengan subsidi untuk tidak boleh dinaikan. Tetapi kalau memang harga ICP dunia menurun, kita juga yang non-subsidinya juga dipertimbangkan untuk disesuaikan dengan harga pasar. Kalau turun ya turun, jangan dinaikan, kira-kira begitu,” tuturnya.
Pada kesempatan tersebut, Bahlil juga menegaskan komitmen pemerintah dalam mendorong program hilirisasi sektor pertambangan. Pemerintah akan memastikan seluruh perusahaan nasional yang memperoleh perpanjangan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) menjalankan kewajiban hilirisasi sesuai ketentuan yang berlaku.
“Arahan Bapak Presiden harus betul-betul dijalankan sesuai dengan aturan dan kalau ada yang tidak menjalankan sesuai dengan aturan, segera dilakukan langkah-langkah yang terukur untuk kemudian bisa menjalankan sesuai dengan Pasal 33 undang-undang dasar 1945,” pungkasnya.
(MC101 – BPMI Setpres)
Ringkasan Berita:
- Presiden Prabowo memerintahkan percepatan penanganan pemadaman listrik di sejumlah wilayah, terutama di Kalimantan.
- Kementerian ESDM memastikan pemadaman terjadi akibat pemeliharaan PLN, bukan karena kekurangan pasokan energi.
- Pemerintah menjaga harga BBM bersubsidi agar tidak naik, sementara BBM nonsubsidi akan disesuaikan mengikuti perkembangan harga minyak dunia.
- Presiden juga menegaskan komitmen pelaksanaan hilirisasi bagi perusahaan pemegang IUPK sesuai ketentuan yang berlaku.
