JAKARTA, Cakra101.com – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa dalam 21 bulan atau 663 hari masa pemerintahannya, pemerintah telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan transformatif untuk menyelesaikan berbagai persoalan negara.
Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.
“Dalam 21 bulan, tepatnya 663 hari sampai hari ini, Pemerintah yang saya pimpin telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan-kebijakan transformatif untuk menyelesaikan masalah-masalah negara. Sebagian masalah-masalah itu telah berpuluh tahun tidak bisa kita selesaikan,” ujar Presiden.
Presiden mengatakan capaian tersebut berarti pemerintah rata-rata mengambil satu kebijakan transformatif setiap lima hari. Kepala Negara menegaskan, kerja keras tersebut merupakan bentuk kesungguhan pemerintah dalam menjalankan amanah rakyat.
“Tugas dari rakyat adalah kehormatan yang mulia bagi kita karena itu kita akan bekerja dengan sekeras-kerasnya. Kita akan habis-habisan bekerja untuk rakyat dan bangsa kita,” tegas Presiden.
Dalam menjalankan pemerintahan, Presiden menyebut terdapat empat pedoman utama yang menjadi landasan kerja. Pertama, melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedua, menjaga dan melindungi kepentingan inti nasional, termasuk mengelola kekayaan bangsa untuk kemakmuran rakyat.
Ketiga, mengatasi kesulitan rakyat secepat mungkin. Keempat, selalu berorientasi pada kepentingan rakyat serta anak dan cucu mereka.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa kerja keras dan keberanian mengambil keputusan telah mulai menunjukkan hasil di berbagai sektor.
Salah satunya adalah swasembada pangan yang semula ditargetkan tercapai dalam empat tahun, tetapi menurut Presiden dapat diwujudkan dalam waktu satu tahun.
“Tahun ini kita sudah swasembada 8 komoditas pangan. Kita telah swasembada beras, swasembada jagung, swasembada gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit. Saudara-saudara, kita masih belum swasembada daging, itu akan kita kerjakan yang insyaallah akan kita capai dalam 5-6 tahun ke depan,” jelasnya.
Pemerintah, lanjut Presiden, juga telah menghapus 145 aturan penyaluran pupuk dan menurunkan harga pupuk sebesar 20 persen, sekaligus meningkatkan ketersediaannya bagi petani. Di saat yang sama, keuntungan PT Pupuk Indonesia meningkat 252,8 persen.
Capaian juga mulai terlihat di sektor energi. Presiden menyampaikan bahwa melalui penerapan B50 berbasis kelapa sawit, Indonesia tidak lagi mengimpor solar sejak 1 Juli 2026.
Kebijakan tersebut disebut mampu menghemat devisa sebesar Rp170 triliun atau sekitar 9,5 miliar dolar Amerika Serikat.
Demikian halnya dengan janji makanan bergizi, penyaluran bantuan sosial, serta hilirisasi yang saat ini disebut sudah diwujudkan dan bukan hanya rencana di atas kertas semata.
“Semuanya telah berjalan dan manfaatnya mulai dirasakan rakyat,” ujar Presiden.
Meski demikian, Presiden mengingatkan bahwa berbagai capaian tersebut bukan alasan untuk berpuas diri. Pemerintah, menurutnya, masih memiliki banyak pekerjaan untuk memastikan kemerdekaan benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.
“Saya tidak menerima mandat dari rakyat untuk menjelaskan mengapa masalah tidak dapat diselesaikan. Saya menerima mandat dari rakyat justru untuk menyelesaikan masalah-masalah dan mengatasi kesulitan-kesulitan rakyat,” tegas Presiden.
Presiden juga menegaskan pilihannya untuk mengambil berbagai keputusan sulit demi mencegah persoalan yang lebih berat diwariskan kepada generasi mendatang.
“Kami memilih mengambil keputusan yang sulit pada hari ini daripada mewariskan masalah yang lebih berat lagi dan lebih rumit lagi kepada generasi-generasi penerus kita,” pungkasnya.
(MC101 – BPMI Setpres)
Ringkasan Berita:
- Dalam 21 bulan atau 663 hari pemerintahan, Presiden Prabowo menyebut pemerintah telah menjalankan 121 kebijakan transformatif.
- Pemerintah berpedoman pada empat landasan utama, termasuk menjalankan amanat UUD 1945, menjaga kepentingan nasional, mengatasi kesulitan rakyat, dan berorientasi pada kepentingan generasi mendatang.
- Presiden menyebut Indonesia telah mencapai swasembada pada 8 komoditas pangan, meski swasembada daging masih ditargetkan dalam 5-6 tahun ke depan.
- Pemerintah telah menghapus 145 aturan penyaluran pupuk, menurunkan harga pupuk 20 persen, sementara keuntungan PT Pupuk Indonesia meningkat 252,8 persen.
- Melalui penerapan B50, Indonesia disebut tidak lagi mengimpor solar sejak 1 Juli 2026 dengan potensi penghematan devisa Rp170 triliun atau sekitar 9,5 miliar dolar Amerika Serikat.
