JAKARTA, Cakra101.com – Pemerintah mengalokasikan sebagian besar anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 2027 untuk pembangunan infrastruktur energi. Kebijakan tersebut diarahkan untuk menjawab kebutuhan akses energi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari jaringan gas rumah tangga, listrik desa, hingga bantuan pasang baru listrik.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan, dari total pagu anggaran Kementerian ESDM tahun 2027 sebesar Rp27,37 triliun, sekitar Rp22,51 triliun atau 82 persen diarahkan untuk program strategis dan pembangunan infrastruktur. Sementara itu, sekitar Rp3,59 triliun dialokasikan untuk belanja operasional dan Rp1,27 triliun untuk program publik nonfisik.
“Ditetapkan pagu Kementerian ESDM tahun 2027 tidak mengalami perubahan seperti apa yang pimpinan sampaikan sebesar Rp27,37 triliun,” ujar Bahlil dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta, Rabu (16/9).
Untuk memperluas akses energi, pemerintah menyiapkan Rp5,21 triliun untuk pembangunan jaringan gas rumah tangga sebanyak 959.232 sambungan rumah. Selain itu, Rp949 miliar dialokasikan untuk Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) bagi 400.000 rumah tangga, serta Rp9,32 triliun untuk pembangunan infrastruktur listrik desa di 1.250 lokasi.
Pemerataan akses listrik menjadi bagian penting dari upaya pemerintah memperluas manfaat pembangunan energi, terutama bagi masyarakat di wilayah yang belum menikmati layanan kelistrikan. Bahlil mengatakan perhatian pemerintah tidak hanya diarahkan kepada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), tetapi juga desa dan dusun lain yang masih membutuhkan penanganan akses listrik.
“Maka kita akan melakukan secara adil dari Aceh sampai Papua. Jadi, tapi proporsionalnya adalah daerah-daerah yang memang membutuhkan kecepatan,” tegasnya.
Berdasarkan penyampaian Bahlil, saat ini masih terdapat sekitar 10.068 titik desa dan dusun yang membutuhkan penanganan terkait akses kelistrikan. Pada program tahun 2025 yang diresmikan pada 2026, pemerintah telah menangani sekitar 1.416 titik, sedangkan program tahun 2026 mencakup sekitar 1.300 titik.
Dalam pelaksanaan BPBL, pemerintah turut memperhatikan mekanisme penetapan penerima manfaat agar masyarakat yang membutuhkan dapat memperoleh akses listrik. Bahlil menekankan pentingnya memastikan proses tersebut tidak menjadi hambatan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan energi.
“Desil itu penting. Tapi jangan kita tunggu desil dulu baru orang lampu nyala. Janganlah. Kita lakukan terobosan. Ini untuk rakyat kok,” ujarnya.
Selain pembangunan listrik dan jaringan gas rumah tangga, anggaran infrastruktur energi tahun 2027 juga mencakup pembangunan Pipa Gas Bumi Dumai-Sei Mangkei sebesar Rp3,95 triliun, Pipa Transmisi Gas Semarang-Solo-Yogyakarta Rp702,38 miliar, serta Pipa Transmisi Gas Cirebon-Bandung Rp577,56 miliar.
Program lainnya meliputi penyediaan 14.000 paket konverter kit bagi petani, tiga unit PLTMH, program kompor listrik, konversi 63.000 unit sepeda motor listrik, serta pembangunan Kapal Geomarin V.
Dalam pelaksanaannya, pembangunan infrastruktur energi masih menghadapi tantangan berupa kebutuhan penanganan ribuan titik yang belum terlayani listrik serta percepatan pembangunan di wilayah yang membutuhkan prioritas. Pemerintah menempatkan pemerataan akses sebagai salah satu arah utama dalam pengelolaan anggaran energi tahun 2027.
Rapat Kerja Komisi XII DPR RI kemudian menyetujui pagu anggaran Kementerian ESDM tahun 2027 sebesar Rp27,37 triliun. Dengan dukungan anggaran tersebut, pemerintah mengarahkan pembangunan infrastruktur energi untuk memperluas pelayanan masyarakat dan memperkuat pemerataan akses energi dari Aceh hingga Papua.
(MC101 – Biro KLIK ESDM)
Ringkasan Berita
- Pagu anggaran Kementerian ESDM tahun 2027 ditetapkan sebesar Rp27,37 triliun.
- Sekitar Rp22,51 triliun atau 82 persen diarahkan untuk program strategis dan pembangunan infrastruktur.
- Pemerintah menyiapkan Rp5,21 triliun untuk 959.232 sambungan jaringan gas rumah tangga, Rp949 miliar untuk BPBL 400.000 rumah tangga, dan Rp9,32 triliun untuk listrik desa di 1.250 lokasi.
- Masih terdapat sekitar 10.068 titik desa dan dusun yang membutuhkan penanganan terkait akses kelistrikan.
- Komisi XII DPR RI menyetujui pagu anggaran ESDM 2027 sebesar Rp27,37 triliun untuk mendukung perluasan pelayanan dan pemerataan akses energi.
