JAKARTA, Cakra101.com – Di tengah meningkatnya dinamika geopolitik dan volatilitas pasar keuangan dunia, Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menegaskan pentingnya cara kerja baru dalam mengelola ekonomi makro Indonesia. Menurutnya, pendekatan tersebut dilakukan melalui sinergi tiga pilar utama untuk menjaga resiliensi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang merata.
Dalam ANTARA Business Forum 2026 yang mengusung tema “The Synergy Horizon: Positioning Indonesia for the Next Decade”, Menkeu Suahasil menjelaskan bahwa cara kerja baru tersebut memadukan kebijakan fiskal melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai katalis pertumbuhan dan kesejahteraan.
“Terus kita dorong APBN supaya menjadi alat untuk memenuhi kebutuhan publik, mendorong kegiatan-kegiatan prioritas pembangunan untuk mencapai pertumbuhan melalui 8 kluster prioritas pembangunan,” ungkap Menteri Keuangan di Jakarta, pada Rabu, 23 September 2026.
Selain APBN, Danantara Indonesia menjadi salah satu pilar utama perekonomian Indonesia sebagai katalis investasi yang bekerja di luar APBN dan berperan mendorong investasi strategis bersama sektor swasta.
“Sinergi antara APBN dan Danantara adalah horizon baru pengelolaan ekonomi kita. APBN masuk ke titik-titik krusial ibarat titik refleksi atau akupunktur, yang kemudian dampaknya menjalar ke seluruh perekonomian,” ujar Menkeu Suahasil Nazara.
Pilar berikutnya adalah sinergi kebijakan fiskal dan moneter melalui peran Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Sinergi tersebut akan mendukung sektor keuangan yang lebih inklusif, dalam, dan stabil.
Pada kesempatan tersebut, Menkeu Suahasil juga menekankan bahwa Indonesia berhasil menunjukkan daya tahan pada semester I/2026, ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang solid, inflasi yang terkendali, serta kembali masuknya aliran modal.
Hingga 14 September 2026, akumulasi inflow melalui Surat Berharga Negara (SBN) dan Surat Berharga Rupiah Bank Indonesia (SRBI) telah mencapai Rp140,7 triliun.
Sementara itu, sepanjang 2026, nilai insentif pajak yang diberikan pemerintah diperkirakan mencapai Rp576 triliun, atau setara dengan 2,2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Insentif tersebut diberikan untuk memperkuat daya saing dan daya beli masyarakat.
“Uang ini tidak hilang, melainkan beredar di masyarakat untuk memperkuat konsumsi rumah tangga dan modal investasi sektor-sektor strategis seperti manufaktur dan pertanian,” jelas sang Bendahara Negara.
Sebagai penutup, Menkeu Suahasil menjelaskan mengenai enam sektor prioritas yang diproyeksikan menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.
Keenam sektor tersebut meliputi infrastruktur digital, hilirisasi sumber daya alam, manufaktur bernilai tambah tinggi, industri hulu strategis/energi, ketahanan pangan, serta energi baru dan terbarukan.
(MC101 – Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan [BKLI Kemenkeu])
Ringkasan Berita:
- Menkeu Suahasil Nazara menegaskan pentingnya cara kerja baru dalam mengelola ekonomi makro Indonesia.
- Tiga pilar yang ditekankan meliputi sinergi APBN, Danantara Indonesia, serta kebijakan fiskal dan moneter melalui KSSK.
- Hingga 14 September 2026, akumulasi inflow melalui SBN dan SRBI mencapai Rp140,7 triliun.
- Nilai insentif pajak 2026 diperkirakan mencapai Rp576 triliun atau 2,2 persen dari PDB.
- Enam sektor prioritas mencakup infrastruktur digital, hilirisasi sumber daya alam, manufaktur bernilai tambah tinggi, industri hulu strategis/energi, ketahanan pangan, serta energi baru dan terbarukan.
Foto: Dok Biro KLI Kemenkeu
