JAKARTA, Cakra101.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mendorong penguatan industri properti sebagai bagian dari upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas penyediaan hunian bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Maruarar saat menghadiri paparan buku Industri Properti untuk Indonesia 8% di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Jumat (25/9/2026).
Forum tersebut menjadi ruang untuk membahas kontribusi sektor properti terhadap perekonomian nasional, sekaligus mendengarkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pengembang dan perbankan yang terlibat langsung dalam ekosistem perumahan.
Paparan disampaikan oleh Kepala Badan Pengembangan Kawasan Properti Terpadu (BPKPT) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Budiarsa Sastrawinata dan ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Uka Wikarya. Diskusi dimoderatori oleh Staf Khusus Menteri PKP Bidang Kajian, Penelitian, dan Media Salamudin Daeng.
Turut hadir Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho, asosiasi pengembang, serta perwakilan perbankan.
Maruarar mengatakan forum tersebut penting untuk membuka ruang diskusi yang lebih luas dalam melihat perkembangan sektor properti. Menurutnya, kebijakan perumahan perlu disusun dengan memperhatikan data, kajian, serta masukan dari pelaku industri yang memahami kondisi di lapangan.
“Senang sekali kita bisa berdiskusi, termasuk dengan BPS yang baru saja mengeluarkan data Statistik Perumahan. Kita juga ingin mendengar masukan dari para pengembang dan perbankan. Forum seperti ini sangat diperlukan untuk bertukar pikiran dan mencari terobosan,” ujar Maruarar.
Dalam kajian LPEM FEB UI yang dipaparkan pada forum tersebut, Uka Wikarya menjelaskan bahwa total kontribusi sektor properti, baik secara langsung maupun tidak langsung, mencapai 14,67 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2025.
Sektor tersebut juga menyerap total 12,62 juta tenaga kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Kontribusi tersebut berasal dari aktivitas konstruksi dan real estat serta keterkaitannya dengan berbagai sektor lain, mulai dari industri bahan bangunan, perdagangan, jasa keuangan, dan transportasi hingga kegiatan usaha yang mendukung pembangunan dan pengelolaan hunian.
Keterkaitan tersebut menciptakan efek pengganda yang luas bagi perekonomian nasional.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengapresiasi kajian tersebut karena memberikan gambaran mengenai keterkaitan sektor properti dengan sektor ekonomi lainnya. Menurutnya, ketika sektor properti bergerak, sektor-sektor terkait juga ikut terdorong.
“Seperti yang disebutkan dalam kajian, ketika sektor properti bergerak, sektor-sektor lain juga ikut bergerak. Ini yang kemudian menciptakan multiplier effect (efek pengganda). Karena itu, yang perlu kita dorong adalah bagaimana efek pengganda tersebut bisa semakin maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi,” ujar Amalia.
Menurut Amalia, salah satu hal yang perlu diperkuat adalah keterlibatan industri domestik dalam rantai pasok sektor properti. Dengan semakin banyak kebutuhan pembangunan yang dapat dipenuhi oleh industri dalam negeri, dampak ekonomi dari pertumbuhan sektor properti akan semakin luas.
Amalia juga menyampaikan pentingnya penyusunan Neraca Satelit Perumahan ke depan. Neraca tersebut diperlukan untuk mengukur secara lebih komprehensif kontribusi sektor perumahan terhadap perekonomian, baik secara langsung maupun tidak langsung, sekaligus menjadi dasar penyusunan kebijakan berbasis data.
Maruarar mengatakan pemerintah terus mengembangkan berbagai skema untuk memperluas pembiayaan perumahan. Dengan pagu Kementerian PKP sekitar Rp11 triliun pada 2027, pemerintah berupaya mengoptimalkan berbagai sumber pembiayaan dan kebijakan agar dukungan terhadap program perumahan memiliki cakupan yang lebih besar.
“Kita punya anggaran PKP tahun depan sekitar Rp11 triliun, tetapi untuk program perumahan bisa sampai Rp184 triliun. Ini melalui berbagai skema, mulai dari pelonggaran GWM BI, KPP, sampai penyaluran FLPP untuk rumah subsidi. Jadi, kita tidak hanya mengandalkan anggaran pemerintah, tetapi bagaimana berbagai sumber pembiayaan bisa kita gerakkan untuk perumahan,” jelas Maruarar.
Ia menegaskan bahwa berbagai skema pembiayaan tersebut perlu terus dikembangkan melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, perbankan, akademisi, dan masyarakat.
Karena itu, forum diskusi seperti ini menjadi bagian penting dalam mencari solusi dan menyusun kebijakan perumahan yang lebih tepat.
“Kita terbuka terhadap masukan dari semua pihak, baik pengembang, perbankan, akademisi, BPS, maupun pemangku kepentingan lainnya. Kita membutuhkan terobosan, tetapi tetap sesuai aturan dan harus memberikan manfaat bagi rakyat. Tujuan akhirnya adalah bagaimana masyarakat bisa mendapatkan rumah yang layak dan terjangkau, sekaligus sektor properti dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap ekonomi Indonesia,” pungkasnya.
@ Media Cakra101 (MC101)
Sumber: Biro Komunikasi Publik Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
Diterbitkan pada: 15:04 / 28 September 2026
(MC101 – Biro Komunikasi Publik PKP)
Ringkasan Berita
- Kementerian PKP mendorong penguatan industri properti untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas penyediaan hunian bagi masyarakat.
- Kajian LPEM FEB UI mencatat kontribusi sektor properti mencapai 14,67 persen terhadap PDB pada 2025, dengan serapan 12,62 juta tenaga kerja secara langsung maupun tidak langsung.
- BPS menilai pergerakan sektor properti dapat mendorong sektor ekonomi terkait melalui efek pengganda.
- Pemerintah menyiapkan berbagai skema pembiayaan perumahan dengan pagu Kementerian PKP sekitar Rp11 triliun pada 2027, sementara program perumahan dapat mencapai Rp184 triliun melalui berbagai skema.
- Kolaborasi pemerintah, dunia usaha, perbankan, akademisi, dan masyarakat didorong untuk memperluas pembiayaan serta menghadirkan rumah yang layak dan terjangkau.
Foto: Dok Biro Komunikasi Publik PKP
