JAKARTA, Cakra101.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk membenahi badan usaha milik negara (BUMN) melalui efisiensi, konsolidasi, dan penutupan perusahaan yang tidak produktif. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pengelolaan aset negara semakin efektif dan kegiatan usaha BUMN memberikan manfaat nyata bagi rakyat.
“Dari 1.000 BUMN, 1.074, kita sudah konsolidasi, sudah tutup, sudah streamlining (penataan agar lebih efisien). Kita sudah kurang lebih 360, 364 ya, sampai tadi malam. Sampai Desember yang akan datang, sasaran kita 700 akan kita tutup. Yang tidak efisien, yang merugi, yang selama ini buat laporan keuangan palsu, kita tutup. Konsentrasi kepada BUMN yang menghasilkan untuk rakyat,” ujar Presiden Prabowo.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden dalam sambutannya saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, pada Kamis, 22 Oktober 2026.
Kepala Negara menyampaikan bahwa pembenahan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengembalikan pengelolaan perekonomian nasional pada amanat Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Presiden Prabowo mengatakan, perbaikan tata kelola ekonomi membutuhkan proses dan konsistensi. Namun, hasilnya mulai terlihat melalui berbagai langkah yang dilakukan pemerintah selama dua tahun terakhir.
“Sekian puluh tahun kekayaan kita bocor, luar biasa. Tapi kita sekarang berani. Kita ubah, kita kembali ke pasal 33 dan 34 Undang-Undang 1945. Pengalihan ini, perbaikan ini tidak bisa seketika,” ungkap Presiden Prabowo.
Selain itu, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa pemerintah telah mengambil langkah tegas terhadap BUMN yang terus merugi. Pada saat yang sama, pemerintah mendorong perusahaan yang sebelumnya tidak mampu menghasilkan keuntungan agar memperbaiki kinerjanya.
Presiden Prabowo menyebut terdapat BUMN yang mengalami peningkatan keuntungan hingga 200 persen, 300 persen, bahkan 900 persen. Capaian tersebut disampaikan sebagai gambaran potensi perbaikan apabila perusahaan dikelola secara lebih efisien.
“Tapi kita sudah buktikan dalam 2 tahun kita bekerja, sudah kita buktikan. BUMN-BUMN yang rugi terus, kita tutup. Yang tadinya tidak bisa untung, sekarang sudah untung. Ada yang untung 900 persen, ada yang 200 persen, ada yang 300 persen. Kita bertekad sekarang untuk efisiensi,” ungkap Presiden Prabowo.
Prabowo Minta Perusahaan Pelanggar Ditindak Tegas
Selain pembenahan BUMN, Presiden Prabowo menekankan pentingnya ketegasan pemerintah dalam menindak pelanggaran oleh perusahaan pemegang konsesi, khususnya yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Kepala Negara menyebut adanya indikasi pelanggaran berulang oleh sejumlah perusahaan dan meminta pemerintah tidak ragu mengambil tindakan tegas, termasuk mencabut izin apabila pelanggaran terbukti.
“Kebakaran hutan, ternyata ada indikasi-indikasi banyak perusahaan asing yang ikut harus bertanggung jawab. Dikasih konsesi, sudah belasan tahun ada yang melanggar, 3 kali, 4 kali. Melanggar 3 kali, 4 kali, ada yang belasan kali, ada yang 19 kali melanggar. Ini menurut saya udah gak usah lagi lah kalau 2 kali melanggar cabut aja,” imbuh Kepala Negara.
Presiden Prabowo menambahkan bahwa pemerintah dapat menyiapkan sumber daya manusia Indonesia untuk mengelola perkebunan maupun usaha lain yang selama ini berada di bawah pengelolaan perusahaan pemegang konsesi.
Kepala Negara juga mendorong pemerintah daerah dan perguruan tinggi untuk mengidentifikasi serta mempersiapkan generasi muda yang memiliki kapasitas agar mampu mengambil peran dalam pengelolaan sumber daya alam nasional.
“Nanti daerah-daerah, fakultas-fakultas, cari anak-anak muda yang bagus-bagus. Masa orang Indonesia nggak bisa mengelola perkebunan-perkebunan itu. Mungkin lebih baik kita kelola daripada mereka karena kita cinta tanah air kita. Edukasi penting. Para gubernur, para bupati, edukasi. Harus kita ajarkan rakyat kita,” pungkas Kepala Negara.
@ Media Cakra101 (MC101)
Sumber: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden
Diterbitkan pada: 22 Oktober 2026
(MC101 – BPMI Setpres)
…..
Ringkasan Berita
- Presiden Prabowo menegaskan pembenahan BUMN melalui konsolidasi, efisiensi, dan penutupan perusahaan yang tidak produktif.
- Pemerintah menargetkan penutupan 700 perusahaan hingga Desember mendatang, menurut pernyataan Presiden dalam Rakornas TPAKD.
- Prabowo menyebut sejumlah BUMN mencatat peningkatan keuntungan hingga 900 persen setelah dilakukan perbaikan kinerja.
- Presiden meminta penindakan tegas terhadap perusahaan pemegang konsesi yang berulang kali melanggar aturan terkait karhutla, termasuk pencabutan izin apabila pelanggaran terbukti.
- Pemerintah daerah dan perguruan tinggi didorong mempersiapkan generasi muda Indonesia untuk mengelola perkebunan dan usaha terkait sumber daya alam nasional.
