JAKARTA, Cakra101.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan sekaligus menjaga ketahanan nasional dan persatuan bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan. Kepala Negara meminta seluruh jajaran terkait mengusut tuntas dugaan keterlibatan individu dan korporasi dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta memastikan tindakan tegas diberikan kepada pihak-pihak yang terbukti melanggar hukum.
“Saya minta kepolisian, Kejaksaan, Kementerian Kehutanan, dibantu TNI, dibantu intelijen untuk selidiki karena ternyata banyak korporasi-korporasi ikut bertanggung jawab. Rakyat juga menangkap berbagai oknum yang sengaja membakar, yang bisa kita anggap ini adalah terorisme lingkungan,” ujar Presiden Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP) 2 Tahun Pertama Pemerintahan Kerja Nyata untuk Negeri di halaman tengah Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Rabu, 21 Oktober 2026.
Presiden Prabowo menyoroti hasil penyelidikan di lapangan yang menunjukkan bahwa karhutla tidak semata-mata disebabkan oleh faktor alam. Fenomena tersebut juga diduga melibatkan campur tangan manusia dan tanggung jawab sejumlah korporasi.
“Ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan karena apa yang mereka lakukan membahayakan kesehatan jutaan rakyat kita. Kita tidak boleh menganggap ini remeh, kita akan sekarang masif menangani itu, tapi kita juga akan mengusut sampai tuntas dan kali ini maaf, kita tidak bisa lagi bertindak dengan biasa-biasa saja,” imbuh Kepala Negara.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan berdasarkan bukti yang jelas dan melalui proses yang cermat. Pemerintah tidak akan ragu mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran, termasuk mencabut izin usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Kalau bukti sudah jelas, kita akan bertindak, kita akan cabut semua izin perusahaan-perusahaan yang melanggar. Bagi negara-negara tertentu yang suka menghina bangsa Indonesia, pada saatnya kita akan buka perusahaan-perusahaan,” ungkap Presiden Prabowo.
Selain menyoroti penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan, Presiden Prabowo juga menggarisbawahi perjalanan panjang bangsa Indonesia dalam mempertahankan persatuan di tengah berbagai upaya yang berpotensi memecah belah. Menurut Presiden, sejarah menunjukkan bahwa Indonesia telah berulang kali menghadapi pemberontakan, kerusuhan, adu domba, dan berbagai tekanan, tetapi tetap mampu menjaga keutuhan nasional.
“Rakyat kita semakin pandai, pemimpin-pemimpin kita di ujungnya akan menjaga persatuan dan itulah yang sekarang saya jalankan, politik saya adalah politik persatuan nasional, saya ingin merangkul semua kekuatan. Marilah kita tanamkan perbedaan-perbedaan kita, marilah kita bersatu untuk kepentingan yang besar, kepentingan rakyat Indonesia hidup sejahtera,” ucap Kepala Negara.
Lebih lanjut, Presiden Prabowo mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga kehidupan yang damai, saling menghormati, dan berlandaskan Pancasila. Keberagaman agama, suku, bahasa, adat istiadat, dan budaya, menurut Presiden, merupakan kekayaan nasional yang harus dijaga bersama.
“Rakyat Indonesia hidup damai, rakyat Indonesia hidup dalam suasana Pancasila, suasana saling menghormati, saling mendukung, saling mengasihi. Kita berbeda agama, mari kita jaga semua agama. Kita berbeda suku, mari kita menjaga semua suku, kita hormati semua suku. Berbeda bahasa daerah, kita jaga semua adat, semua budaya daerah. Perbedaan adalah kekayaan, menghormati adalah mulia,” pungkas Presiden Prabowo.
Arahan Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna tersebut membawa dua pesan penting bagi perjalanan pemerintahan ke depan, yaitu negara harus tegas terhadap siapa pun yang merusak lingkungan dan membahayakan rakyat, sekaligus terus merawat persatuan sebagai fondasi kekuatan nasional.
Bagi Presiden Prabowo, menjaga hutan berarti menjaga kehidupan rakyat, sedangkan menjaga persatuan berarti menjaga masa depan Indonesia.
@ Media Cakra101 (MC101)
Sumber: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden
Diterbitkan pada: 22 Oktober 2026
(MC101 – BPMI Setpres)
…..
Ringkasan Berita
- Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum dan kementerian terkait mengusut tuntas dugaan keterlibatan individu serta korporasi dalam karhutla di Indonesia.
- Pemerintah menegaskan tindakan tegas, termasuk pencabutan izin perusahaan yang terbukti melanggar hukum, berdasarkan bukti dan ketentuan yang berlaku.
- Presiden menilai karhutla bukan semata-mata disebabkan faktor alam, tetapi juga diduga melibatkan campur tangan manusia dan tanggung jawab korporasi.
- Presiden Prabowo menekankan politik persatuan nasional serta mengajak seluruh elemen bangsa menjaga perdamaian dan menghormati keberagaman.
- Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Jakarta, Rabu, 21 Oktober 2026, Presiden menyampaikan bahwa penegakan hukum terhadap perusak lingkungan dan pemeliharaan persatuan merupakan bagian penting dalam menjaga masa depan Indonesia.
