JAKARTA, Cakra101.com – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus memperkuat sinergi pelaksanaan program perumahan guna menyukseskan Program 3 Juta Rumah di Kota Surakarta dan Padang. Berbagai program serta dukungan pembiayaan perumahan terus disalurkan ke daerah untuk mendorong masyarakat memperoleh hunian yang layak.
Hal tersebut menjadi benang merah pertemuan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dengan Wali Kota Surakarta Respati Achmad Ardianto dan Wali Kota Padang Fadly Amran di Kantor Kementerian PKP, Mandiri PKP, Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan bahwa pembahasan difokuskan pada penguatan sinergi program perumahan di kedua daerah. Program yang dibahas mencakup Program Bedah Rumah, peningkatan kualitas hunian, penataan kawasan kumuh, pembangunan hunian vertikal, hingga pemanfaatan pembiayaan kreatif untuk mempercepat penyediaan rumah bagi masyarakat.
“Pertemuan kali ini membahas sinergi program perumahan di kedua daerah, mulai dari Program Bedah Rumah, peningkatan kualitas hunian dan penataan kawasan kumuh, pembangunan hunian vertikal, hingga pemanfaatan pembiayaan kreatif untuk mempercepat penyediaan rumah bagi masyarakat,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait.
Menteri PKP juga mendorong pemerintah daerah agar melakukan penataan kawasan kumuh secara menyeluruh. Menurutnya, penanganan kawasan kumuh tidak cukup hanya dengan memperbaiki kondisi fisik bangunan dan infrastruktur, tetapi harus memperhatikan aspek ekonomi serta keberlanjutan kehidupan masyarakat yang bermukim di kawasan tersebut.
“Penataan kawasan kumuh harus dilakukan secara utuh dan komprehensif. Jangan hanya memperbaiki fisiknya, tetapi setelah itu kawasan kembali kumuh. Kita juga harus memikirkan bagaimana ekonomi masyarakatnya, bagaimana mereka bisa berkembang, sehingga penataan yang dilakukan benar-benar memberikan perubahan bagi kehidupan masyarakat,” ujarnya.
Selain penataan kawasan kumuh, Menteri PKP mengajak pemerintah daerah memanfaatkan pembiayaan kreatif atau creative financing (pembiayaan kreatif) untuk mendukung program perumahan. Salah satu skema yang dapat dimanfaatkan adalah Kredit Program Perumahan (KPP), yakni fasilitas pembiayaan yang mendukung pelaku usaha sektor perumahan dari sisi pasokan (supply) maupun masyarakat dari sisi permintaan (demand).
“Melalui skema ini, pembiayaan dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan usaha penyediaan bahan bangunan, pembangunan dan renovasi rumah, serta kebutuhan terkait perumahan lainnya sesuai ketentuan program,” terangnya.
Di samping itu, Menteri PKP menyampaikan bahwa pihaknya mendorong pelaksanaan program sertifikasi tanah gratis melalui kerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Program tersebut terutama ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) penerima Program Bedah Rumah yang belum memiliki sertifikat tanah.
Menurutnya, kepastian hak atas tanah menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung peningkatan kualitas hunian masyarakat.
Sementara itu, Wali Kota Surakarta Respati Achmad Ardianto mengapresiasi dukungan Kementerian PKP melalui Program Bedah Rumah. Dukungan tersebut mengalami peningkatan signifikan, dari 91 unit pada 2025 menjadi 691 unit pada 2026.
“Pemerintah Kota Surakarta juga terus melakukan peningkatan kualitas hunian di kawasan kumuh melalui dukungan APBD dan CSR. Pemerintah Kota Surakarta juga mengusulkan kolaborasi pendanaan antara APBD dan APBN untuk mendukung penataan kawasan tersebut agar penanganannya dapat dilakukan secara lebih menyeluruh,” katanya.
Pemerintah Kota Surakarta juga mengusulkan pembangunan tahap kedua Rumah Susun Mojo. Sebelumnya, pembangunan tahap pertama rusun tersebut telah dilaksanakan pada 2024 dengan kapasitas 108 unit.
Pengembangan hunian vertikal dinilai menjadi salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal masyarakat, terutama di tengah keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Kota Surakarta.
Terkait rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Kota Surakarta tidak memiliki alokasi pembangunan di dalam wilayah kota. Meski demikian, penyediaan rumah subsidi tetap didorong di kawasan Solo Raya.
Dari target sekitar 5.000 unit, realisasi pembangunan rumah subsidi di kawasan tersebut tercatat sebanyak 2.667 unit.
“Ke depan, kami akan terus mendorong penanganan kawasan kumuh dan pengembangan hunian vertikal. Kami juga ingin memanfaatkan berbagai skema pembiayaan kreatif, termasuk KPP, agar kebutuhan perumahan masyarakat di Solo Raya dapat terpenuhi,” ujar Respati.
Di sisi lain, Wali Kota Padang Fadly Amran menyampaikan perkembangan persiapan hunian tetap (Huntap) bagi masyarakat terdampak bencana banjir Sumatera.
Untuk mendukung program tersebut, Pemerintah Kota Padang telah menyiapkan lahan seluas 12 hektare yang akan digunakan untuk pembangunan 533 unit hunian tetap. Pembangunan tersebut direncanakan mendapat dukungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR).
Fadly juga menyampaikan perkembangan pelaksanaan Program Bedah Rumah di Kota Padang. Alokasi program tersebut meningkat dari 166 unit pada 2025 menjadi 1.600 unit pada 2026.
Sementara itu, penyaluran rumah subsidi melalui skema FLPP di Kota Padang telah mencapai 579 unit dari target 714 unit.
Adapun realisasi Kredit Program Perumahan (KPP) di Kota Padang tercatat sekitar Rp140 miliar. Pemanfaatan skema pembiayaan tersebut akan terus didorong agar dapat menjangkau lebih banyak masyarakat dan pelaku usaha di sektor perumahan.
@ Media Cakra101 (MC101)
Sumber: Biro Komunikasi Publik Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
Diterbitkan pada: 6 November 2026
(MC101 – Biro Komunikasi Publik Kementerian PKP)
Ringkasan Berita
- Kementerian PKP memperkuat sinergi program perumahan bersama Pemerintah Kota Surakarta dan Padang untuk mendukung Program 3 Juta Rumah.
- Alokasi Program Bedah Rumah di Surakarta meningkat dari 91 unit pada 2025 menjadi 691 unit pada 2026.
- Padang memperoleh peningkatan alokasi Program Bedah Rumah dari 166 unit pada 2025 menjadi 1.600 unit pada 2026.
- Padang menyiapkan lahan seluas 12 hektare untuk pembangunan 533 unit hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana banjir Sumatera.
- Realisasi KPP di Padang mencapai sekitar Rp140 miliar, sementara penyaluran rumah subsidi melalui FLPP mencapai 579 unit dari target 714 unit.
