JAKARTA, Cakra101.com – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas untuk mengevaluasi progres satu tahun penanganan pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Rapat yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 9 November 2026, tersebut membahas perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi sekaligus langkah antisipasi menghadapi potensi bencana susulan di ketiga provinsi.
“Beliau ingin mengetahui progres penanganan bencana pascabencana di Sumatra karena sudah dibentuk oleh beliau satu Satgas untuk Percepatan Rehabilitasi Rekonstruksi pascabencana Sumatra yang meliputi tiga provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat,” ujar Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, selaku Ketua Pelaksana Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra, dalam keterangannya usai rapat.
Mendagri menjelaskan, bencana yang terjadi pada November 2025 berdampak terhadap 53 kabupaten/kota dan 4.533 desa/kelurahan, dengan lebih dari 2,1 juta warga mengalami pengungsian.
Dampak kerusakan juga mencakup lebih dari 184 ribu rumah, 4.922 fasilitas pendidikan, 954 fasilitas kesehatan, 1.593 fasilitas ibadah, serta ribuan titik jalan dan jembatan.
“Bagi saya pribadi, jujur yang pernah saya alami ini adalah salah satu dampak yang terluas. Tiga provinsi dan itu mengakibatkan terjadinya pengungsian, displacement (perpindahan penduduk), people displacement (perpindahan penduduk) 2,1 juta orang lebih,” ungkap Mendagri.
Sejak awal penanganan bencana, Presiden Prabowo telah memberikan dukungan anggaran kepada pemerintah daerah terdampak dengan total sekitar Rp12,34 triliun.
Dukungan tersebut mencakup bantuan belanja tidak terduga sebesar Rp268 miliar, tambahan transfer keuangan daerah sekitar Rp10,64 triliun, serta tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sekitar Rp1,4 triliun untuk mendukung kebutuhan daerah dalam penanganan bencana.
“Saya ingatkan kepada rekan-rekan kepala daerah agar tambahan TKD yang sudah diberikan Bapak Presiden tolong manfaatkan betul maksimal,” ujar Mendagri.
Untuk mempercepat pemulihan, pemerintah juga telah menyusun rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi hingga 2028. Rencana tersebut mencakup 11.520 kegiatan, mulai dari pembangunan jalan dan jembatan, perbaikan sungai, sekolah dan rumah, hingga pemulihan sektor pertanian serta perikanan.
Total kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan rencana tersebut selama tiga tahun mencapai sekitar Rp100,67 triliun.
“Ini direkap dari berbagai K/L, kementerian lembaga dan seluruh daerah, usulan daerah. Bappenas kemudian menyusunnya menjadi 11.520 kegiatan. Ada yang bangun jalan, ada yang bangun jembatan, ada yang bangun perbaikan sungai, ada yang untuk sekolah, ada yang untuk bangun rumah, ada yang memperbaiki sawah pertanian,” jelas Mendagri.
Pemulihan layanan dasar juga terus menunjukkan perkembangan. Seluruh 87 rumah sakit yang terdampak telah kembali beroperasi. Sementara itu, dari 4.922 sekolah terdampak, sebanyak 4.823 sekolah telah kembali menggunakan bangunan sekolah asal dan 99 lainnya masih memanfaatkan kelas darurat.
Di sektor infrastruktur transportasi, jalan nasional dan jembatan nasional di ketiga provinsi telah kembali 100 persen fungsional. Adapun perbaikan infrastruktur daerah masih terus dilanjutkan.
Pada sektor hunian, pembangunan hunian sementara telah mencapai 99,84 persen atau sebanyak 20.803 unit. Selanjutnya, pemerintah mempercepat pembangunan 57.027 hunian tetap melalui berbagai skema, baik di lokasi semula, pembangunan mandiri, maupun kawasan komunal.
“Beliau ingin memastikan semua progres yang sudah terlaksana betul-betul berjalan lancar. Kami sudah sampaikan tadi, tidak mudah karena luasnya wilayah yang terdampak, 53 kabupaten kota dan perlu waktu,” kata Mendagri.
Pemerintah menargetkan seluruh tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi terus berjalan secara bertahap hingga 2028 guna memastikan pemulihan wilayah dan kehidupan masyarakat terdampak dapat terlaksana secara menyeluruh.
@ Media Cakra101 (MC101)
Sumber: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden
Diterbitkan pada: 10 November 2026
(MC101 – BPMI Setpres)
Ringkasan Berita:
- Presiden Prabowo mengevaluasi progres satu tahun pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
- Bencana November 2025 berdampak pada 53 kabupaten/kota, 4.533 desa/kelurahan, dan menyebabkan lebih dari 2,1 juta warga mengungsi.
- Pemerintah telah memberikan dukungan anggaran sekitar Rp12,34 triliun kepada pemerintah daerah terdampak.
- Rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi hingga 2028 mencakup 11.520 kegiatan dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp100,67 triliun.
- Pembangunan hunian sementara mencapai 99,84 persen atau 20.803 unit, sementara pembangunan 57.027 hunian tetap terus dipercepat.
