JAKARTA, Cakra101.com – Pemerintah memperkuat investasi dan integrasi ekosistem pariwisata melalui penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) 2027–2045. Langkah ini dilakukan untuk mengoptimalkan peran sektor pariwisata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, membuka lapangan kerja, serta memperkuat citra Indonesia di tingkat regional maupun global.
Pemerintah menargetkan kontribusi sektor pariwisata mencapai 4,9% hingga 5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2029, dengan proyeksi perolehan devisa sebesar US$39,4 miliar. Untuk mencapai sasaran tersebut, diperlukan penguatan investasi, industri, serta pembangunan destinasi pariwisata yang mampu menarik wisatawan dengan daya beli tinggi.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengungkapkan bahwa sektor pariwisata memiliki potensi besar sebagai salah satu penyumbang ekspor jasa Indonesia. Hal tersebut disampaikannya dalam program Kick-Off (pencanangan awal) Penyusunan RIPPARNAS Tahun 2027–2045 di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
“Top 10 ekspor kita, kalau kita memasukkan jasa, ternyata jadi kalau kedatangan incoming (wisatawan yang datang) untuk wisatawan turis ini kan kita masukkan di dalam ekspor jasa kita, itu masuk ke top 3 (tiga besar) Pak. Jadi sebenarnya potensinya luar biasa. Kalau kita lihat semuanya positif dan growth-nya (pertumbuhannya) cukup tinggi jadi antara 4-6%, itu sudah sangat tinggi sekali, sehingga sebenarnya pariwisata kalau kita lihat mulai ukuran apapun, kunjungan wisman, wisnus, kemudian spending-nya (pengeluarannya), devisanya semuanya naik dan cukup tinggi kontribusinya,” ungkap Susiwijono.
Sesmenko Susiwijono menyampaikan bahwa kinerja sektor pariwisata menunjukkan perkembangan positif. Sepanjang Januari hingga September 2026, kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) mencapai 12,01 juta kunjungan atau tumbuh 5,01% secara tahunan (year-on-year/yoy). Sementara itu, perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) mencapai 938,84 juta perjalanan atau meningkat 4,10% secara tahunan.
Pada Semester I-2026, devisa pariwisata tercatat sebesar US$8,43 miliar, sedangkan investasi pariwisata tumbuh 16,64% menjadi Rp39,68 triliun.
Sejalan dengan perkembangan tersebut, Indonesia tengah bertransformasi menuju pembangunan pariwisata yang berkualitas, berkelanjutan, dan inklusif. Arah pembangunan ini juga selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang menetapkan 10 Destinasi Prioritas dan 3 Destinasi Regeneratif.
Dalam pelaksanaannya, pengembangan pariwisata perlu didukung tata kelola destinasi yang baik, peningkatan kompetensi dan produktivitas sumber daya manusia, penguatan ekosistem, aksesibilitas dan konektivitas, serta peningkatan investasi.
Perbaikan akses, misalnya, perlu diikuti kesiapan pengelola, tenaga kerja, dan pelaku usaha setempat. Dengan demikian, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan juga dapat menggerakkan perekonomian daerah.
Dalam konteks tersebut, RIPPARNAS 2027–2045 diharapkan menjadi landasan arah pembangunan kepariwisataan jangka panjang, sekaligus memastikan kesinambungan kebijakan lintas periode perencanaan.
Kerangka RIPPARNAS yang saat ini diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2011 mencakup empat ranah, yakni destinasi, pemasaran, industri, dan kelembagaan. Kerangka tersebut tetap relevan sebagai fondasi, tetapi perlu diperkuat agar keterkaitan antaraspek, investasi, dan kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian wilayah dapat direncanakan secara lebih terukur.
Penguatan RIPPARNAS juga diarahkan agar dokumen tersebut tidak hanya menjadi pedoman kebijakan jangka panjang, tetapi sekaligus menjadi instrumen operasional pembangunan.
Hal ini mencakup penetapan target, pemetaan pembagian peran dan tanggung jawab Kementerian/Lembaga, serta penyusunan kerangka implementasi dan pemantauan yang terukur.
Dengan demikian, RIPPARNAS dapat menjadi acuan untuk menyelaraskan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan kepariwisataan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Termasuk di dalamnya mengarahkan investasi agar sesuai dengan kebutuhan pengembangan destinasi.
Selain itu, pembangunan kepariwisataan perlu bergeser dari pendekatan sektoral menuju pengembangan ekosistem ekonomi pariwisata yang terintegrasi dengan pembangunan kewilayahan.
Penetapan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) perlu mempertimbangkan keterkaitan fungsional antarwilayah, potensi daya tarik, rantai nilai, serta hubungan destinasi dengan pusat pertumbuhan ekonomi.
Pusat pertumbuhan tersebut meliputi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), kawasan industri, kawasan perkotaan, maupun simpul transportasi seperti bandara, pelabuhan, dan stasiun.
Penetapan kawasan juga perlu didukung justifikasi konseptual dan metodologis yang kuat. Hal ini diperlukan agar arah konsentrasi investasi, promosi, pengembangan atraksi, dan penyediaan infrastruktur dapat lebih tepat sasaran.
Pada akhirnya, RIPPARNAS diharapkan menjadi platform integrasi dan orkestrasi berbagai inisiatif pembangunan kepariwisataan. Kolaborasi Pemerintah Pusat dan Daerah, Kementerian/Lembaga, korporasi, serta pihak swasta diperlukan agar setiap intervensi pembangunan berjalan lebih fokus, sinergis, dan terukur.
Penguatan koordinasi tersebut menjadi bagian penting dalam mendorong transformasi pariwisata Indonesia yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.
Dalam penutupnya, Sesmenko Susiwijono menekankan pentingnya pengembangan kawasan pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi daerah. Menurutnya, pembangunan kawasan pariwisata harus mampu memberikan kontribusi terhadap berbagai indikator perekonomian daerah.
“Kalau kita lihat, beberapa kawasan yang kita desain khusus, itu bagi Pemerintah Daerah menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Karena itu, kita berharap kalau nanti ada pengembangan pariwisata, apalagi kawasan pariwisata di daerah, itu harus bisa men-generate (menghasilkan) sesuatu yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, PDRB, penciptaan lapangan kerja, kemudian realisasi investasi, dan beberapa yang mungkin menjadi ukuran-ukuran perkembangan ekonomi di daerah. Jadi kita berharap betul-betul menjadi satu integrasi pembangunan kewilayahan, membikin ekosistem baru, dan yang paling penting berkontribusi dominan terhadap penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi baru di daerah,” pungkas Sesmenko Susiwijono.
@ Media Cakra101 (MC101)
Sumber: Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Biro KLIP Kemenko Ekon)
Diterbitkan pada: 12 November 2026
(MC101 – Biro KLIP Kemenko Ekon)
Ringkasan Berita
- Pemerintah menyusun RIPPARNAS 2027–2045 untuk memperkuat investasi dan integrasi ekosistem pariwisata nasional.
- Kontribusi pariwisata ditargetkan mencapai 4,9%–5% terhadap PDB pada 2029, dengan proyeksi devisa US$39,4 miliar.
- Sepanjang Januari–September 2026, kunjungan wisman mencapai 12,01 juta, sedangkan perjalanan wisnus mencapai 938,84 juta.
- Investasi pariwisata pada Semester I-2026 tumbuh 16,64% menjadi Rp39,68 triliun, dengan devisa sebesar US$8,43 miliar.
- RIPPARNAS diharapkan mengintegrasikan pembangunan destinasi, investasi, infrastruktur, dan kolaborasi pemerintah serta swasta untuk menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru di daerah.
