Cakra101, Jakarta.- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong peran aktif pemerintah daerah (Pemda) dalam memperluas Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk menjaga stabilitas harga. Hal ini disampaikannya saat menghadiri acara GPM Serentak dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan RI, di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan) Jakarta, Sabtu (30/8/2025).
Dalam sambutannya, Mendagri menegaskan pentingnya menjaga ketahanan pangan sebagai wujud nyata dari makna kemerdekaan. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan perhatian besar terhadap sektor pangan.
“Seperti kita ketahui bahwa Bapak Presiden sangat atensi tentang pangan. Di antaranya beliau menyampaikan kalau merdeka, bukan hanya merdeka dari penjajahan, tapi merdeka kita mampu untuk memberi makan rakyat kita sendiri, swasembada pangan,” katanya.
Mendagri menegaskan, GPM menjadi salah satu langkah konkret pemerintah untuk menjaga ketersediaan dan kestabilan harga pangan, khususnya beras. Dari total stok Bulog sekitar 4 juta ton, sebanyak 1,3 juta ton akan digelontorkan untuk menjaga stabilitas harga melalui beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan).
“Oleh karena itu, 1,3 juta ton ini kalau kita hitung, sampai dengan akhir Desember, lebih kurang rata-rata 7 ribu ton [disalurkan] per hari. Ini yang menjadi tugas berat dari Kabulog, Kepala Badan Pangan Nasional, dan kami semua termasuk Kemendagri mendukung,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Bulog menyalurkan minimal 7 ribu ton beras SPHP per hari melalui berbagai jalur distribusi, mulai dari pasar rakyat, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), gerakan pasar murah yang digelar Pemda, hingga retail. Bahkan, sejumlah pihak seperti TNI, Polri, serta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) turut berpartisipasi dengan memberikan subsidi harga agar beras lebih terjangkau oleh masyarakat.
“Kemudian juga melibatkan retail modern, masuk ke retail-retail, mini-mini market, kami sudah ngecek langsung juga, betul sudah masuk di sana. Nah, inilah gerakan-gerakan untuk menstabilkan harga, terutama beras, menggunakan beras stok yang disebut SPHP, kemasan 5 kilogram, dengan harga [per kilogram] Rp12.000, yang dijual Rp60.000,” terangnya.
Mendagri juga meminta Pemda memperluas pelaksanaan GPM hingga ke tingkat kecamatan. Menurutnya, kecamatan merupakan ujung tombak pemerintahan yang dekat dengan masyarakat, sehingga kehadiran GPM di level ini akan lebih efektif menjaga keterjangkauan harga dan ketersediaan pangan pokok.
“Saya menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada Bapak Mentan, Kabulog, yang telah menginisiasi gerakan ini, untuk me-launching (laksanakan) melalui metode kecamatan. Karena jumlah kecamatan kita adalah 7.285 se-Indonesia. Dan kemudian yang sudah mendaftar untuk ikut dalam gerakan ini, pada hari ini, itu totalnya sebanyak 4.663 kecamatan,” ungkapnya.
Mendagri menambahkan, pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan akan terus memperluas jangkauan program agar stok beras dari Bulog benar-benar sampai kepada rakyat. Apalagi, berdasarkan data inflasi yang dirapatkan setiap minggu, gerakan masif ini terbukti efektif menjaga stabilitas harga.
“Acara ini adalah semata-mata kita bekerja untuk rakyat, agar rakyat kita khususnya, beras tetap dapat terjangkau, tersedia, dan harganya juga dapat dijangkau oleh masyarakat, tidak memberatkan masyarakat,” pungkasnya.
Sebagai informasi, kegiatan ini dihadiri oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani. Selain itu, turut dilakukan diskusi bersama perwakilan dari Pemda terpilih yang hadir secara daring, di antaranya Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Yapen, Kabupaten Pinrang, dan Kota Yogyakarta.
MC101 – Puspen Kemendagri (Pusat Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri)
