JAKARTA, Cakra101.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan kinerja penerimaan negara tahun 2025 yang menunjukkan perbaikan signifikan pada paruh kedua tahun, setelah sempat mengalami tekanan pada semester I. Penerimaan pajak pada semester I 2025 mengalami kontraksi akibat moderasi harga komoditas dan meningkatnya restitusi pajak.
“Moderasi harga komoditas menurunkan profitabilitas serta basis pajak setor terkait, sehingga menekan setoran PPh dan PPN dari hulu ke hilir. Sementara itu, peningkatan restitusi yang merupakan bagian dari tata kelola PPN yang sehat, diperlukan untuk menjaga arus kas dan kelangsungan usaha wajib pajak,” ujar Menkeu dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta pada Selasa (4/2/2026).
Lebih lanjut, Menkeu mengatakan bahwa kinerja penerimaan pajak memasuki semester II berangsur membaik seiring pemulihan ekonomi domestik dan penguatan berbagai langkah administrasi, seperti penguatan edukasi, pengawasan, dan pemeriksaan yang lebih tajam, serta penegakan hukum lintas instansi untuk meningkatkan kepatuhan dan menutup celah ketidakpatuhan. Sehingga, penerimaan pajak pada tahun 2025 mencapai Rp1.917,6 triliun.
“Kombinasi langkah-langkah tersebut menghasilkan pergeseran dari tren kontraksi menuju pemulihan yang lebih berkelanjutan pada paruh kedua tahun berjalan,” kata Menkeu.
Sepanjang tahun 2025, restitusi pajak tercatat meningkat signifikan, terutama pada PPh Badan dan PPN Dalam Negeri. Secara kumulatif, restitusi pajak mencapai Rp361 triliun atau tumbuh 35,9 persen. Sektor yang menyumbang restitusi terbesar adalah sektor perdagangan besar khusus lainnya, seperti bahan bakar, industri minyak kelapa sawit, dan pertambangan batu bara.
Dari sisi sektoral, penerimaan pajak tetap mencatat pertumbuhan, terutama pada sektor perbankan, ketenagalistrikan, pertambangan bijih logam, dan kelapa sawit. Penguatan tersebut terutama terjadi pada triwulan keempat, sejalan dengan meningkatnya konsumsi domestik dan akselerasi belanja pemerintah.
“Kondisi ini mencerminkan mulai menguatnya aktivitas ekonomi di akhir tahun, sekaligus memperlihatkan respons positif dunia terhadap usaha, terhadap kebijakan fiskal yang ditempuh oleh pemerintah,” ujar Menkeu.
Dalam kesempatan tersebut, Menkeu juga menyampaikan kinerja kepabeanan dan cukai tahun 2025 yang tumbuh sebesar 0,02 persen year on year (yoy) mencapai Rp300,3 triliun. Penerimaan ini didukung oleh aktivitas perdagangan internasional yang tetap terjaga, penguatan pengawasan, serta perbaikan administrasi dan layanan.
“Kinerja kepabeanan dan cukai turut berkontribusi dalam menjaga penerimaan negara di tengah moderasi harga komoditas dan dinamika ekonomi global,” kata Menkeu.
Menkeu menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan peningkatan pengawasan terhadap arus barang, memperkuat penindakan atas pelanggaran kepabeanan dan cukai, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan intelijen.
“Penguatan pengawasan tersebut tidak hanya ditujukan untuk menjaga penerimaan negara, tetapi juga untuk melindungi masyarakat, menciptakan persaingan usaha yang sehat, serta menjaga keberlangsungan industri dalam negeri,” ujar Menkeu.
Di sisi lain, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tahun 2025 tercatat optimal dan melampaui target. PNBP mencapai Rp534,1 triliun yang mencerminkan upaya berkelanjutan pemerintah dalam mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam, meningkatkan kinerja, layanan kementerian dan lembaga, memperkuat penegakan hukum, serta memperbaiki tata kelola PNBP.
“Di tengah moderasi harga komoditas, capaian ini menunjukkan bahwa PNBP tetap mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan negara,” kata Menkeu.
MC101 – Biro KLI
