JAKARTA, Cakra101.com — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penegakan hukum merupakan instrumen utama dalam menjaga kekayaan bangsa dan negara, sekaligus menjadi fondasi penting bagi terwujudnya kesejahteraan rakyat.
Dalam sambutannya pada acara penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara, serta penguasaan kembali kawasan hutan tahap VI di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta pada Jumat (10/04/2026), Presiden menekankan bahwa tanpa pengelolaan kekayaan negara yang baik, kesejahteraan rakyat mustahil tercapai.
“Hukum adalah instrumen untuk menjaga kekayaan bangsa dan negara. Tanpa kekayaan bangsa dan negara, tidak mungkin rakyat kita hidup sejahtera,” tegas Presiden.
Presiden juga menyoroti bahwa berbagai praktik pelanggaran hukum seperti korupsi, penyelundupan, tambang ilegal, dan penyalahgunaan kewenangan masih menjadi tantangan serius yang harus dihadapi bersama.
Ia menegaskan bahwa pemerintah akan bertindak tegas tanpa pandang bulu dalam menegakkan hukum, dengan memanfaatkan seluruh kewenangan konstitusional yang dimiliki.
“Saya akan menggunakan semua wewenang dan kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 kepada Presiden Republik Indonesia untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu,” ujarnya.
Lebih lanjut, Presiden memberikan instruksi kepada aparat penegak hukum serta kementerian/lembaga terkait untuk memperkuat koordinasi dalam memberantas pelanggaran yang merugikan negara. Ia juga mengingatkan bahwa menjaga kekayaan negara merupakan bentuk pengabdian aparatur kepada rakyat.
“Sudah terlalu lama kekayaan bangsa dan rakyat dirampok. Bekerja di pemerintah adalah pengorbanan dan pengabdian,” ungkap Presiden.
Di tengah berbagai tantangan, Presiden mengajak seluruh elemen bangsa untuk tetap berpegang pada nilai kejujuran, keadilan, dan keberpihakan kepada rakyat. Ia juga mengingatkan bahwa ketegasan dalam membela rakyat kerap menghadapi berbagai tantangan dan tekanan.
Menutup arahannya, Presiden menekankan pentingnya semangat nasionalisme sebagai penggerak utama pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional, serta komitmen pemerintah dalam mengelola kekayaan negara secara optimal demi kesejahteraan rakyat.
(MC101 – BPMI Setpres)
