JAKARTA, Cakra101.com — Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto dalam kegiatan penyerahan denda administratif, penyelamatan keuangan negara, serta penguasaan kembali kawasan hutan tahap VI yang berlangsung di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta pada Jumat (10/4/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Satgas PKH berhasil menyerahkan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara senilai Rp11,42 triliun, yang terdiri dari berbagai sumber, di antaranya denda kehutanan Rp7,23 triliun, PNBP penanganan korupsi Rp1,96 triliun, setoran pajak Januari–April 2026 sebesar Rp967,7 miliar, kontribusi pajak PT Agrinas Palma Nusantara Rp108,5 miliar, serta denda lingkungan hidup Rp1,14 triliun.
Selain capaian di sektor keuangan, Satgas PKH juga mencatat keberhasilan signifikan dalam penguasaan kembali kawasan hutan. Sejak Februari 2025, telah dikuasai kembali lahan perkebunan sawit seluas 5.888.260,07 hektare serta lahan pertambangan seluas 10.257,22 hektare.
Pada tahap VI ini, turut diserahkan kembali kawasan hutan konservasi berupa taman nasional seluas 254.780,12 hektare kepada Kementerian Kehutanan, yang tersebar di wilayah Kalimantan Barat, Aceh, dan Jawa Barat. Selain itu, lahan perkebunan kelapa sawit seluas 30.543,4 hektare juga diserahkan kepada Kementerian Keuangan untuk selanjutnya dikelola melalui PT Agrinas Palma Nusantara.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi atas tren positif penyelamatan keuangan negara dalam kurun waktu 1,5 tahun terakhir.
“Pada Oktober 2025 kita berhasil menyelamatkan Rp13,255 triliun, kemudian Desember 2025 sebesar Rp6,625 triliun, dan hari ini Rp11,42 triliun,” ujar Presiden.
Kehadiran Panglima TNI dalam kegiatan ini menunjukkan dukungan penuh TNI terhadap kebijakan pemerintah dalam menjaga kedaulatan sumber daya alam serta memperkuat penegakan hukum dan penyelamatan aset negara.
TNI juga menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan seluruh instansi terkait, guna memastikan setiap potensi kekayaan negara dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.
(MC101 – Puspen TNI)
