SHANGHAI, Cakra101.com – Bank Indonesia (BI) dan People’s Bank of China (PBOC) terus memperkuat kerja sama moneter dan keuangan sebagai upaya menjaga stabilitas keuangan regional di tengah perekonomian global yang semakin terhubung. Langkah ini tidak hanya memperkuat ketahanan keuangan kedua negara, tetapi juga mendukung stabilitas nilai tukar melalui perluasan penggunaan mata uang lokal serta penguatan infrastruktur keuangan.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Pertemuan Tingkat Tinggi yang dihadiri Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan Gubernur PBOC Pan Gongsheng di Shanghai, Tiongkok, 11 Juni 2026.
Dalam pertemuan tersebut, kedua gubernur sepakat untuk menjajaki peningkatan nilai kerja sama Bilateral Currency Swap Arrangement (BCSA) antara BI dan PBOC. Selain itu, kedua bank sentral kembali menegaskan komitmen untuk memperluas penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral serta memperkuat konektivitas pembayaran lintas batas antara Indonesia dan Tiongkok.
Tiga capaian utama berhasil diwujudkan dalam pertemuan tersebut.
Pertama, Gubernur Perry Warjiyo, Gubernur Pan Gongsheng, dan Chief Executive Hong Kong Monetary Authority (HKMA) Eddie Yue menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) mengenai Local Currency Transaction (LCT) yang mencakup Indonesia dan Hong Kong. Kerja sama ini memperkuat kerangka LCT yang telah berjalan guna mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral, meningkatkan efisiensi transaksi, serta memperdalam integrasi pasar keuangan regional.
Kedua, BI dan PBOC secara resmi meluncurkan implementasi pembayaran QR lintas batas Indonesia–Tiongkok. Dengan dukungan kerangka LCT, transaksi ritel lintas negara kini dapat dilakukan dengan lebih mudah, cepat, efisien, inklusif, dan andal, sekaligus mempererat konektivitas ekonomi digital kedua negara.
Melalui implementasi tersebut, jumlah penyedia jasa sistem pembayaran yang mendukung transaksi QR lintas batas semakin luas, yakni mencapai 191 penyedia di Tiongkok dan 24 penyedia di Indonesia.
Ketiga, Bank Mandiri resmi ditetapkan sebagai peserta langsung (direct participant) dalam Cross-border Interbank Payment System (CIPS), sistem pembayaran lintas batas milik Tiongkok. Partisipasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi proses kliring dan penyelesaian transaksi Indonesia–Tiongkok sekaligus memperkuat ketahanan infrastruktur pembayaran lintas batas.
Menanggapi berbagai perkembangan tersebut, Gubernur Perry menegaskan bahwa kerja sama keuangan kedua negara ke depan akan semakin memperkuat transaksi mata uang lokal, mengembangkan infrastruktur keuangan, serta memperluas kolaborasi antarbank sentral, termasuk rencana pembentukan RMB Clearing Bank di Indonesia.
Sementara itu, Gubernur Pan Gongsheng menilai Indonesia dan Tiongkok sebagai mitra strategis sekaligus kekuatan ekonomi utama di kawasan yang memiliki tanggung jawab bersama untuk memperdalam kerja sama ekonomi dan keuangan bilateral. Menurutnya, penguatan kerja sama tersebut akan berkontribusi terhadap kemakmuran, stabilitas kawasan, dan ketahanan ekonomi kedua negara.
Berbagai capaian tersebut menjadi tonggak penting dalam penguatan kerja sama keuangan bilateral Indonesia–Tiongkok. Selain membantu dunia usaha mengurangi biaya pemrosesan transaksi, kerja sama ini juga memberikan manfaat bagi pelaku usaha dan masyarakat di kedua negara.
Dalam kesempatan yang sama, BI dan PBOC turut menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) mengenai Pembentukan Renminbi Clearing Arrangement di Indonesia guna mendukung pengembangan ekosistem RMB domestik melalui penyediaan likuiditas Renminbi yang memadai untuk aktivitas perdagangan, investasi, dan kegiatan keuangan lainnya.
Komitmen BI dan PBOC dalam mendorong integrasi ekonomi dan keuangan, memperluas konektivitas sistem pembayaran, serta mengembangkan pasar keuangan yang lebih efisien, inklusif, dan tangguh diyakini akan semakin memperkuat stabilitas ekonomi dan ketahanan sistem keuangan di kedua negara.
(MC101 – Bank Indonesia)
